Akhiri Kebuntuan Politik, Irak Tunjuk Presiden dan PM Baru

Politisi Irak telah berjuang untuk membentuk pemerintahan sejak pemilihan umum pada Oktober 2021. Kontes itu membuat partai ulama Muslim Syiah Moqtada al-Sadr keluar sebagai pemenang, memenangkan lebih dari 70 kursi dan, bersama mereka, berpengaruh besar dalam menciptakan pemerintahan.

Bagaimanapun, upaya al-Sadr untuk membentuk koalisi yang berkuasa harus kandas di tengah oposisi dari blok pesaingnya. Ini diikuti kelumpuhan politik selama berbulan-bulan.

Pada bulan Juni, al-Sadr, seorang ulama yang sangat populer yang telah memposisikan dirinya melawan Iran dan Amerika Serikat, memerintahkan partainya untuk mundur dari parlemen, memicu kekhawatiran akan krisis konstitusional.

Baca: Dapat Ultimatum, Pendukung Ulama Syiah Irak Membubarkan Diri

Ketika pemerintah berusaha untuk menunjuk perdana menteri baru pada bulan berikutnya, ratusan pendukung al-Sadr masuk ke Zona Hijau Baghdad, pusat pemerintahan dan distrik diplomatik yang dijaga ketat di negara itu, pada beberapa kesempatan.

Pada bulan Agustus, al-Sadr mengatakan dia pensiun dari politik. Loyalisnya meresponsnya dengan mengamuk di jalan-jalan Ibu Kota dalam unjuk kekuatan yang menewaskan 21 orang dan lebih dari 250 terluka. Zona Hijau kembali diduduki, meskipun al-Sadr memerintahkan para pendukungnya untuk pulang 24 jam setelah pengumumannya.