Copot Ratu Elizabeth II, Barbados Bersiap Jadi Republik
Selasa, 30 November 2021 - 07:24 WIB
Ratu Elizabeth II dari Inggris tak lagi jadi kepala negara Barbados karena negara itu memilih cerai dari Inggris menjadi republik. Foto/REUTERS
BRIDGETOWN - Barbados sejak Senin (29/11/2021) bersiap untuk mencopot Ratu Elizabeth II dari Inggris sebagai kepala negaranya dan menjadi republik. Itu segera dilakukan karena negara itu memutuskan hubungan monarki sekitar 400 tahun setelah kapal-kapal Inggris pertama kali mencapai pulau Karibia.
Pangeran Charles dari Inggris tiba pada Minggu malam untuk bergabung dengan pelantikan presiden terpilih Sandra Mason sebagai pengganti Ratu Elizabeth II—sebuah langkah oleh Barbados untuk melepaskan sisa-sisa terakhir dari sistem kolonial yang pernah membentang di dunia.
“Tonight’s the night! [Malam ini malamnya!]” bunyi judul berita utama halaman depan surat kabar Daily Nation Barbados.
Perdana Menteri Mia Mottley, pemimpin gerakan Republik Barbados, akan membantu memimpin upacara tersebut. Mottley telah memenangkan perhatian global dengan mencela dampak perubahan iklim di negara-negara kecil Karibia.
“Saya pikir banyak dari itu adalah kolonialisme dekaden dan seharusnya sudah lama berlalu,” kata Ras Binghi, tukang sepatu Bridgetown.
“Saya sangat senang," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Selasa (30/11/2021).
Sebuah perayaan termasuk musik dan tarian Barbados akan dimulai pada hari Senin pukul 20.00 malam waktu setempat, dengan Mason akan dilantik tepat setelah tengah malam—bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Barbados.
Pangeran Charles akan memberikan pidato yang menyoroti persahabatan kedua negara yang terus berlanjut meskipun ada perubahan status konstitusional.
Barbados akan tetap menjadi "Republik Dalam Persemakmuran", sebuah pengelompokan 54 negara di Afrika, Asia, Amerika dan Eropa.
Aktivis David Denny merayakan pembentukan republik tetapi mengatakan dia menentang kunjungan Pangeran Charles, mencatat bahwa keluarga kerajaan selama berabad-abad diuntungkan dari perdagangan budak.
“Gerakan kami juga ingin keluarga kerajaan membayar ganti rugi,” kata Denny dalam sebuah wawancara.
Penjajah Inggris mengirim budak Afrika yang ditangkap untuk bekerja di ladang tebu pulau itu dan Barbados menjadi fokus perdagangan budak transatlantik yang brutal. Populasi saat ini di bawah 300.000 sebagian besar adalah keturunan Afrika.
Perayaan elegan Senin petang datang pada saat Barbados berjuang melawan inflasi karena gangguan rantai pasokan yang menaikkan harga di negara yang harus mengimpor sebagian besar barang.
Industri pariwisatanya, bagian penting dari ekonomi, masih belum pulih dari pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19.
Beberapa penduduk mengakui bahwa mereka tidak yakin apa arti transisi ke republik atau mengapa itu penting. Orang lain lebih suka untuk tidak berubah.
“Mereka harus membiarkan Ratu Elizabeth—biarkan dia sebagai bos. Saya tidak mengerti mengapa kita perlu menjadi republik,” kata Sean Williams (45), berdiri di bawah bayang-bayang monumen kemerdekaan.
Terakhir kali ratu digulingkan sebagai kepala negara adalah pada tahun 1992 ketika Mauritius, sebuah pulau di Samudra Hindia, memproklamirkan dirinya sebagai republik.
Pergeseran tersebut dapat memicu diskusi tentang proposal serupa di bekas koloni Inggris lainnya yang memiliki Ratu Elizabeth sebagai penguasa mereka, yang meliputi Jamaika, Australia, dan Kanada.
Pangeran Charles dari Inggris tiba pada Minggu malam untuk bergabung dengan pelantikan presiden terpilih Sandra Mason sebagai pengganti Ratu Elizabeth II—sebuah langkah oleh Barbados untuk melepaskan sisa-sisa terakhir dari sistem kolonial yang pernah membentang di dunia.
“Tonight’s the night! [Malam ini malamnya!]” bunyi judul berita utama halaman depan surat kabar Daily Nation Barbados.
Perdana Menteri Mia Mottley, pemimpin gerakan Republik Barbados, akan membantu memimpin upacara tersebut. Mottley telah memenangkan perhatian global dengan mencela dampak perubahan iklim di negara-negara kecil Karibia.
“Saya pikir banyak dari itu adalah kolonialisme dekaden dan seharusnya sudah lama berlalu,” kata Ras Binghi, tukang sepatu Bridgetown.
“Saya sangat senang," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Selasa (30/11/2021).
Sebuah perayaan termasuk musik dan tarian Barbados akan dimulai pada hari Senin pukul 20.00 malam waktu setempat, dengan Mason akan dilantik tepat setelah tengah malam—bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Barbados.
Pangeran Charles akan memberikan pidato yang menyoroti persahabatan kedua negara yang terus berlanjut meskipun ada perubahan status konstitusional.
Barbados akan tetap menjadi "Republik Dalam Persemakmuran", sebuah pengelompokan 54 negara di Afrika, Asia, Amerika dan Eropa.
Aktivis David Denny merayakan pembentukan republik tetapi mengatakan dia menentang kunjungan Pangeran Charles, mencatat bahwa keluarga kerajaan selama berabad-abad diuntungkan dari perdagangan budak.
“Gerakan kami juga ingin keluarga kerajaan membayar ganti rugi,” kata Denny dalam sebuah wawancara.
Penjajah Inggris mengirim budak Afrika yang ditangkap untuk bekerja di ladang tebu pulau itu dan Barbados menjadi fokus perdagangan budak transatlantik yang brutal. Populasi saat ini di bawah 300.000 sebagian besar adalah keturunan Afrika.
Perayaan elegan Senin petang datang pada saat Barbados berjuang melawan inflasi karena gangguan rantai pasokan yang menaikkan harga di negara yang harus mengimpor sebagian besar barang.
Industri pariwisatanya, bagian penting dari ekonomi, masih belum pulih dari pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19.
Beberapa penduduk mengakui bahwa mereka tidak yakin apa arti transisi ke republik atau mengapa itu penting. Orang lain lebih suka untuk tidak berubah.
“Mereka harus membiarkan Ratu Elizabeth—biarkan dia sebagai bos. Saya tidak mengerti mengapa kita perlu menjadi republik,” kata Sean Williams (45), berdiri di bawah bayang-bayang monumen kemerdekaan.
Terakhir kali ratu digulingkan sebagai kepala negara adalah pada tahun 1992 ketika Mauritius, sebuah pulau di Samudra Hindia, memproklamirkan dirinya sebagai republik.
Pergeseran tersebut dapat memicu diskusi tentang proposal serupa di bekas koloni Inggris lainnya yang memiliki Ratu Elizabeth sebagai penguasa mereka, yang meliputi Jamaika, Australia, dan Kanada.
(min)
tulis komentar anda