Dokumen Rahasia Bocor, Ungkap Koordinasi China Soal Penindasan Etnis Uighur
Selasa, 05 Juli 2022 - 22:49 WIB
Dokumen rahasia bocor, ungkap koordinasi China soal penindasan etnis Uighur. Foto/Ilustrasi
BEIJING - Pidato-pidato rahasia yang diberikan oleh pejabat tinggi Partai KomunisChina menggambarkan Uighur dan Muslim lainnya sebagai “kelas musuh” yang tradisinya harus dihapuskan agar China dapat bertahan. Ini bukti baru yang mengejutkan dari kebrutalan terkoordinasi yang telah dikerahkan pihak berwenang untuk memaksa kelompok-kelompok minoritas yang bergolak untuk berasimilasi.
Seperti dilaporkan Radio Free Asia (RFA), pidato-pidato tersebut adalah bagian dari kumpulan dokumen yang dikenal sebagai File Polisi Xinjiang , catatan bocor yang diduga berasal dari kamp-kamp interniran di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) yang dirilis pada bulan Mei oleh peneliti Jerman Adrian Zenz, seorang ahli di wilayah tersebut. File-file tersebut berisi informasi tentang lebih dari 20.000 orang Uighur yang ditahan.
Menurut laporan RFA yang dirilis pada akhir Juni, Zenz menerima File Polisi Xinjiang dari sumber yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya, pihak berwenang China telah menahan warga Uighur bukan karena kejahatan, tetapi karena hubungan sosial mereka.
“Lebih dari 2.800 orang yang kami lihat di File Polisi Xinjiang ditahan karena jejaring sosial mereka, bukan karena kejahatan apa pun yang mereka lakukan,” kata Zenz.
Masih menurut laporan itu, pidato internal partai, berlabel "dokumen rahasia," menunjukkan bahwa pejabat pemerintah China dengan hati-hati merencanakan apa yang dikatakan Amerika Serikat (AS) dan parlemen beberapa negara barat sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di antara dokumen-dokumen itu adalah pidato Mei 2017 oleh Chen Quanguo, Sekretaris Partai KomunisChina dari XUAR dari Agustus 2016 hingga Desember 2021, yang mengatakan tindakan keras pemerintahChina di Xinjiang bukanlah tindakan membasmi penjahat, melainkan “perang kepunahan” yang ditujukan pada populasi Uighur. Dia menyebut Uighur sebagai “kelas musuh.”
Chen menggambarkan strategi kampanye "serangan keras" untuk memerintah Xinjiang yang diarahkan oleh Presiden China Xi Jinping dan termasuk pemenjaraan orang Uyghur. Menurut file, instruksi Chen dalam pidatonya didasarkan pada arahan yang diterima dari pemerintah pusat China.
Seperti dilaporkan Radio Free Asia (RFA), pidato-pidato tersebut adalah bagian dari kumpulan dokumen yang dikenal sebagai File Polisi Xinjiang , catatan bocor yang diduga berasal dari kamp-kamp interniran di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) yang dirilis pada bulan Mei oleh peneliti Jerman Adrian Zenz, seorang ahli di wilayah tersebut. File-file tersebut berisi informasi tentang lebih dari 20.000 orang Uighur yang ditahan.
Menurut laporan RFA yang dirilis pada akhir Juni, Zenz menerima File Polisi Xinjiang dari sumber yang tidak disebutkan namanya. Menurutnya, pihak berwenang China telah menahan warga Uighur bukan karena kejahatan, tetapi karena hubungan sosial mereka.
Baca Juga
“Lebih dari 2.800 orang yang kami lihat di File Polisi Xinjiang ditahan karena jejaring sosial mereka, bukan karena kejahatan apa pun yang mereka lakukan,” kata Zenz.
Masih menurut laporan itu, pidato internal partai, berlabel "dokumen rahasia," menunjukkan bahwa pejabat pemerintah China dengan hati-hati merencanakan apa yang dikatakan Amerika Serikat (AS) dan parlemen beberapa negara barat sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Di antara dokumen-dokumen itu adalah pidato Mei 2017 oleh Chen Quanguo, Sekretaris Partai KomunisChina dari XUAR dari Agustus 2016 hingga Desember 2021, yang mengatakan tindakan keras pemerintahChina di Xinjiang bukanlah tindakan membasmi penjahat, melainkan “perang kepunahan” yang ditujukan pada populasi Uighur. Dia menyebut Uighur sebagai “kelas musuh.”
Chen menggambarkan strategi kampanye "serangan keras" untuk memerintah Xinjiang yang diarahkan oleh Presiden China Xi Jinping dan termasuk pemenjaraan orang Uyghur. Menurut file, instruksi Chen dalam pidatonya didasarkan pada arahan yang diterima dari pemerintah pusat China.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda