Partai Republik AS Ingin Dirikan Israel Raya, Larang Pembentukan Negara Palestina
Kamis, 30 Juni 2022 - 17:45 WIB
Partai Republik di Texas, Amerika Serikat, menyerukan pendirian Negara Israel Raya dengan melarang pembentukan Negara Palestina. Foto/KXAN/YouTube
TEXAS - Partai Republik di Texas, Amerika Serikat (AS), menyetujui platform kontroversial yang menyerukan pembentukan Negara Israel Raya dan melarang pembentukan Negara Palestina .
Platform itu disetujui oleh 5.100 delegasi di Houston pada Sabtu pekan lalu. Mereka menyerukan larangan pembentukan Negara Palestina di dalam perbatasan historis Israel dengan alasan akan membahayakan keamanan Israel.
Platform itu juga akan memaksa pemerintah Israel saat ini untuk menyerahkan "tanah pemberian Tuhan" kepada orang-orang Yahudi, sebuah argumen yang merujuk pada Alkitab tentang Kejadian.
Sedangkan ide Negara Israel Raya yang dimaksud dalam platform Partai Republik atau Grand of Party (GOP) adalah negara yang diperluas, yang dominasi etnis-nasionalis Yahudi, ke setiap inci dari wilayah Palestina Bersejarah.
Platform partai tidak serta merta membentuk kebijakan pemerintah Amerika bahkan ketika sebuah partai mengendalikan semua cabang, seperti yang dilakukan Partai Republik di Texas.
Konvensi platform itu didominasi oleh para aktivis yang kerap mempertaruhkan posisi lebih ekstrem dari pemilih rata-rata.
Partai Republik yang sangat populer di kalangan Republikan di seluruh negara bagian Texas, namun platform tersebut telah menjadi berita utama karena posisinya menandakan seberapa jauh partai telah bergeser.
Di antara posisi lain, platform itu mengusulkan referendum untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat; menolak kepresidenan Joe Biden; menyerukan pencabutan Undang-Undang Hak Suara 1965.
Selain itu, platform itu menyebut homoseksualitas sebagai pilihan gaya hidup yang tidak normal, dan mendukung pencabutan undang-undang yang mengamanatkan pemungutan suara langsung untuk senator AS, lebih memilih kembali ke penunjukan mereka oleh legislatif negara bagian.
Partai Republik di Texas telah melarang kelompok gay Republik, Log Cabin Republicans, untuk hadir secara resmi di acara itu.
"Kami tidak dapat berkompromi dengan [Partai] Demokrat yang memiliki visi berbeda dan tidak sesuai untuk masa depan kami,” kata Ketua GOP Texas, Matt Rinaldi, pada acara tersebut, seperti dikutip Times of Israel, Rabu (29/6/2022).
“Kita harus menjadi partai konservatif yang berani dan tidak menyesal, siap menyerang dan memenangkan perjuangan untuk negara kita.”
Nasib Palestina
Setelah beberapa dekade pembersihan etnis, penarikan kembali perbatasan secara artifisial dan pengendalian populasi berdasarkan siapa yang Yahudi dan bukan Yahudi, Israel telah merebut kendali penuh atas wilayah yang mencakup barat Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Saat ini, sebanyak 12 juta orang tinggal di wilayah Palestina Bersejarah, tetapi hak penuh diberikan oleh negara pendudukan hanya kepada orang Yahudi.
Sebanyak 6 juta orang non-Yahudi yang tersisa menjadi sasaran berbagai bentuk diskriminasi rasial, tergantung pada tempat tinggal mereka. Sementara non-Yahudi ditolak kesetaraan penuh dengan orang Yahudi di mana pun mereka tinggal, 1,8 juta warga Palestina-Israel, misalnya, memiliki hak lebih dari orang Palestina di setiap zona lain dari kontrol Israel.
Meskipun mereka menghadapi berbagai bentuk diskriminasi rasial, warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki diberikan status yang relatif lebih baik daripada warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, di mana penduduk asli telah dikurung dalam "penjara terbuka".
Juga, kebijakan rasis yang diabadikan dalam hukum Israel menyangkal hak sekitar 6 juta pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah tempat mereka diusir beberapa dekade lalu.
