Raja Malaysia Bingung Tunjuk PM Baru, Belum Ambil Keputusan
Selasa, 22 November 2022 - 17:52 WIB
Pemimpin Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, telah dipanggil ke Istana Negara. Namun, Raja Malaysia belum memutuskan siapa perdana menteri (PM) berikutnya. Foto/Miera Zulyana/MalayMail
KUALA LUMPUR - Penantian perdana menteri (PM) ke-10 Malaysia berlanjut pada Selasa (22/11/2022), tiga hari setelah negara itu menggelar pemilu.
Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan (PH) mengatakan kepada wartawan di luar Istana Negara bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang PM berikutnya.
Anwar, yang merupakan pemimpin oposisi, dan pemimpin Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin telah dipanggil ke istana untuk bertemu Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada pukul 16.30 sore ini.
Istana, dalam sebuah pernyataan, mengatakan tidak ada partai politik maupun koalisi partai politik yang memperoleh mayoritas kursi Parlemen yang diperlukan untuk menunjuk perdana menteri.
Muhyiddin meninggalkan istana tanpa membuat pernyataan.
Menurut Anwar Ibrahim, Raja Malaysia membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai PM berikutnya.
"Untuk saat ini tidak ada pertanyaan tentang pembentukan pemerintahan minoritas," katanya kepada media, seraya menambahkan bahwa raja menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan lebih inklusif.
Juga belum ada keputusan tentang Anwar Ibrahim diangkat sebagai PM sementara.
"Kami telah dipanggil oleh raja. Yang Mulia telah menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang mencakup ras, agama, dan wilayah," kata Anwar dalam konferensi pers.
Kubu Anwar Ibrahim dan kubu Muhyiddin Yassin adalah peraih kursi terbanyak Parlemen, namun sama-sama tidak mendapatkan jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Negosiasi dan diskusi mengenai pembentukan pemerintahan baru Malaysia tidak dapat melibatkan Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi. Demikian disampaikan mantan menteri kesehatan Khairy Jamaluddin, seperti dikutip Channel News Asia.
Menurutnya, Zahid tidak lagi memiliki otoritas moral sebagai presiden UMNO--partai utama di koalisi BN--dan harus mengundurkan diri.
“Dia mungkin Presiden atas nama, tetapi dia tidak memiliki otoritas moral lagi untuk memutuskan atas nama UMNO," katanya.
Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan (PH) mengatakan kepada wartawan di luar Istana Negara bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang PM berikutnya.
Anwar, yang merupakan pemimpin oposisi, dan pemimpin Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin telah dipanggil ke istana untuk bertemu Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, pada pukul 16.30 sore ini.
Istana, dalam sebuah pernyataan, mengatakan tidak ada partai politik maupun koalisi partai politik yang memperoleh mayoritas kursi Parlemen yang diperlukan untuk menunjuk perdana menteri.
Muhyiddin meninggalkan istana tanpa membuat pernyataan.
Menurut Anwar Ibrahim, Raja Malaysia membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan tentang siapa yang akan ditunjuk sebagai PM berikutnya.
"Untuk saat ini tidak ada pertanyaan tentang pembentukan pemerintahan minoritas," katanya kepada media, seraya menambahkan bahwa raja menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan lebih inklusif.
Juga belum ada keputusan tentang Anwar Ibrahim diangkat sebagai PM sementara.
"Kami telah dipanggil oleh raja. Yang Mulia telah menyatakan keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang mencakup ras, agama, dan wilayah," kata Anwar dalam konferensi pers.
Kubu Anwar Ibrahim dan kubu Muhyiddin Yassin adalah peraih kursi terbanyak Parlemen, namun sama-sama tidak mendapatkan jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Negosiasi dan diskusi mengenai pembentukan pemerintahan baru Malaysia tidak dapat melibatkan Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi. Demikian disampaikan mantan menteri kesehatan Khairy Jamaluddin, seperti dikutip Channel News Asia.
Menurutnya, Zahid tidak lagi memiliki otoritas moral sebagai presiden UMNO--partai utama di koalisi BN--dan harus mengundurkan diri.
“Dia mungkin Presiden atas nama, tetapi dia tidak memiliki otoritas moral lagi untuk memutuskan atas nama UMNO," katanya.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda