PBB Sebut 9,4 Juta Orang di Sudan Selatan Butuh Bantuan Kemanusiaan
Minggu, 27 November 2022 - 15:40 WIB
JUBA - Sekitar 9,4 juta orang di Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan layanan perlindungan tahun depan, setengah juta lebih banyak dari jumlah saat ini, kata PBB dalam sebuah laporan.
Menurut laporan Tinjauan Kebutuhan Kemanusiaan Sudan Selatan 2023, lebih banyak orang akan menghadapi kerawanan pangan pada 2023. Saat ini, hampir sepertiga dari 12,4 juta orang yang tinggal di Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan yang parah.
Seperti dilaporkan AP, kondisi kemanusiaan di negara itu telah diperburuk oleh kekerasan endemik, konflik, kendala akses, gangguan operasional, tantangan kesehatan masyarakat dan dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
Kebutuhan akan bantuan paling besar di kabupaten-kabupaten di Nil Atas dan Negara Bagian Ekuator Barat yang sedang menghadapi konflik.
“Sesuatu harus berubah di Sudan Selatan, karena jumlah orang yang membutuhkan terus meningkat setiap tahun dan sumber daya terus berkurang,” kata Sara Beysolow Nyanti, Koordinator Kemanusiaan di Sudan Selatan, dalam sebuah pernyataan.
Nyanti menghimbau kepada pemerintah untuk menjamin kondisi perdamaian dan mendorong pembangunan guna mengurangi kebutuhan akan bantuan kemanusiaan.
Kekerasan terus mengganggu negara itu, menimbulkan ancaman bagi kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2018 oleh mantan saingan Presiden Salva Kiir dan wakil Riek Machar. Belakangan, Machar menuduh Kiir melanggar perjanjian damai.
Ratusan ribu orang tewas dan jutaan mengungsi dalam perang saudara sebelum kesepakatan damai ditandatangani.
Menurut laporan Tinjauan Kebutuhan Kemanusiaan Sudan Selatan 2023, lebih banyak orang akan menghadapi kerawanan pangan pada 2023. Saat ini, hampir sepertiga dari 12,4 juta orang yang tinggal di Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan yang parah.
Seperti dilaporkan AP, kondisi kemanusiaan di negara itu telah diperburuk oleh kekerasan endemik, konflik, kendala akses, gangguan operasional, tantangan kesehatan masyarakat dan dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
Kebutuhan akan bantuan paling besar di kabupaten-kabupaten di Nil Atas dan Negara Bagian Ekuator Barat yang sedang menghadapi konflik.
“Sesuatu harus berubah di Sudan Selatan, karena jumlah orang yang membutuhkan terus meningkat setiap tahun dan sumber daya terus berkurang,” kata Sara Beysolow Nyanti, Koordinator Kemanusiaan di Sudan Selatan, dalam sebuah pernyataan.
Nyanti menghimbau kepada pemerintah untuk menjamin kondisi perdamaian dan mendorong pembangunan guna mengurangi kebutuhan akan bantuan kemanusiaan.
Kekerasan terus mengganggu negara itu, menimbulkan ancaman bagi kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2018 oleh mantan saingan Presiden Salva Kiir dan wakil Riek Machar. Belakangan, Machar menuduh Kiir melanggar perjanjian damai.
Ratusan ribu orang tewas dan jutaan mengungsi dalam perang saudara sebelum kesepakatan damai ditandatangani.
(esn)
tulis komentar anda