Rusia Peringatkan AS Hampir Jadi Pihak dalam Perang Ukraina
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 22:43 WIB
Howitzer M777 yang dipasok AS, disita pasukan Rusia di Ukraina, ditampilkan dalam forum Army-2022 di Moskow, Rusia. Foto/Sputnik/Evgeny Biyatov
MOSKOW - Dukungan berkelanjutan Amerika Serikat (AS) untuk Kiev selama operasi militer Moskow telah menempatkan AS di ambang menjadi pihak dalam konflik Ukraina.
Peringatan itu diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Ryabkov.
“Kami tidak ingin eskalasi. Kami ingin menghindari situasi, di mana AS menjadi pihak dalam konflik, tetapi sejauh ini kami tidak melihat kesiapan pihak lain menanggapi peringatan ini dengan serius,” ujar Ryabkov kepada saluran TV Rossiya 1 pada Jumat (19/8/2022).
Dia menjelaskan, Moskow menolak penjelasan Washington bahwa memberikan Ukraina senjata dan bantuan lainnya dibenarkan oleh hak Kiev membela diri.
"Permisi, pembelaan diri macam apa jika mereka sudah secara terbuka berbicara tentang kemungkinan menyerang target jauh di wilayah Rusia, di Krimea?" ungkap Wakil Menlu Rusia bertanya-tanya.
“Pernyataan seperti itu dibuat pihak Ukraina tidak hanya di bawah mata AS dan NATO, tetapi dengan dorongan sentimen, pendekatan, rencana, dan ide semacam ini langsung dari Washington,” tegas Ryabkov.
“Keterlibatan yang semakin jelas dan lebih dalam di Ukraina dalam hal melawan operasi militer kami, pada kenyataannya, menempatkan negara ini, AS, di ambang berubah menjadi pihak dalam konflik,” papar dia.
AS telah menjadi pendukung terkuat Kiev di tengah konfliknya dengan Rusia. Washington memberi Kiev miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan keuangan, serta data intelijen.
Pengiriman Washington ke militer Ukraina termasuk perangkat keras canggih seperti peluncur roket ganda HIMARS, howitzer M777, dan drone tempur.
Reuters melaporkan pada Jumat bahwa Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan paket bantuan mematikan lainnya untuk Kiev sekitar USD800 juta.
Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari pemerintahan Biden mengatakan kepada Politico pada Kamis bahwa Gedung Putih tidak memiliki masalah dengan Ukraina yang menyerang Krimea, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum 2014 diadakan sebagai tanggapan atas kudeta di Kiev.
AS percaya Kiev dapat menyerang target apa pun di wilayahnya, dan "Crimea adalah Ukraina," menurut pejabat Amerika itu.
Baru-baru ini ada sejumlah ledakan di dekat gudang amunisi Rusia dan di lapangan terbang militer di Krimea, yang menurut Kementerian Pertahanan adalah tindakan “sabotase.”
Namun, pihak berwenang Ukraina belum secara resmi mengkonfirmasi keterlibatan dalam serangan tersebut.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
Peringatan itu diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Ryabkov.
“Kami tidak ingin eskalasi. Kami ingin menghindari situasi, di mana AS menjadi pihak dalam konflik, tetapi sejauh ini kami tidak melihat kesiapan pihak lain menanggapi peringatan ini dengan serius,” ujar Ryabkov kepada saluran TV Rossiya 1 pada Jumat (19/8/2022).
Dia menjelaskan, Moskow menolak penjelasan Washington bahwa memberikan Ukraina senjata dan bantuan lainnya dibenarkan oleh hak Kiev membela diri.
"Permisi, pembelaan diri macam apa jika mereka sudah secara terbuka berbicara tentang kemungkinan menyerang target jauh di wilayah Rusia, di Krimea?" ungkap Wakil Menlu Rusia bertanya-tanya.
“Pernyataan seperti itu dibuat pihak Ukraina tidak hanya di bawah mata AS dan NATO, tetapi dengan dorongan sentimen, pendekatan, rencana, dan ide semacam ini langsung dari Washington,” tegas Ryabkov.
“Keterlibatan yang semakin jelas dan lebih dalam di Ukraina dalam hal melawan operasi militer kami, pada kenyataannya, menempatkan negara ini, AS, di ambang berubah menjadi pihak dalam konflik,” papar dia.
AS telah menjadi pendukung terkuat Kiev di tengah konfliknya dengan Rusia. Washington memberi Kiev miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan keuangan, serta data intelijen.
Pengiriman Washington ke militer Ukraina termasuk perangkat keras canggih seperti peluncur roket ganda HIMARS, howitzer M777, dan drone tempur.
Reuters melaporkan pada Jumat bahwa Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan paket bantuan mematikan lainnya untuk Kiev sekitar USD800 juta.
Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari pemerintahan Biden mengatakan kepada Politico pada Kamis bahwa Gedung Putih tidak memiliki masalah dengan Ukraina yang menyerang Krimea, yang menjadi bagian dari Rusia setelah referendum 2014 diadakan sebagai tanggapan atas kudeta di Kiev.
AS percaya Kiev dapat menyerang target apa pun di wilayahnya, dan "Crimea adalah Ukraina," menurut pejabat Amerika itu.
Baru-baru ini ada sejumlah ledakan di dekat gudang amunisi Rusia dan di lapangan terbang militer di Krimea, yang menurut Kementerian Pertahanan adalah tindakan “sabotase.”
Namun, pihak berwenang Ukraina belum secara resmi mengkonfirmasi keterlibatan dalam serangan tersebut.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda