Presiden Aoun: Lebanon Butuh 7 Tahun untuk Keluar dari Krisis
Minggu, 26 Desember 2021 - 15:44 WIB
Presiden Lebanon, Michel Aoun. FOTO/Reuters
BEIRUT - Presiden Lebanon , Michel Aoun mengatakan, negaranya membutuhkan enam hingga tujuh tahun untuk pulih di tengah krisis terdalamnya sejak perang saudara 1975-1990. “Lebanon membutuhkan 6 hingga 7 tahun untuk bangkit dari krisis yang sedang dialaminya saat ini,” kata Aoun.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Jumat (24/12/2021), Aoun mengatakan, Lebanon telah mencapai titik ini sebagai akibat dari "perbuatan buruk, pencurian, korupsi, dan kegagalan oleh sistem" dan bahwa perubahan "intelektual dan praktis" yang sangat dibutuhkan pasti akan diterapkan untuk memperbaiki dia.
“Apa yang rakyat Lebanon derita dan jalani hari ini adalah akibat dari perbuatan mereka yang berkuasa di masa lalu yang dipercayakan dengan kehidupan warga negara,” tegasnya dalam sebuah tweet.
Lebanon berada di tahun ketiga kehancuran ekonomi yang dimulai pada 2019, ketika sistem keuangan runtuh di bawah beban utang negara yang besar dan kekurangan mata uang asing – akibat korupsi selama beberapa dekade, salah urus ekonomi, dan pembiayaan yang tidak berkelanjutan.
Komentar Aoun muncul hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat komentar pedas tentang penyebab keruntuhan keuangan Lebanon dalam sebuah video bocor yang beredar di media sosial.
"Sejauh yang saya mengerti apa yang terjadi di Lebanon adalah bahwa Lebanon menggunakan sesuatu yang mirip dengan skema Ponzi. Yang berarti bahwa bersama dengan korupsi dan, mungkin, bentuk pencurian lainnya, sistem keuangan telah runtuh," kata Guterres dalam video tersebut.
Banyak kritikus lain dari otoritas Libanon telah membandingkan sistem keuangan dengan skema Ponzi, tergantung pada pinjaman baru untuk membayar kembali utang yang ada. Kecelakaan itu telah menyebabkan pound Lebanon kehilangan lebih dari 90 persen nilainya dan penabung dibekukan dari simpanan mereka di sistem perbankan yang lumpuh.
Mike Azar, pakar sistem keuangan Lebanon, mengatakan Guterres telah mengungkapkan pandangan serupa pada pertemuan tertutup lainnya antara Sekjen PBB dan anggota masyarakat sipil Lebanon pada Selasa.
Ditanya oleh kantor berita Reuters tentang pernyataan itu, seorang juru bicara PBB mengatakan pandangan sekretaris jenderal tentang krisis keuangan itu "lebih sepenuhnya diungkapkan" pada konferensi pers di akhir kunjungannya.
Pada konferensi pers itu, Guterres mengatakan para pemimpin Lebanon perlu meyakinkan masyarakat internasional untuk mendukung Lebanon dengan menerapkan reformasi “dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara itu,” dan dengan mengadopsi “rencana pemulihan ekonomi yang kredibel” untuk pembicaraan untuk program dukungan IMF.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Jumat (24/12/2021), Aoun mengatakan, Lebanon telah mencapai titik ini sebagai akibat dari "perbuatan buruk, pencurian, korupsi, dan kegagalan oleh sistem" dan bahwa perubahan "intelektual dan praktis" yang sangat dibutuhkan pasti akan diterapkan untuk memperbaiki dia.
“Apa yang rakyat Lebanon derita dan jalani hari ini adalah akibat dari perbuatan mereka yang berkuasa di masa lalu yang dipercayakan dengan kehidupan warga negara,” tegasnya dalam sebuah tweet.
Lebanon berada di tahun ketiga kehancuran ekonomi yang dimulai pada 2019, ketika sistem keuangan runtuh di bawah beban utang negara yang besar dan kekurangan mata uang asing – akibat korupsi selama beberapa dekade, salah urus ekonomi, dan pembiayaan yang tidak berkelanjutan.
Komentar Aoun muncul hanya beberapa hari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat komentar pedas tentang penyebab keruntuhan keuangan Lebanon dalam sebuah video bocor yang beredar di media sosial.
"Sejauh yang saya mengerti apa yang terjadi di Lebanon adalah bahwa Lebanon menggunakan sesuatu yang mirip dengan skema Ponzi. Yang berarti bahwa bersama dengan korupsi dan, mungkin, bentuk pencurian lainnya, sistem keuangan telah runtuh," kata Guterres dalam video tersebut.
Banyak kritikus lain dari otoritas Libanon telah membandingkan sistem keuangan dengan skema Ponzi, tergantung pada pinjaman baru untuk membayar kembali utang yang ada. Kecelakaan itu telah menyebabkan pound Lebanon kehilangan lebih dari 90 persen nilainya dan penabung dibekukan dari simpanan mereka di sistem perbankan yang lumpuh.
Mike Azar, pakar sistem keuangan Lebanon, mengatakan Guterres telah mengungkapkan pandangan serupa pada pertemuan tertutup lainnya antara Sekjen PBB dan anggota masyarakat sipil Lebanon pada Selasa.
Ditanya oleh kantor berita Reuters tentang pernyataan itu, seorang juru bicara PBB mengatakan pandangan sekretaris jenderal tentang krisis keuangan itu "lebih sepenuhnya diungkapkan" pada konferensi pers di akhir kunjungannya.
Pada konferensi pers itu, Guterres mengatakan para pemimpin Lebanon perlu meyakinkan masyarakat internasional untuk mendukung Lebanon dengan menerapkan reformasi “dalam kaitannya dengan kehidupan ekonomi, sosial dan politik negara itu,” dan dengan mengadopsi “rencana pemulihan ekonomi yang kredibel” untuk pembicaraan untuk program dukungan IMF.
(esn)
tulis komentar anda