Israel Setuju Tingkatkan Hubungan dengan Palestina
Kamis, 30 Desember 2021 - 00:06 WIB
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Foto/Middle East Monitor
TEL AVIV - Israel telah menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan Palestina . Kesepakatan ini terjadi setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas .
Gantz bertemu dengan Abbas di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv pada Selasa malam. Ini adalah pertama kalinya sejak 2010 Presiden Palestina bertemu dengan seorang pejabat Israel di Israel. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina pimpinan Abbas, yang mengelola sebagian Tepi Barat yang diduduki.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan Gantz menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk mentransfer pembayaran pajak ke Otoritas Palestina, mengesahkan ratusan izin untuk pedagang Palestina dan tokoh-tokoh terkemuka, serta memberikan status tempat tinggal kepada ribuan orang Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti dilansir dari AP, Rabu (29/12/2021).
Israel mengumpulkan uang pajak jutaan dolar atas nama Otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang disahkan pada 1990-an.
Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi warga Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana itu karena digunakan untuk membayar tunjangan kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka, atau dipenjara dalam konflik kedua negara.
Israel mengklaim pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan mereka menawarkan dukungan penting bagi keluarga yang membutuhkan.
Israel menyetujui tempat tinggal bagi lebih dari 9.500 warga Palestina. Israel mengontrol daftar penduduk Palestina dan diperkirakan telah berjalan selama bertahun-tahun. Kebijakan ini telah membuat ribuan warga Palestina tanpa status hukum, sangat membatasi kebebasan mobilitas mereka, bahkan di dalam wilayah pendudukan. Israel memberikan status hukum kepada sekitar 4.000 warga Palestina pada bulan Oktober.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang negara Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan pembicaraan damai, yang gagal lebih dari satu dekade lalu, tetapi telah mengindikasikan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di Tepi Barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan serangan Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat telah meningkat.
Gantz bertemu dengan Abbas di kediaman pribadinya di pinggiran Tel Aviv pada Selasa malam. Ini adalah pertama kalinya sejak 2010 Presiden Palestina bertemu dengan seorang pejabat Israel di Israel. Keduanya membahas koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina pimpinan Abbas, yang mengelola sebagian Tepi Barat yang diduduki.
Kementerian Pertahanan Israel mengatakan Gantz menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan, termasuk mentransfer pembayaran pajak ke Otoritas Palestina, mengesahkan ratusan izin untuk pedagang Palestina dan tokoh-tokoh terkemuka, serta memberikan status tempat tinggal kepada ribuan orang Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza seperti dilansir dari AP, Rabu (29/12/2021).
Israel mengumpulkan uang pajak jutaan dolar atas nama Otoritas Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara yang disahkan pada 1990-an.
Transfer pajak adalah sumber utama pendanaan bagi warga Palestina yang kekurangan uang, tetapi Israel telah menahan dana itu karena digunakan untuk membayar tunjangan kepada ribuan keluarga yang memiliki kerabat yang terbunuh, terluka, atau dipenjara dalam konflik kedua negara.
Israel mengklaim pembayaran itu mendorong terorisme, sementara Palestina mengatakan mereka menawarkan dukungan penting bagi keluarga yang membutuhkan.
Israel menyetujui tempat tinggal bagi lebih dari 9.500 warga Palestina. Israel mengontrol daftar penduduk Palestina dan diperkirakan telah berjalan selama bertahun-tahun. Kebijakan ini telah membuat ribuan warga Palestina tanpa status hukum, sangat membatasi kebebasan mobilitas mereka, bahkan di dalam wilayah pendudukan. Israel memberikan status hukum kepada sekitar 4.000 warga Palestina pada bulan Oktober.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menentang negara Palestina. Pemerintahnya tidak menunjukkan minat untuk melanjutkan pembicaraan damai, yang gagal lebih dari satu dekade lalu, tetapi telah mengindikasikan ingin mengurangi ketegangan dengan memperbaiki kondisi kehidupan di Tepi Barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, tindakan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan serangan Palestina terhadap warga Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat telah meningkat.
(ian)
tulis komentar anda