AS Jatuhkan Sanksi pada 3 Pejabat Korut setelah Uji Tembak Rudal Antarbenua Terbesar
Jum'at, 02 Desember 2022 - 13:09 WIB
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 3 pejabat senior Korea Utara setelah uji tembak rudal balistik antarbenua terbesar Pyongyang. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat senior Korea Utara (Korut) yang terkait dengan program senjata negara. Sanksi dijatuhkan setelah Pyongyang menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru dan terbesarnya bulan lalu.
Departemen Keuangan AS pada Kamis menyebut ketiga pejabat tersebut sebagai Jon Il Ho, Yu Jin, dan Kim Su Gil.
Ketiganya pada April lalu juga dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa.
Sanksi terbaru AS sebagai resons atas uji tembak ICBM pada 18 November oleh Korea Utara.
Penjatuhan sanksi Amerika ini juga terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara kemungkinan akan melanjutkan uji coba bom nuklir yang ditangguhkan sejak 2017.
Pernyataan Departemen Keuangan AS mengatakan Jon Il Ho dan Yu Jin memainkan peran utama dalam pengembangan senjata pemusnah massal Korea Utara sambil masing-masing menjabat sebagai wakil direktur dan direktur Departemen Industri Munisi Korea Utara.
Disebutkan bahwa Kim Su Gil menjabat sebagai direktur Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea dari 2018 hingga 2021 dan mengawasi pelaksanaan keputusan terkait program WMD (Senjata Pemusnah Massal).
"Perbendaharaan mengambil tindakan dalam koordinasi trilateral yang erat dengan Republik Korea dan Jepang terhadap pejabat yang memiliki peran utama dalam WMD yang melanggar hukum dan program rudal balistik," kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson dalam pernyataan yang dilansir Reuters, Jumat (2/12/2022).
“Peluncuran baru-baru ini menunjukkan perlunya semua negara untuk sepenuhnya mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang dimaksudkan untuk mencegah DPRK memperoleh teknologi, bahan, dan pendapatan yang dibutuhkan Pyongyang untuk mengembangkan kemampuan WMD dan rudal balistik yang dilarang," lanjut dia.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara; Republik Rakyat Demokratik Korea.
Sanksi Amerika tersebut membekukan semua aset para individu dan bisnis yang berbasis di AS yang berurusan dengan mereka.
Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade telah gagal menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dan menghindari kerugian kemanusiaan.
Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan sebelumnya bahwa Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Sullivan mengatakan pemerintah tidak memiliki ilusi tentang tantangan tersebut, tetapi AS tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.
Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.
Departemen Keuangan AS pada Kamis menyebut ketiga pejabat tersebut sebagai Jon Il Ho, Yu Jin, dan Kim Su Gil.
Ketiganya pada April lalu juga dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa.
Sanksi terbaru AS sebagai resons atas uji tembak ICBM pada 18 November oleh Korea Utara.
Penjatuhan sanksi Amerika ini juga terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara kemungkinan akan melanjutkan uji coba bom nuklir yang ditangguhkan sejak 2017.
Pernyataan Departemen Keuangan AS mengatakan Jon Il Ho dan Yu Jin memainkan peran utama dalam pengembangan senjata pemusnah massal Korea Utara sambil masing-masing menjabat sebagai wakil direktur dan direktur Departemen Industri Munisi Korea Utara.
Disebutkan bahwa Kim Su Gil menjabat sebagai direktur Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea dari 2018 hingga 2021 dan mengawasi pelaksanaan keputusan terkait program WMD (Senjata Pemusnah Massal).
"Perbendaharaan mengambil tindakan dalam koordinasi trilateral yang erat dengan Republik Korea dan Jepang terhadap pejabat yang memiliki peran utama dalam WMD yang melanggar hukum dan program rudal balistik," kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson dalam pernyataan yang dilansir Reuters, Jumat (2/12/2022).
“Peluncuran baru-baru ini menunjukkan perlunya semua negara untuk sepenuhnya mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang dimaksudkan untuk mencegah DPRK memperoleh teknologi, bahan, dan pendapatan yang dibutuhkan Pyongyang untuk mengembangkan kemampuan WMD dan rudal balistik yang dilarang," lanjut dia.
DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara; Republik Rakyat Demokratik Korea.
Sanksi Amerika tersebut membekukan semua aset para individu dan bisnis yang berbasis di AS yang berurusan dengan mereka.
Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade telah gagal menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi PBB dengan mengatakan bahwa mereka seharusnya dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dan menghindari kerugian kemanusiaan.
Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan sebelumnya bahwa Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Sullivan mengatakan pemerintah tidak memiliki ilusi tentang tantangan tersebut, tetapi AS tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.
Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda