Sejarah Wahhabi di Arab Saudi yang Kini Didobrak Pangeran Mohammed bin Salman
Sabtu, 27 November 2021 - 00:00 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Reformasi yang dijalankannya secara perlahan mendobrak gerakan Wahhabi yang dianggap jadi penyebab Arab Saudi menjadi negara sangat konservatif. Foto/REUTERS
RIYADH - Wahhabi atau Wahhabism merupakan gerakan reformasi Islam—ada juga yang menyebutnya mazhab—yang mengeklaim bermaksud kembali ke Islam murni. Mazhab ini dianut Kerajaan Arab Saudi , terutama keluarga sang penguasa; al-Saud, dan dianggap sebagai biang kerajaan itu menjadi negara sangat konservatif.
Tapi, Arab Saudi yang dulu sudah berbeda dengan yang sekarang. Putra Mahkota Mohammed bin Salman —sang penguasa de facto—telah mendobrak berbagai aturan kaku yang diwariskan mazhab Wahhabi untuk mengubah negaranya menjadi kerajaan Islam moderat dan terbuka.
Sejarah Wahhabi
Nama Wahhabi diambil dari pendirinya, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Gerakan Wahhabi awalnya muncul pada abad ke-18 di Najdi dan diadopsi pada tahun 1744 oleh keluarga al-Saud. Pada abad ke-20 dan ke-21, Wahhabi sudah lazim di Arab Saudi dan Qatar.
Sejarah muncul dan eksisnya Wahhabi tak lepas dari sejarah lahirnya Kerajaan Arab Saudi oleh Muhammad bin Saud.
Muhammad bin Abdul Wahhab pada awalnya menyebarkan ajarannya di kota oasis Huraymila sekitar tahun 1740. Meskipun ayahnya adalah seorang ahli fiqhAhmad binHanbal dan ide-idenya berakar pada sekolah fiqh Ahmad bin Hanbal, mereka ditolak oleh pejabat dan diusir pertama dari Huraymila dan kemudian dari Uyaynah.
Sedangkan Muhammad bin Saud menjadi emir lokal Diriyah pada tahun 1727. Basis kekuatan awal adalah kota Diriyah.
Di kota Diriyah itulah dia bertemu Muhammad bin Abdul Wahhab pada 1740, yang meminta perlindungan karena gerakan Wahhabi mengusik kalangan agamawan di kawasan Arab yang menjalankan ajaran Islam dengan mempertahankan nilai budaya.
Dari pertemuan itu, mereka membentuk aliansi pada tahun 1744 atau 1745. Muhammad bin Saud meminta Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menerima dua syarat. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab harus menetap dan tinggal di Diriyah. Kedua, dia tidak akan menentang pemungutan pajak oleh penguasa, Muhammad bin Saud.
Meskipun Muhammad bin Abdul Wahhab menerima syarat yang pertama, dia tidak menerima yang kedua dengan alasan bahwa penguasa akan memperoleh lebih banyak dana melalui pertempuran dan membujuknya untuk tidak memungut pajak.
Muhammad bin Saud akhirnya mendukung proposalnya dan menyatakan aliansi mereka. Kerja sama mereka selanjutnya diformalkan dengan pernikahan putri Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdulaziz bin Muhammad, putra dan penerus Muhammad bin Saud.
Setelah itu, keturunan Muhammad bin Saud dan keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab tetap berhubungan erat. Namun, aliansi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh keluarga al-Saud, dan salah satu saudaranya, Thunayyan bin Saud, keberatan dengan kerja sama tersebut.
Muhammad bin Abdul Wahhab memberi Muhammad bin Saud dukungan militer untuk Wangsa Saud atau House of Saud dan membantu mendirikan dinasti di antara kekuatan-kekuatan lain di semenanjung Arab.
Selain itu, mengikuti aliansi mereka Muhammad bin Saud mulai mengumpulkan pajak dari rakyatnya, dan anggota pertama dari elite Najdi-Wahhabi muncul. Oleh karena itu, elemen penting dari pemerintahan Saudi yang telah ada sampai sekarang di Arab Saudi dibentuk: keluarga kerajaan, ulama Wahhabi dan mata pelajaran suku.
Setelah kerja sama mereka, emir Diriyah mulai disebut sebagai Imam. Abdul Wahhab tetap sebagai penasihat Muhammad bin Saud sampai akhir pemerintahannya.
Baca Juga: Putra Mahkota: Wahhabisme Disebar Saudi atas Permintaan Barat
Muhammad bin Saud memulai serangan terhadap penguasa Riyadh, Dahham bin Dawwas, pada tahun 1747. Namun, serangan-serangan ini berlangsung selama 28 tahun, dan bukan Muhammad bin Saud melainkan putranya dan penerusnya, Abdulaziz, yang akhirnya berhasil merebut Riyadh pada tahun 1773.
Setelah itu, Muhammad bin Saud mengirim salah satu budaknya, Salim bin Belal Al Harik, ke Oman, yang disertai dengan kelompok bersenjata yang terdiri dari 70 orang, untuk membuat suku-suku itu setia kepada dinasti al-Saud. Suku-suku tersebut, yaitu Bani Yas, al Shamis dan al Nuaimi, awalnya melawan, namun kemudian menuruti permintaan tersebut dan menjadi pengikut Wahhabi bersama dengan suku Qawasameh Sharjah dan Ras Al Khaimah.
Ketika pihak Muhammad bin Saud akan menyerang wilayah di mana saja, dia mengundang orang-orang tiga kali untuk mengadopsi mazhab Wahhabi. Jika undangannya tidak diterima, pasukannya memulai serangan dan membunuh mereka.
Cara dia mendirikan pemerintahannya telah menjadi model bagi para penguasa Wangsa Saud hingga saat ini. Pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan memanfaatkan syura. Dia memerintah emirat sampai kematiannya pada tahun 1765. Pada saat kematiannya, mayoritas orang Najdi adalah penganut Wahhabi.
Apa Itu Wahhabi?
Istilah Wahhabi digunakan terutama oleh orang luar untuk membedakan gerakan tersebut; penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf (pengikut leluhur yang saleh), istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya.
Mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidn (unitarian), sebuah istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan (tauhid). Mereka menolak semua tindakan yang mereka anggap menyiratkan kemusyrikan, seperti mengunjungi makam dan memuliakan orang suci, dan menganjurkan untuk kembali ke ajaran asli Islam sebagaimana tercantum dalam Alquran dan Sunnah (tradisi Nabi Muhammad), dengan mengecam semua sumber doktrin lain (ushul fiqh) sebagai bid'ah.
Teologi dan yurisprudensi Wahhabi—berdasarkan, masing-masing, pada ajaran teolog Ibn Taymiyyah dan mazhab Ahmad bin Hanbal—menekankan interpretasi literal Alquran dan Sunnah dan pembentukan masyarakat Islam hanya berdasarkan dua kumpulan literatur ini.
Pada akhir abad ke-20 dan ke-21, keunggulan lembaga keagamaan Wahhabi telah memastikan bahwa Kerajaan Arab Saudi tetap jauh lebih konservatif daripada negara-negara lain di kawasan itu. Sebuah pasukan polisi agama yang besar (dikenal sebagai Mutawwa'un) menegakkan kode perilaku publik yang ketat—termasuk, misalnya, kepatuhan wajib terhadap ritual Islam dan pemisahan gender.
Karena Wahhabisme melarang pemujaan tempat suci, makam, dan benda-benda suci, banyak situs yang terkait dengan sejarah awal Islam, seperti rumah dan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, dihancurkan di bawah kekuasaan Saudi. Preservationists memperkirakan bahwa sebanyak 95 persen dari situs bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah telah diratakan.
Didobrak Mohammed bin Salman
Pada 2018, Putra Mahkota Arab Saudi; Pangeran Mohammed bin Salman, berkunjung ke Washington, Amerika Serikat (AS). Selama kunjungannya itu, dia melayani wawancara dengan The Washington Post dan secara mengejutkan menyebut bahwa penyebaran Wahhabisme atau Wahhabi yang didanai oleh Arab Saudi merupakan permintaan negara-negara Barat untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin.
Pangeran Mohammed mengatakan sekutu Barat mendesak negaranya untuk berinvestasi dalam wujud masjid dan madrasah di luar negeri selama Perang Dingin. Tujuannya, untuk mencegah perambahan pengaruh Uni Soviet—kini Rusia—di negara-negara Muslim.
Putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah kehilangan jejak atau kontrol dalam upaya itu. "kita harus mendapatkan semuanya kembali," ujarnya kala itu.
Menurutnya, pendanaan untuk penyebaran Wahhabisme saat ini kebanyakan berasal dari "yayasan" yang berbasis dari Saudi, bukan dari pemerintah kerajaan.
Wawancara media AS dengan Pangeran Mohammed selama selama 75 menit itu berlangsung pada 22 Maret 2018, yakni pada hari terakhir dari lawatannya di AS. Topik diskusi lain termasuk klaim media-media AS bahwa Mohammed bin Salman memiliki penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, "di sakunya" juga dibahas.
Belum lama ini, pangeran yang biasa dikenal dengan singkatan MBS tersebut mengambil tindakan keras terhadap pengeras suara masjid sebagai bagian dari reformasi kontroversial yang berusaha menghilangkan citra keras Kerajaan Arab Saudi. Di bawah kendalinya, pemerintah memerintahkan agar pengeras suara masjid membatasi volumenya hingga sepertiga dari kapasitas maksimumnya.
Selain itu, pengeras suara masjid hanya boleh untuk menyiarkan azan,iqamat dan khotbah salat yang penting dengan alasan kekhawatiran akan polusi suara.
Di negara yang memiliki puluhan ribu masjid, langkah tersebut memicu reaksi online, di mana tanda pagar "Kami menuntut kembalinya pengeras masjid" bermunculan di media sosial dan mendapatkan daya tarik.
Suara-suara publik di media sosial juga menyerukan pelarangan musik keras di restoran, yang dulu tabu di kerajaan tetapi sekarang umum di tengah upaya liberalisasi.
Tetapi pihak berwenang tidak mungkin mengalah, karena reformasi ekonomi untuk era pasca-minyak lebih diutamakan daripada agama. Demikian pendapat para pengamat menyikapi reformasi ala Pangeran MBS.
"Negara ini membangun kembali fondasinya," kata Aziz Alghashian, dosen politik di Universitas Essex, kepada AFP.
"Ini menjadi negara yang didorong secara ekonomi yang menginvestasikan upaya substansial dalam mencoba tampil lebih menarik—atau kurang mengintimidasi—bagi investor dan wisatawan."
Era Pasca-Wahhabi
Dalam perubahan paling signifikan yang dimulai bahkan sebelum munculnya Pangeran Mohammed bin Salman, Arab Saudi mengebiri polisi agama yang dulu ditakuti, yang pernah mengusir orang keluar dari mal untuk pergi dan berdoa dan mencaci maki siapa pun yang terlihat bergaul dengan lawan jenis.
Di tempat yang dulunya tidak terpikirkan, beberapa toko dan restoran sekarang tetap buka selama salat lima waktu.
Ketika kekuatan ulama berkurang, para pengkhotbah mendukung keputusan pemerintah yang pernah mereka lawan dengan keras—termasuk mengizinkan perempuan mengemudi, pembukaan kembali bioskop dan penjangkauan kepada orang-orang Yahudi.
Arab Saudi merevisi buku pelajaran sekolah dengan menghapus referensi terkenal yang merendahkan komunitas non-Muslim dengan sebutan "babi" dan "kera".
Praktik agama non-Muslim tetap dilarang di kerajaan itu, tetapi penasihat pemerintah Ali Shihabi baru-baru ini mengatakan kepada media Amerika Serikat, Insider, bahwa mengizinkan sebuah gereja ada dalam "daftar tugas kepemimpinan".
Pihak berwenang telah secara terbuka mengesampingkan pencabutan larangan mutlak terhadap alkohol, yang dilarang dalam Islam. Tetapi berbagai sumber termasuk seorang diplomat yang berbasis di Teluk mengutip pejabat Saudi yang mengatakan dalam pertemuan tertutup bahwa "itu akan terjadi secara bertahap".
“Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Arab Saudi telah memasuki era pasca-Wahhabi, meskipun kontur agama yang tepat di negara ini masih berubah-ubah,” kata Kristin Diwan, dari Arab Gulf States Institute di Washington kepada AFP.
"Agama tidak lagi memiliki hak veto atas ekonomi, kehidupan sosial, dan kebijakan luar negeri," ujarnya.
Tapi, Arab Saudi yang dulu sudah berbeda dengan yang sekarang. Putra Mahkota Mohammed bin Salman —sang penguasa de facto—telah mendobrak berbagai aturan kaku yang diwariskan mazhab Wahhabi untuk mengubah negaranya menjadi kerajaan Islam moderat dan terbuka.
Sejarah Wahhabi
Nama Wahhabi diambil dari pendirinya, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Gerakan Wahhabi awalnya muncul pada abad ke-18 di Najdi dan diadopsi pada tahun 1744 oleh keluarga al-Saud. Pada abad ke-20 dan ke-21, Wahhabi sudah lazim di Arab Saudi dan Qatar.
Baca Juga
Sejarah muncul dan eksisnya Wahhabi tak lepas dari sejarah lahirnya Kerajaan Arab Saudi oleh Muhammad bin Saud.
Muhammad bin Abdul Wahhab pada awalnya menyebarkan ajarannya di kota oasis Huraymila sekitar tahun 1740. Meskipun ayahnya adalah seorang ahli fiqhAhmad binHanbal dan ide-idenya berakar pada sekolah fiqh Ahmad bin Hanbal, mereka ditolak oleh pejabat dan diusir pertama dari Huraymila dan kemudian dari Uyaynah.
Sedangkan Muhammad bin Saud menjadi emir lokal Diriyah pada tahun 1727. Basis kekuatan awal adalah kota Diriyah.
Di kota Diriyah itulah dia bertemu Muhammad bin Abdul Wahhab pada 1740, yang meminta perlindungan karena gerakan Wahhabi mengusik kalangan agamawan di kawasan Arab yang menjalankan ajaran Islam dengan mempertahankan nilai budaya.
Dari pertemuan itu, mereka membentuk aliansi pada tahun 1744 atau 1745. Muhammad bin Saud meminta Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menerima dua syarat. Pertama, Muhammad bin Abdul Wahhab harus menetap dan tinggal di Diriyah. Kedua, dia tidak akan menentang pemungutan pajak oleh penguasa, Muhammad bin Saud.
Meskipun Muhammad bin Abdul Wahhab menerima syarat yang pertama, dia tidak menerima yang kedua dengan alasan bahwa penguasa akan memperoleh lebih banyak dana melalui pertempuran dan membujuknya untuk tidak memungut pajak.
Muhammad bin Saud akhirnya mendukung proposalnya dan menyatakan aliansi mereka. Kerja sama mereka selanjutnya diformalkan dengan pernikahan putri Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Abdulaziz bin Muhammad, putra dan penerus Muhammad bin Saud.
Setelah itu, keturunan Muhammad bin Saud dan keturunan Muhammad bin Abdul Wahhab tetap berhubungan erat. Namun, aliansi tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh keluarga al-Saud, dan salah satu saudaranya, Thunayyan bin Saud, keberatan dengan kerja sama tersebut.
