Ajudan Perdana Menteri Peringatkan Negara Jepang Bisa Menghilang

TOKYO - Jepang menghadapi masalah eksistensial jika masalah angka kelahiran yang sangat rendah dibiarkan tidak terselesaikan.

Peringatan itu diungkapkan Masako Mori, ajudan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida.

Mori, anggota parlemen majelis tinggi dan mantan menteri, menasihati PM tentang masalah seputar tingkat kesuburan nasional serta masalah LGBTQ.

Pejabat itu membuat pernyataan dalam wawancara tak lama setelah Kementerian Kesehatan negara itu mengumumkan statistik tahunan tentang kematian dan tingkat kelahiran, melukiskan gambaran yang agak suram.

Dua kali lebih banyak orang meninggal daripada yang lahir di negara itu, dengan 799.728 kelahiran terdaftar dibandingkan dengan 1,58 juta kematian.

"Jika kita terus seperti ini, negara akan hilang. Orang-orang yang harus menjalani proses menghilang yang akan menghadapi kerugian besar. Penyakit mengerikan yang akan menimpa anak-anak itu," ujar Mori.



Angka-angka tersebut melanjutkan tren penurunan populasi Jepang selama satu dekade, meskipun angka kelahiran turun di bawah angka 800.000 untuk pertama kalinya pada tahun 2022.

Populasi Jepang juga terus menua, dengan usia rata-rata dilaporkan pada 49 tahun. Jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun mencapai lebih dari 29%, menjadikan Jepang negara kedua di dunia dengan populasi tertua, hanya dikalahkan oleh microstate Eropa Monaco.

“Jika tren negatif berlanjut, Jepang berisiko mengalami kehancuran total masyarakatnya,” ungkap Mori, seraya menambahkan situasi angka kelahiran semakin mengkhawatirkan setiap tahun.

“Tidak turun secara bertahap, tapi langsung menuju ke bawah,” ujar dia.

Dia menjelaskan, "Jika tidak ada yang dilakukan, sistem jaminan sosial akan runtuh, kekuatan industri dan ekonomi akan menurun, dan tidak akan ada cukup rekrutan Pasukan Bela Diri untuk melindungi negara."

Pernyataan mengkhawatirkan menggemakan pernyataan yang dibuat bos Mori pada akhir Februari.

Saat itu, Kishida menggambarkan situasi angka kelahiran sebagai risiko mendesak bagi masyarakat Jepang, menjanjikan lebih banyak pengeluaran untuk merangsang kelahiran, meningkatkan tunjangan anak sebagai langkah utama.

"Jepang berada di ambang apakah kita dapat terus berfungsi sebagai masyarakat," papar dia saat itu.

Dia menjelaskan, “Memfokuskan perhatian pada kebijakan tentang anak dan pengasuhan anak adalah masalah yang tidak bisa menunggu dan tidak bisa ditunda.”