PBB Desak Parpol di Libya Setujui Upaya Percepatan Pemilu
Minggu, 30 Oktober 2022 - 14:46 WIB
Ilustrasi
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB memberikan suara bulat untuk memperpanjang misi politik PBB di Libya selama satu tahun. PBB juga mendesak lembaga-lembaga dan partai-partai kunci yang terpecah di Libya untuk menyepakati peta jalan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen sesegera mungkin.
Seperti dilaporkan AP, resolusi yang diadopsi oleh badan paling kuat PBB itu mendesak “dialog, kompromi, dan keterlibatan konstruktif” yang bertujuan untuk membentuk “pemerintah Libya yang bersatu, yang mampu memerintah di seluruh negeri dan mewakili seluruh rakyat Libya.”
Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Qaddafi pada tahun 2011. Negara kaya minyak itu telah terpecah antara pemerintahan saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh milisi dan pemerintah asing.
Krisis politik negara saat ini berasal dari kegagalan untuk mengadakan pemilihan pada Desember 2021 dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota, Tripoli, di barat negara itu, untuk mundur.
Sebagai tanggapan, parlemen yang berbasis di timur negara itu menunjuk perdana menteri saingannya, Fathy Bashagha, yang selama berbulan-bulan berusaha untuk menempatkan pemerintahannya di Tripoli.
Resolusi tersebut menegaskan kembali “komitmen kuat Dewan Keamanan terhadap proses politik inklusif yang dipimpin Libya dan dimiliki Libya, difasilitasi oleh PBB dan didukung oleh komunitas internasional,” yang mengarah pada pemilihan sesegera mungkin.
Ini mendukung dimulainya kembali upaya untuk melanjutkan pembicaraan intra-Libya untuk menciptakan kondisi bagi pemilihan.
Seperti dilaporkan AP, resolusi yang diadopsi oleh badan paling kuat PBB itu mendesak “dialog, kompromi, dan keterlibatan konstruktif” yang bertujuan untuk membentuk “pemerintah Libya yang bersatu, yang mampu memerintah di seluruh negeri dan mewakili seluruh rakyat Libya.”
Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Qaddafi pada tahun 2011. Negara kaya minyak itu telah terpecah antara pemerintahan saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh milisi dan pemerintah asing.
Krisis politik negara saat ini berasal dari kegagalan untuk mengadakan pemilihan pada Desember 2021 dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota, Tripoli, di barat negara itu, untuk mundur.
Sebagai tanggapan, parlemen yang berbasis di timur negara itu menunjuk perdana menteri saingannya, Fathy Bashagha, yang selama berbulan-bulan berusaha untuk menempatkan pemerintahannya di Tripoli.
Resolusi tersebut menegaskan kembali “komitmen kuat Dewan Keamanan terhadap proses politik inklusif yang dipimpin Libya dan dimiliki Libya, difasilitasi oleh PBB dan didukung oleh komunitas internasional,” yang mengarah pada pemilihan sesegera mungkin.
Ini mendukung dimulainya kembali upaya untuk melanjutkan pembicaraan intra-Libya untuk menciptakan kondisi bagi pemilihan.
tulis komentar anda