Muhammad bin Abdul Wahhab memberi Muhammad bin Saud dukungan militer untuk Wangsa Saud atau House of Saud dan membantu mendirikan dinasti di antara kekuatan-kekuatan lain di semenanjung Arab.
Selain itu, mengikuti aliansi mereka Muhammad bin Saud mulai mengumpulkan pajak dari rakyatnya, dan anggota pertama dari elite Najdi-Wahhabi muncul. Oleh karena itu, elemen penting dari pemerintahan Saudi yang telah ada sampai sekarang di Arab Saudi dibentuk: keluarga kerajaan, ulama Wahhabi dan mata pelajaran suku.
Setelah kerja sama mereka, emir Diriyah mulai disebut sebagai Imam. Abdul Wahhab tetap sebagai penasihat Muhammad bin Saud sampai akhir pemerintahannya.
Baca Juga: Putra Mahkota: Wahhabisme Disebar Saudi atas Permintaan Barat
Muhammad bin Saud memulai serangan terhadap penguasa Riyadh, Dahham bin Dawwas, pada tahun 1747. Namun, serangan-serangan ini berlangsung selama 28 tahun, dan bukan Muhammad bin Saud melainkan putranya dan penerusnya, Abdulaziz, yang akhirnya berhasil merebut Riyadh pada tahun 1773.
Setelah itu, Muhammad bin Saud mengirim salah satu budaknya, Salim bin Belal Al Harik, ke Oman, yang disertai dengan kelompok bersenjata yang terdiri dari 70 orang, untuk membuat suku-suku itu setia kepada dinasti al-Saud. Suku-suku tersebut, yaitu Bani Yas, al Shamis dan al Nuaimi, awalnya melawan, namun kemudian menuruti permintaan tersebut dan menjadi pengikut Wahhabi bersama dengan suku Qawasameh Sharjah dan Ras Al Khaimah.
Ketika pihak Muhammad bin Saud akan menyerang wilayah di mana saja, dia mengundang orang-orang tiga kali untuk mengadopsi mazhab Wahhabi. Jika undangannya tidak diterima, pasukannya memulai serangan dan membunuh mereka.
Cara dia mendirikan pemerintahannya telah menjadi model bagi para penguasa Wangsa Saud hingga saat ini. Pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan memanfaatkan syura. Dia memerintah emirat sampai kematiannya pada tahun 1765. Pada saat kematiannya, mayoritas orang Najdi adalah penganut Wahhabi.
Apa Itu Wahhabi?
Istilah Wahhabi digunakan terutama oleh orang luar untuk membedakan gerakan tersebut; penganutnya sering menyebut diri mereka sebagai salaf (pengikut leluhur yang saleh), istilah yang juga digunakan oleh pengikut gerakan reformasi Islam lainnya.
Mereka mencirikan diri mereka sebagai muwahhidn (unitarian), sebuah istilah yang berasal dari penekanan mereka pada keesaan mutlak Tuhan (tauhid). Mereka menolak semua tindakan yang mereka anggap menyiratkan kemusyrikan, seperti mengunjungi makam dan memuliakan orang suci, dan menganjurkan untuk kembali ke ajaran asli Islam sebagaimana tercantum dalam Alquran dan Sunnah (tradisi Nabi Muhammad), dengan mengecam semua sumber doktrin lain (ushul fiqh) sebagai bid'ah.
Teologi dan yurisprudensi Wahhabi—berdasarkan, masing-masing, pada ajaran teolog Ibn Taymiyyah dan mazhab Ahmad bin Hanbal—menekankan interpretasi literal Alquran dan Sunnah dan pembentukan masyarakat Islam hanya berdasarkan dua kumpulan literatur ini.
Pada akhir abad ke-20 dan ke-21, keunggulan lembaga keagamaan Wahhabi telah memastikan bahwa Kerajaan Arab Saudi tetap jauh lebih konservatif daripada negara-negara lain di kawasan itu. Sebuah pasukan polisi agama yang besar (dikenal sebagai Mutawwa'un) menegakkan kode perilaku publik yang ketat—termasuk, misalnya, kepatuhan wajib terhadap ritual Islam dan pemisahan gender.
