MA Inggris Tolak Permintaan Referendum Skotlandia
Rabu, 23 November 2022 - 21:15 WIB
Pemerintah Inggris, yang mengawasi urusan konstitusional untuk seluruh negeri, telah berulang kali menolak memberi Edinburgh kekuatan untuk mengadakan referendum.
Dianggap bahwa referendum yang terakhir - pada tahun 2014, ketika 55 persen orang Skotlandia menolak kemerdekaan - menyelesaikan pertanyaan untuk satu generasi.
Tetapi Sturgeon dan partainya mengatakan sekarang ada mandat yang tak terbantahkan untuk referendum kemerdekaan lagi, terutama mengingat keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Sebagian besar pemilih di Skotlandia menentang Brexit.
Pemilihan parlemen terakhir Skotlandia mengembalikan mayoritas anggota parlemen pro-kemerdekaan untuk pertama kalinya.
Pada sidang di Mahkamah Agung Inggris bulan lalu, pengacara pemerintah di London berpendapat bahwa pemerintah Skotlandia tidak dapat memutuskan untuk mengadakan referendum sendiri.
Izin harus diberikan karena susunan konstitusional dari empat negara Inggris adalah masalah yang dicadangkan untuk pemerintah di London.
Pengacara pemerintah Skotlandia menginginkan keputusan tentang hak-hak parlemen yang diserahkan di Edinburgh jika London terus memblokir referendum kemerdekaan.
Lord Advocate Dorothy Bain, pejabat tinggi hukum Skotlandia, mengatakan kemerdekaan Skotlandia adalah masalah "hidup dan signifikan" dalam politik Skotlandia.
Dianggap bahwa referendum yang terakhir - pada tahun 2014, ketika 55 persen orang Skotlandia menolak kemerdekaan - menyelesaikan pertanyaan untuk satu generasi.
Tetapi Sturgeon dan partainya mengatakan sekarang ada mandat yang tak terbantahkan untuk referendum kemerdekaan lagi, terutama mengingat keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Sebagian besar pemilih di Skotlandia menentang Brexit.
Pemilihan parlemen terakhir Skotlandia mengembalikan mayoritas anggota parlemen pro-kemerdekaan untuk pertama kalinya.
Pada sidang di Mahkamah Agung Inggris bulan lalu, pengacara pemerintah di London berpendapat bahwa pemerintah Skotlandia tidak dapat memutuskan untuk mengadakan referendum sendiri.
Izin harus diberikan karena susunan konstitusional dari empat negara Inggris adalah masalah yang dicadangkan untuk pemerintah di London.
Pengacara pemerintah Skotlandia menginginkan keputusan tentang hak-hak parlemen yang diserahkan di Edinburgh jika London terus memblokir referendum kemerdekaan.
Lord Advocate Dorothy Bain, pejabat tinggi hukum Skotlandia, mengatakan kemerdekaan Skotlandia adalah masalah "hidup dan signifikan" dalam politik Skotlandia.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda