Rezim Kim Jong-un Dukung Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina
Selasa, 04 Oktober 2022 - 10:28 WIB
Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara mendukung Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina. Foto/KCNA via REUTERS
PYONGYANG - Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara (Korut) mendukung pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia .
Dukungan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut pada Selasa (4/10/2022), yang menuduh Amerika Serikat (AS) menerapkan "standar ganda seperti gangster" dalam mencampuri urusan negara lain.
Laporan media pemerintah Korut, KCNA, mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk pencaplokan empat wilayah Ukraina. Resolusi itu diveto oleh Rusia pada Jumat pekan lalu.
KCNA mendukung klaim Moskow bahwa wilayah-wilayah Ukraina yang dianeksasi tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum.
Kiev dan para pemimpin Barat mengutuk referendum sebagai tipuan, di mana Washington mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Mereka juga mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah Ukraina yang diduduki.
Jo Chol-su, Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, mengatakan referendum diadakan secara sah sesuai dengan piagam PBB. "Tetapi Amerika Serikat memegang standar ganda seperti gangster setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri," katanya.
"Untuk mempertahankan 'dunia unipolar' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.
"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB."
Dukungan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut pada Selasa (4/10/2022), yang menuduh Amerika Serikat (AS) menerapkan "standar ganda seperti gangster" dalam mencampuri urusan negara lain.
Laporan media pemerintah Korut, KCNA, mengatakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk pencaplokan empat wilayah Ukraina. Resolusi itu diveto oleh Rusia pada Jumat pekan lalu.
KCNA mendukung klaim Moskow bahwa wilayah-wilayah Ukraina yang dianeksasi tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia melalui referendum.
Kiev dan para pemimpin Barat mengutuk referendum sebagai tipuan, di mana Washington mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina. Mereka juga mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari daerah-daerah Ukraina yang diduduki.
Jo Chol-su, Direktur Jenderal Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri Pyongyang, mengatakan referendum diadakan secara sah sesuai dengan piagam PBB. "Tetapi Amerika Serikat memegang standar ganda seperti gangster setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan supremasinya sendiri," katanya.
"Untuk mempertahankan 'dunia unipolar' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum mereka dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.
"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB."
tulis komentar anda