PBB Bakal Gelar Voting Tentukan Nasib Rusia di Dewan HAM
Kamis, 07 April 2022 - 04:27 WIB
PBB akan menggelar pemungutan suara untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Majelis Umum PBB akan menggelar pemungutan suara apakah akan menangguhkan Rusia dari badan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kamis (7/4/2022).
Juru bicara Majelis Umum PBB Paulina Kubiak mengatakan, sesi khusus darurat majelis di Ukraina akan dilanjutkan pada Kamis pukul 10 pagi waktu setempat ketika resolusi "untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Federasi Rusia" akan dilakukan pemungutan suara.
Sementara DewanHAM PBB berbasis di Jenewa, para anggotanya dipilih oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara untuk masa jabatan tiga tahun. Resolusi Maret 2006 yang membentuk DewanHAM PBB menyatakan bahwa majelis dapat menangguhkan hak keanggotaan suatu negara yang melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia.
Resolusi singkat yang akan dipilih menyatakan “keprihatinan besar atas krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Federasi Rusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran HAM,” seperti dikutip dari ABC News.
Agar disetujui atau tidak, resolusi tersebut membutuhkan dua pertiga mayoritas anggota majelis yang memilih "ya" atau "tidak." Suara abstain tidak dihitung.
Pada 24 Maret lalu, Majelis Umum PBB memberikan suara 140-5 dengan 38 abstain terhadap resolusi menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan di Ukraina dan mendesak gencatan senjata segera serta perlindungan bagi jutaan warga sipil dan rumah, sekolah dan rumah sakit penting untuk kelangsungan hidup mereka.
Pemungutan suara itu hampir persis sama dengan resolusi 2 Maret yang diadopsi majelis yang menuntut gencatan senjata Rusia segera, penarikan semua pasukannya dan perlindungan bagi semua warga sipil. Suara saat itu 141-5 dengan 35 abstain.
Langkah penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) sebagai tanggapan atas penemuan ratusan mayat setelah pasukan Rusia menarik diri dari kota-kota dekat ibukota Ukraina, Kiev, yang memicu seruan agar pasukannya diadili atas kejahatan perang.
Juru bicara Majelis Umum PBB Paulina Kubiak mengatakan, sesi khusus darurat majelis di Ukraina akan dilanjutkan pada Kamis pukul 10 pagi waktu setempat ketika resolusi "untuk menangguhkan hak-hak keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Federasi Rusia" akan dilakukan pemungutan suara.
Sementara DewanHAM PBB berbasis di Jenewa, para anggotanya dipilih oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara untuk masa jabatan tiga tahun. Resolusi Maret 2006 yang membentuk DewanHAM PBB menyatakan bahwa majelis dapat menangguhkan hak keanggotaan suatu negara yang melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia.
Resolusi singkat yang akan dipilih menyatakan “keprihatinan besar atas krisis hak asasi manusia dan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, khususnya atas laporan pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Federasi Rusia, termasuk pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran HAM,” seperti dikutip dari ABC News.
Agar disetujui atau tidak, resolusi tersebut membutuhkan dua pertiga mayoritas anggota majelis yang memilih "ya" atau "tidak." Suara abstain tidak dihitung.
Pada 24 Maret lalu, Majelis Umum PBB memberikan suara 140-5 dengan 38 abstain terhadap resolusi menyalahkan Rusia atas krisis kemanusiaan di Ukraina dan mendesak gencatan senjata segera serta perlindungan bagi jutaan warga sipil dan rumah, sekolah dan rumah sakit penting untuk kelangsungan hidup mereka.
Pemungutan suara itu hampir persis sama dengan resolusi 2 Maret yang diadopsi majelis yang menuntut gencatan senjata Rusia segera, penarikan semua pasukannya dan perlindungan bagi semua warga sipil. Suara saat itu 141-5 dengan 35 abstain.
Langkah penangguhan Rusia di Dewan HAM PBB diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) sebagai tanggapan atas penemuan ratusan mayat setelah pasukan Rusia menarik diri dari kota-kota dekat ibukota Ukraina, Kiev, yang memicu seruan agar pasukannya diadili atas kejahatan perang.
tulis komentar anda