Permukiman Ilegal Dikecam, Netanyahu Cela DK PBB dan Salahkan AS
loading...
PM Israel Benjamin Netanyahu mencela DK PBB yang mengutuk permukiman ilegal Yahudi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mencela pernyataan Dewan Keamanan PBB yang sangat menentang perluasan kegiatan permukiman Israel yang berkelanjutan.
Netanyahu menganggap pernyataan itu menyangkal hak "bersejarah" Yahudi. Ia juga menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena mendukungnya.
Pernyataan kepresidenan DK PBB, yang disetujui oleh konsensus dari 15 negara anggota, sangat menentang semua pembangunan Israel dan perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Pernyataan itu juga menentang penyitaan tanah Palestina, dan ‘legalisasi’ pos-pos pemukiman, penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan pemindahan warga sipil Palestina.
Kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras yang mengatakan bahwa pernyataan DK PBB itu "sepihak."
"(Pernyataan itu) menyangkal hak orang Yahudi untuk tinggal di tanah air bersejarah kami," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Al Arabiya, Rabu (22/2/2023).
Pernyataan itu melanjutkan dengan mengatakan DK PBB gagal menyebutkan serangan teror Palestina di Yerusalem di mana 10 warga sipil Israel dibunuh, mengabaikan kebijakan bayar-untuk-membunuh Otoritas Palestina yang aneh, yang mensubsidi pembunuhan orang Yahudi, dan meremehkan kejahatan antisemitisme, yang mengakibatkan pembantaian jutaan orang.
Netanyahu memilih sekutu terdekat Israel, AS, dalam kritik yang jarang terjadi.
"Pernyataan itu seharusnya tidak pernah dibuat dan AS seharusnya tidak pernah bergabung," pungkas pernyataan itu.
Netanyahu menganggap pernyataan itu menyangkal hak "bersejarah" Yahudi. Ia juga menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena mendukungnya.
Pernyataan kepresidenan DK PBB, yang disetujui oleh konsensus dari 15 negara anggota, sangat menentang semua pembangunan Israel dan perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
Baca Juga :
Dewan Keamanan PBB Kutuk Permukiman Israel
Pernyataan itu juga menentang penyitaan tanah Palestina, dan ‘legalisasi’ pos-pos pemukiman, penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan pemindahan warga sipil Palestina.
Kantor Netanyahu mengeluarkan pernyataan keras yang mengatakan bahwa pernyataan DK PBB itu "sepihak."
"(Pernyataan itu) menyangkal hak orang Yahudi untuk tinggal di tanah air bersejarah kami," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Al Arabiya, Rabu (22/2/2023).
Pernyataan itu melanjutkan dengan mengatakan DK PBB gagal menyebutkan serangan teror Palestina di Yerusalem di mana 10 warga sipil Israel dibunuh, mengabaikan kebijakan bayar-untuk-membunuh Otoritas Palestina yang aneh, yang mensubsidi pembunuhan orang Yahudi, dan meremehkan kejahatan antisemitisme, yang mengakibatkan pembantaian jutaan orang.
Netanyahu memilih sekutu terdekat Israel, AS, dalam kritik yang jarang terjadi.
"Pernyataan itu seharusnya tidak pernah dibuat dan AS seharusnya tidak pernah bergabung," pungkas pernyataan itu.
(ian)
Lihat Juga :