Hukum yang sama, bagaimanapun, mengizinkan setiap orang Yahudi di seluruh dunia untuk "kembali" dan menetap di bagian mana pun di Palestina, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan tanah itu, selain klaim dalam Alkitab tentang Kejadian.
Platform itu disetujui oleh 5.100 delegasi di Houston pada Sabtu pekan lalu. Mereka menyerukan larangan pembentukan Negara Palestina di dalam perbatasan historis Israel dengan alasan akan membahayakan keamanan Israel.
Platform itu juga akan memaksa pemerintah Israel saat ini untuk menyerahkan "tanah pemberian Tuhan" kepada orang-orang Yahudi, sebuah argumen yang merujuk pada Alkitab tentang Kejadian.
Sedangkan ide Negara Israel Raya yang dimaksud dalam platform Partai Republik atau Grand of Party (GOP) adalah negara yang diperluas, yang dominasi etnis-nasionalis Yahudi, ke setiap inci dari wilayah Palestina Bersejarah.
Platform partai tidak serta merta membentuk kebijakan pemerintah Amerika bahkan ketika sebuah partai mengendalikan semua cabang, seperti yang dilakukan Partai Republik di Texas.
Konvensi platform itu didominasi oleh para aktivis yang kerap mempertaruhkan posisi lebih ekstrem dari pemilih rata-rata.
Partai Republik yang sangat populer di kalangan Republikan di seluruh negara bagian Texas, namun platform tersebut telah menjadi berita utama karena posisinya menandakan seberapa jauh partai telah bergeser.
Di antara posisi lain, platform itu mengusulkan referendum untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat; menolak kepresidenan Joe Biden; menyerukan pencabutan Undang-Undang Hak Suara 1965.
Selain itu, platform itu menyebut homoseksualitas sebagai pilihan gaya hidup yang tidak normal, dan mendukung pencabutan undang-undang yang mengamanatkan pemungutan suara langsung untuk senator AS, lebih memilih kembali ke penunjukan mereka oleh legislatif negara bagian.
Partai Republik di Texas telah melarang kelompok gay Republik, Log Cabin Republicans, untuk hadir secara resmi di acara itu.
"Kami tidak dapat berkompromi dengan [Partai] Demokrat yang memiliki visi berbeda dan tidak sesuai untuk masa depan kami,” kata Ketua GOP Texas, Matt Rinaldi, pada acara tersebut, seperti dikutip Times of Israel, Rabu (29/6/2022).
“Kita harus menjadi partai konservatif yang berani dan tidak menyesal, siap menyerang dan memenangkan perjuangan untuk negara kita.”
Nasib Palestina
Setelah beberapa dekade pembersihan etnis, penarikan kembali perbatasan secara artifisial dan pengendalian populasi berdasarkan siapa yang Yahudi dan bukan Yahudi, Israel telah merebut kendali penuh atas wilayah yang mencakup barat Sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Saat ini, sebanyak 12 juta orang tinggal di wilayah Palestina Bersejarah, tetapi hak penuh diberikan oleh negara pendudukan hanya kepada orang Yahudi.
Sebanyak 6 juta orang non-Yahudi yang tersisa menjadi sasaran berbagai bentuk diskriminasi rasial, tergantung pada tempat tinggal mereka. Sementara non-Yahudi ditolak kesetaraan penuh dengan orang Yahudi di mana pun mereka tinggal, 1,8 juta warga Palestina-Israel, misalnya, memiliki hak lebih dari orang Palestina di setiap zona lain dari kontrol Israel.
Meskipun mereka menghadapi berbagai bentuk diskriminasi rasial, warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki diberikan status yang relatif lebih baik daripada warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, di mana penduduk asli telah dikurung dalam "penjara terbuka".
Juga, kebijakan rasis yang diabadikan dalam hukum Israel menyangkal hak sekitar 6 juta pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah tempat mereka diusir beberapa dekade lalu.
Hukum yang sama, bagaimanapun, mengizinkan setiap orang Yahudi di seluruh dunia untuk "kembali" dan menetap di bagian mana pun di Palestina, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan tanah itu, selain klaim dalam Alkitab tentang Kejadian.
(min)
tulis komentar anda