Beijing Gencarkan Proyek BRI, Indonesia Diingatkan soal Kualitas Produk China
loading...
Peta sebaran proyek Belt and Road Initiative (BRI) China yang ambisius di luar negeri. Terkait gencarnya proyek ini, Indonesia diingatkan soal kualitas produk China. Foto/New Straits Times
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah China sedang menggencarkan proyek ambisiusnya, Belt and Road Initiative (BRI) , dan dilaporkan telah mendanainya hingga lebih dari USD1 triliun. Proyek yang dicanangkan Presiden Xi Jinping ini dijadikan kendaraan untuk memperluas pengaruh Beijing di pasar negara berkembang, dari Asia hingga Amerika Selatan.
Proyek BRI atau dikenal sebagai “Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21” dicanangkan Xi Jinping tahun 2013 dan diluncurkan pada 2014. Proyek ini memiliki program dengan tujuan menyebar investasi dan pembiayaan China di luar negeri untuk berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga energi.
Sejak diluncurkan, proyek BRI sudah melibatkan sedikitnya 147 negara yang sebagian besar tersebar di Asia dan Afrika.
Negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, telah menjadi penerima proyek BRI terbanyak.
Beberapa pengamat menilai langkah ini dilakukan Beijing untuk mematahkan perdagangan minyak yang berdenominasi mata uang dolar, serta menjadi ladang garapan pemimpin China di sekitar Timur Tengah di tahun-tahun mendatang.
Seiring dengan perjalanan waktu, beberapa negara yang ikut dalam proyek BRI mulai menyuarakan komplain atas kualitas proyek tersebut yang dibangun Beijing di negara terkait.
Surat kabar The Wall Street Journal yang berbasis di Amerika Serikat (AS) telah melaporkan beberapa proyek BRI dari Ekuador hingga Zambia yang mengalami cacat konstruksi parah.
Merespons laporan itu, lembaga Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengingatkan negara-negara dunia, khususnya Indonesia, terkait mutu serta kualitas produk atau barang-barang China yang selama ini terkenal kurang baik.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, mengatakan negara-negara dunia semestinya menerapkan kebijakan dan kontrol yang sangat ketat sebelum menggunakan produk atau barang-barang China, khususnya yang menyangkut atau berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan negara.
Proyek BRI atau dikenal sebagai “Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21” dicanangkan Xi Jinping tahun 2013 dan diluncurkan pada 2014. Proyek ini memiliki program dengan tujuan menyebar investasi dan pembiayaan China di luar negeri untuk berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga energi.
Sejak diluncurkan, proyek BRI sudah melibatkan sedikitnya 147 negara yang sebagian besar tersebar di Asia dan Afrika.
Negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, telah menjadi penerima proyek BRI terbanyak.
Beberapa pengamat menilai langkah ini dilakukan Beijing untuk mematahkan perdagangan minyak yang berdenominasi mata uang dolar, serta menjadi ladang garapan pemimpin China di sekitar Timur Tengah di tahun-tahun mendatang.
Seiring dengan perjalanan waktu, beberapa negara yang ikut dalam proyek BRI mulai menyuarakan komplain atas kualitas proyek tersebut yang dibangun Beijing di negara terkait.
Surat kabar The Wall Street Journal yang berbasis di Amerika Serikat (AS) telah melaporkan beberapa proyek BRI dari Ekuador hingga Zambia yang mengalami cacat konstruksi parah.
Merespons laporan itu, lembaga Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) mengingatkan negara-negara dunia, khususnya Indonesia, terkait mutu serta kualitas produk atau barang-barang China yang selama ini terkenal kurang baik.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, mengatakan negara-negara dunia semestinya menerapkan kebijakan dan kontrol yang sangat ketat sebelum menggunakan produk atau barang-barang China, khususnya yang menyangkut atau berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan negara.
Lihat Juga :
