Diktator Terkeren di Dunia Tegur AS: Kami Bukan Jajahanmu, Jauhi Urusan Internal Kami!
Kamis, 17 Februari 2022 - 11:26 WIB
SAN SALVADOR - Presiden El Salvador Nayib Bukele yang mengeklaim sebagai "diktator paling keren di dunia" menegur Amerika Serikat (AS) setelah ikut campur keputusannya dalam mengadopsi bitcoin.
Teguran ini disampaikan via Twitter dengan mengomentari rancangan undang-undang (RUU) yang dirilis Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Menurut Bukele, El Salvador adalah negara berdaulat dan bukan jajahan Washington. Dengan demikian, kata dia, Amerika tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusannya mengadopsi bitcoin.
"OK boomers...," bunyi tweet Bukele pada Rabu (16/2/2022) malam. “Kami bukan jajahan Anda, halaman belakang atau halaman depan Anda. Jauhi urusan internal kami," lanjut dia.
"Jangan mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan.”
Dia menambahkan bahwa AS tidak memiliki yurisdiksi di El Salvador, negara yang berdaulat dan merdeka.
Bukele, yang terpilih sebagai presiden pada 2019, pernah menggambarkan dirinya sebagai "diktator paling keren di dunia" dalam biografi Twitter-nya. Namun, sekarang dia menyebut dirinya sebagai "CEO El Salvador".
Dia menanggapi pernyataan tiga senator AS—dua Republikan dan seorang Demokrat—yang prihatin tentang adopsi bitcoin di El Salvador dan potensi risiko terhadap sistem keuangan AS yang mungkin diwakilinya.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez, bergabung dengan Senator Republik Jim Risch dari Idaho dan Bill Cassidy dari Louisiana dalam mengusulkan Undang-Undang Akuntabilitas untuk Cryptocurrency di El Salvador (ACES).
RUU yang akan menjadi UU itu menuntut Departemen Luar Negeri AS untuk menghasilkan laporan dan rencana untuk mengatasi adopsi pemerintah Bukele terhadap bitcoin.
"Adopsi bitcoin El Salvador menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang stabilitas ekonomi dan integritas keuangan negara Amerika Tengah dan memiliki potensi untuk melemahkan kebijakan sanksi AS, memberdayakan aktor jahat seperti China dan organisasi kriminal terorganisir," kata Senator Risch.
“Jika Amerika Serikat ingin memerangi pencucian uang dan mempertahankan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, kita harus mengatasi masalah ini secara langsung,” imbuh Cassidy.
"Kebijakan Bukele membuka pintu bagi kartel pencucian uang dan merusak kepentingan AS.”
Bukele menindaklanjuti dengan mem-posting video 10 detik dari Presiden AS Joe Biden yang berbicara tentang kedaulatan dan kebebasan pada hari Selasa, dalam pidato tentang Ukraina.
“Ini termasuk El Salvador? Benar?" sindir Presiden Bukele.
Negara Amerika Tengah ini menghapus mata uangnya sendiri pada tahun 2001, beralih ke dolar AS sebagai gantinya.
Ini menjadi negara pertama di dunia yang merangkul bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, pada Juni 2021, menentang ketidaksetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Bukele sejak itu membuat kemajuan dalam rencana untuk menggunakan gunung berapi El Salvador sebagai sumber daya untuk menambang cryptocurrency digital.
Teguran ini disampaikan via Twitter dengan mengomentari rancangan undang-undang (RUU) yang dirilis Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Menurut Bukele, El Salvador adalah negara berdaulat dan bukan jajahan Washington. Dengan demikian, kata dia, Amerika tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusannya mengadopsi bitcoin.
"OK boomers...," bunyi tweet Bukele pada Rabu (16/2/2022) malam. “Kami bukan jajahan Anda, halaman belakang atau halaman depan Anda. Jauhi urusan internal kami," lanjut dia.
"Jangan mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan.”
Dia menambahkan bahwa AS tidak memiliki yurisdiksi di El Salvador, negara yang berdaulat dan merdeka.
Bukele, yang terpilih sebagai presiden pada 2019, pernah menggambarkan dirinya sebagai "diktator paling keren di dunia" dalam biografi Twitter-nya. Namun, sekarang dia menyebut dirinya sebagai "CEO El Salvador".
Dia menanggapi pernyataan tiga senator AS—dua Republikan dan seorang Demokrat—yang prihatin tentang adopsi bitcoin di El Salvador dan potensi risiko terhadap sistem keuangan AS yang mungkin diwakilinya.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Bob Menendez, bergabung dengan Senator Republik Jim Risch dari Idaho dan Bill Cassidy dari Louisiana dalam mengusulkan Undang-Undang Akuntabilitas untuk Cryptocurrency di El Salvador (ACES).
RUU yang akan menjadi UU itu menuntut Departemen Luar Negeri AS untuk menghasilkan laporan dan rencana untuk mengatasi adopsi pemerintah Bukele terhadap bitcoin.
"Adopsi bitcoin El Salvador menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang stabilitas ekonomi dan integritas keuangan negara Amerika Tengah dan memiliki potensi untuk melemahkan kebijakan sanksi AS, memberdayakan aktor jahat seperti China dan organisasi kriminal terorganisir," kata Senator Risch.
“Jika Amerika Serikat ingin memerangi pencucian uang dan mempertahankan peran dolar sebagai mata uang cadangan dunia, kita harus mengatasi masalah ini secara langsung,” imbuh Cassidy.
"Kebijakan Bukele membuka pintu bagi kartel pencucian uang dan merusak kepentingan AS.”
Bukele menindaklanjuti dengan mem-posting video 10 detik dari Presiden AS Joe Biden yang berbicara tentang kedaulatan dan kebebasan pada hari Selasa, dalam pidato tentang Ukraina.
“Ini termasuk El Salvador? Benar?" sindir Presiden Bukele.
Negara Amerika Tengah ini menghapus mata uangnya sendiri pada tahun 2001, beralih ke dolar AS sebagai gantinya.
Ini menjadi negara pertama di dunia yang merangkul bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, pada Juni 2021, menentang ketidaksetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Bukele sejak itu membuat kemajuan dalam rencana untuk menggunakan gunung berapi El Salvador sebagai sumber daya untuk menambang cryptocurrency digital.
(min)
tulis komentar anda