Rusia Beri Jawaban Tegas pada Gagasan Referendum Zelensky
Selasa, 22 Maret 2022 - 21:54 WIB
Tentara Rusia mengendarai tank di Krimea. Foto/epa
MOSKOW - Rusia mengatakan ide Ukraina mengajukan persyaratan kesepakatan damai untuk referendum hanya akan merusak pembicaraan yang sedang berlangsung.
Ide referendum muncul seiring proses negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Moskow meluncurkan kampanye militer melawan Ukraina akhir bulan lalu.
"Kami yakin bahwa menempatkan (persyaratan) ke publik pada saat ini hanya dapat merusak negosiasi yang sudah berjalan jauh lebih lambat dan kurang substansial dari yang kami inginkan," papar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa (22/3/2022).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyarankan persyaratan perdamaian yang "bersejarah" mungkin menjadi subyek referendum.
"Orang-orang harus menanggapi ... kompromi tertentu," ujar dia kepada wartawan pada Senin.
Dia menambahkan bahwa rinciannya masih tergantung pada pembicaraan dengan Moskow.
Rusia dan Ukraina mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Belarusia, kemudian beralih ke diskusi melalui tautan video.
Zelensky menegaskan Kiev sedang mencari jaminan keamanan dari Rusia dan Barat.
Moskow ingin Ukraina secara resmi menjadi negara netral, menolak bergabung dengan NATO, blok militer pimpinan AS yang dipandang Rusia sebagai ancaman.
Moskow lebih lanjut mengatakan menginginkan "demiliterisasi" dan "denazifikasi" Ukraina, serta agar Kiev mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia, dan republik di Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka.
Krimea, yang didominasi penutur bahasa Rusia, memilih meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia tak lama setelah kudeta 2014 di Kiev.
Republik Donetsk dan Lugansk memisahkan diri dari Ukraina pada tahun yang sama.
Moskow menyerang Ukraina pada 24 Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata Minsk dengan republik-republik yang memisahkan diri.
Kesepakatan yang ditengahi internasional dimaksudkan untuk mengatur otonomi Donetsk dan Lugansk di Ukraina.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Ukraina membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Ide referendum muncul seiring proses negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Moskow meluncurkan kampanye militer melawan Ukraina akhir bulan lalu.
"Kami yakin bahwa menempatkan (persyaratan) ke publik pada saat ini hanya dapat merusak negosiasi yang sudah berjalan jauh lebih lambat dan kurang substansial dari yang kami inginkan," papar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa (22/3/2022).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya menyarankan persyaratan perdamaian yang "bersejarah" mungkin menjadi subyek referendum.
"Orang-orang harus menanggapi ... kompromi tertentu," ujar dia kepada wartawan pada Senin.
Dia menambahkan bahwa rinciannya masih tergantung pada pembicaraan dengan Moskow.
Rusia dan Ukraina mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Belarusia, kemudian beralih ke diskusi melalui tautan video.
Zelensky menegaskan Kiev sedang mencari jaminan keamanan dari Rusia dan Barat.
Moskow ingin Ukraina secara resmi menjadi negara netral, menolak bergabung dengan NATO, blok militer pimpinan AS yang dipandang Rusia sebagai ancaman.
Moskow lebih lanjut mengatakan menginginkan "demiliterisasi" dan "denazifikasi" Ukraina, serta agar Kiev mengakui Krimea sebagai bagian dari Rusia, dan republik di Donetsk dan Lugansk sebagai negara merdeka.
Krimea, yang didominasi penutur bahasa Rusia, memilih meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia tak lama setelah kudeta 2014 di Kiev.
Republik Donetsk dan Lugansk memisahkan diri dari Ukraina pada tahun yang sama.
Moskow menyerang Ukraina pada 24 Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata Minsk dengan republik-republik yang memisahkan diri.
Kesepakatan yang ditengahi internasional dimaksudkan untuk mengatur otonomi Donetsk dan Lugansk di Ukraina.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Ukraina membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(sya)
tulis komentar anda