Menteri Israel Sebut Belum Ada Kesepahaman Soal Aneksasi Tepi Barat dengan AS
Kamis, 11 Juni 2020 - 20:14 WIB
TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu belum menjembatani kesenjangan dengan Amerika Serikat (AS) dan mitra koalisi utamanya di pemerintahan Israel atas rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Pemukiman Israel, Tzipi Hotovely.
Pernyataan Hotovely menunjukkan kesulitan yang bisa dihadapi Netanyahu dalam mengimplementasikan langkah di wilayah pendudukan itu. Pemerintah Israel awalnya dijadwalkan untuk menjalankan rencananya pada tanggal 1 Juli mendatang.
"Ada kesenjangan antara Amerika dan kami dalam masalah ini dan antara kami dan mitra senior kami dalam pemerintah persatuan, Biru dan Putih," kata Hotovely, seperti dilansir Reuters pada Kamis (11/6/2020).
Dia merujuk pada partai sentris yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz yang telah menyerukan dialog internasional yang luas tentang masalah ini.
Hotovely menyebut belum ada peta yang disepakati dalam hal ini. "Belum ada peta yang disetujui. Peta itu harus disetujui oleh bagian dari pemerintah (Israel) dan oleh pihak Amerika," ujarnya.
Seorang pejabat AS mengatakan krisis Covid-19 telah mempersulit semua anggota komite pemetaan untuk bersidang. Sebagian besar negara melihat pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki sebagai ilegal.
Pernyataan Hotovely menunjukkan kesulitan yang bisa dihadapi Netanyahu dalam mengimplementasikan langkah di wilayah pendudukan itu. Pemerintah Israel awalnya dijadwalkan untuk menjalankan rencananya pada tanggal 1 Juli mendatang.
"Ada kesenjangan antara Amerika dan kami dalam masalah ini dan antara kami dan mitra senior kami dalam pemerintah persatuan, Biru dan Putih," kata Hotovely, seperti dilansir Reuters pada Kamis (11/6/2020).
Dia merujuk pada partai sentris yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz yang telah menyerukan dialog internasional yang luas tentang masalah ini.
Hotovely menyebut belum ada peta yang disepakati dalam hal ini. "Belum ada peta yang disetujui. Peta itu harus disetujui oleh bagian dari pemerintah (Israel) dan oleh pihak Amerika," ujarnya.
Seorang pejabat AS mengatakan krisis Covid-19 telah mempersulit semua anggota komite pemetaan untuk bersidang. Sebagian besar negara melihat pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki sebagai ilegal.
(esn)
tulis komentar anda