China Blakblakan Targetkan Sekutu Utama AS di Asia, Begini Caranya
Selasa, 26 Mei 2026 - 11:57 WIB
loading...
China targetkan Jepang dalam mengakses mineral penting untuk kebutuhan militer. Caranya, Beijing batasi ekspor mineral-mineral penting ke Tokyo. Foto/Tokyo Review
A
A
A
BEIJING - China secara terang-terangan telah menargetkan Jepang, sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Asia-Pasifik, dalam akses mineral penting untuk kebutuhan militer.
Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin mengatakan pembatasan Beijing terhadap ekspor beberapa mineral penting ke Tokyo merupakan bagian dari upaya untuk menekan sekutu Amerika tersebut agar membalikkan apa yang digambarkan China sebagai jalan menuju "remiliterisasi".
Baca Juga: Benarkah Pelayan Cantik Ini Perwira Elite China yang Memata-matai Elon Musk?
Pada bulan Januari, Kementerian Perdagangan China mengambil langkah untuk memperketat kontrol terhadap ekspor barang-barang dengan potensi aplikasi militer ke Jepang, melarang pihak mana pun untuk mentransfer barang-barang "dual-use" atau "dwiguna" tersebut untuk pengguna akhir militer Jepang atau tujuan militer.
Beijing mengutip pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menghubungkan keamanan Jepang dengan keamanan Taiwan—pulau yang memerintah sendiri tapi masih diklaim Beijing sebagai wilayah China.
China memperketat pembatasan tersebut dua kali lagi pada bulan Februari. Meskipun Beijing belum menerbitkan daftar lengkap barang-barang yang terpengaruh, barang-barang tersebut termasuk unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya yang penting untuk pembuatan teknologi canggih.
"China, sesuai dengan hukum dan peraturan, melarang ekspor barang-barang dwiguna untuk pengguna militer Jepang dan penggunaan militer, dengan tujuan menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning selama konferensi pers rutin pada Senin.
Berbicara kepada para anggota parlemen Jepang pada bulan November, Takaichi mengaitkan keamanan negaranya dengan keamanan Taiwan, dengan mengatakan bahwa blokade China terhadap pulau yang memerintah sendiri itu akan merupakan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" dan dapat memungkinkan Tokyo untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk membantu pasukan AS yang merespons.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi nakal yang pada akhirnya harus berada di bawah kendalinya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai penyatuan.
Beijing telah merespons dengan serangkaian tindakan balasan, sementara retorika anti-Jepang mencapai puncaknya, berulang kali menuduh Tokyo kembali ke militerisme Kekaisaran Jepang pada tahun 1930-an dan 1940-an.
"Pembatasan logam tanah jarang oleh China menggarisbawahi bahwa strategi ekonomi negara kini menjadi elemen sentral dari pencegahan dan pemaksaan, bukan alat periferal," tulis Gracelin Baskaran, direktur Program Keamanan Mineral Kritis di Pusat Studi Strategis dan Internasional, dan Meredith Schwartz, seorang rekan peneliti di program tersebut.
"Beijing menunjukkan bahwa mereka dapat membentuk perilaku sekutu dan dinamika krisis melalui pengaruh rantai pasokan jauh sebelum tindakan militer apa pun terhadap Taiwan. Bagi AS, ini berarti pencegahan Taiwan tidak dapat hanya bergantung pada postur militer; hal itu juga harus mempertimbangkan bagaimana tekanan ekonomi dapat membatasi pengambilan keputusan sekutu dalam krisis," paparnya, yang dilansir Newsweek, Selasa (26/5/2026).
Kementerian Luar Negeri China pada hari Senin mengatakan pembatasan Beijing terhadap ekspor beberapa mineral penting ke Tokyo merupakan bagian dari upaya untuk menekan sekutu Amerika tersebut agar membalikkan apa yang digambarkan China sebagai jalan menuju "remiliterisasi".
Baca Juga: Benarkah Pelayan Cantik Ini Perwira Elite China yang Memata-matai Elon Musk?
Pada bulan Januari, Kementerian Perdagangan China mengambil langkah untuk memperketat kontrol terhadap ekspor barang-barang dengan potensi aplikasi militer ke Jepang, melarang pihak mana pun untuk mentransfer barang-barang "dual-use" atau "dwiguna" tersebut untuk pengguna akhir militer Jepang atau tujuan militer.
Beijing mengutip pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menghubungkan keamanan Jepang dengan keamanan Taiwan—pulau yang memerintah sendiri tapi masih diklaim Beijing sebagai wilayah China.
China memperketat pembatasan tersebut dua kali lagi pada bulan Februari. Meskipun Beijing belum menerbitkan daftar lengkap barang-barang yang terpengaruh, barang-barang tersebut termasuk unsur tanah jarang dan mineral penting lainnya yang penting untuk pembuatan teknologi canggih.
"China, sesuai dengan hukum dan peraturan, melarang ekspor barang-barang dwiguna untuk pengguna militer Jepang dan penggunaan militer, dengan tujuan menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning selama konferensi pers rutin pada Senin.
Berbicara kepada para anggota parlemen Jepang pada bulan November, Takaichi mengaitkan keamanan negaranya dengan keamanan Taiwan, dengan mengatakan bahwa blokade China terhadap pulau yang memerintah sendiri itu akan merupakan "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" dan dapat memungkinkan Tokyo untuk mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk membantu pasukan AS yang merespons.
China menganggap Taiwan sebagai provinsi nakal yang pada akhirnya harus berada di bawah kendalinya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai penyatuan.
Beijing telah merespons dengan serangkaian tindakan balasan, sementara retorika anti-Jepang mencapai puncaknya, berulang kali menuduh Tokyo kembali ke militerisme Kekaisaran Jepang pada tahun 1930-an dan 1940-an.
"Pembatasan logam tanah jarang oleh China menggarisbawahi bahwa strategi ekonomi negara kini menjadi elemen sentral dari pencegahan dan pemaksaan, bukan alat periferal," tulis Gracelin Baskaran, direktur Program Keamanan Mineral Kritis di Pusat Studi Strategis dan Internasional, dan Meredith Schwartz, seorang rekan peneliti di program tersebut.
"Beijing menunjukkan bahwa mereka dapat membentuk perilaku sekutu dan dinamika krisis melalui pengaruh rantai pasokan jauh sebelum tindakan militer apa pun terhadap Taiwan. Bagi AS, ini berarti pencegahan Taiwan tidak dapat hanya bergantung pada postur militer; hal itu juga harus mempertimbangkan bagaimana tekanan ekonomi dapat membatasi pengambilan keputusan sekutu dalam krisis," paparnya, yang dilansir Newsweek, Selasa (26/5/2026).
Lihat Juga :