Karena Wahhabisme melarang pemujaan tempat suci, makam, dan benda-benda suci, banyak situs yang terkait dengan sejarah awal Islam, seperti rumah dan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, dihancurkan di bawah kekuasaan Saudi. Preservationists memperkirakan bahwa sebanyak 95 persen dari situs bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah telah diratakan.
Didobrak Mohammed bin Salman
Pada 2018, Putra Mahkota Arab Saudi; Pangeran Mohammed bin Salman, berkunjung ke Washington, Amerika Serikat (AS). Selama kunjungannya itu, dia melayani wawancara dengan The Washington Post dan secara mengejutkan menyebut bahwa penyebaran Wahhabisme atau Wahhabi yang didanai oleh Arab Saudi merupakan permintaan negara-negara Barat untuk membantu melawan Uni Soviet selama Perang Dingin.
Pangeran Mohammed mengatakan sekutu Barat mendesak negaranya untuk berinvestasi dalam wujud masjid dan madrasah di luar negeri selama Perang Dingin. Tujuannya, untuk mencegah perambahan pengaruh Uni Soviet—kini Rusia—di negara-negara Muslim.
Putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini menambahkan bahwa pemerintah Saudi telah kehilangan jejak atau kontrol dalam upaya itu. "kita harus mendapatkan semuanya kembali," ujarnya kala itu.
Menurutnya, pendanaan untuk penyebaran Wahhabisme saat ini kebanyakan berasal dari "yayasan" yang berbasis dari Saudi, bukan dari pemerintah kerajaan.
Wawancara media AS dengan Pangeran Mohammed selama selama 75 menit itu berlangsung pada 22 Maret 2018, yakni pada hari terakhir dari lawatannya di AS. Topik diskusi lain termasuk klaim media-media AS bahwa Mohammed bin Salman memiliki penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, "di sakunya" juga dibahas.
Belum lama ini, pangeran yang biasa dikenal dengan singkatan MBS tersebut mengambil tindakan keras terhadap pengeras suara masjid sebagai bagian dari reformasi kontroversial yang berusaha menghilangkan citra keras Kerajaan Arab Saudi. Di bawah kendalinya, pemerintah memerintahkan agar pengeras suara masjid membatasi volumenya hingga sepertiga dari kapasitas maksimumnya.
Selain itu, pengeras suara masjid hanya boleh untuk menyiarkan azan,iqamat dan khotbah salat yang penting dengan alasan kekhawatiran akan polusi suara.
Di negara yang memiliki puluhan ribu masjid, langkah tersebut memicu reaksi online, di mana tanda pagar "Kami menuntut kembalinya pengeras masjid" bermunculan di media sosial dan mendapatkan daya tarik.
Suara-suara publik di media sosial juga menyerukan pelarangan musik keras di restoran, yang dulu tabu di kerajaan tetapi sekarang umum di tengah upaya liberalisasi.
Tetapi pihak berwenang tidak mungkin mengalah, karena reformasi ekonomi untuk era pasca-minyak lebih diutamakan daripada agama. Demikian pendapat para pengamat menyikapi reformasi ala Pangeran MBS.
"Negara ini membangun kembali fondasinya," kata Aziz Alghashian, dosen politik di Universitas Essex, kepada AFP.
"Ini menjadi negara yang didorong secara ekonomi yang menginvestasikan upaya substansial dalam mencoba tampil lebih menarik—atau kurang mengintimidasi—bagi investor dan wisatawan."
Era Pasca-Wahhabi
Dalam perubahan paling signifikan yang dimulai bahkan sebelum munculnya Pangeran Mohammed bin Salman, Arab Saudi mengebiri polisi agama yang dulu ditakuti, yang pernah mengusir orang keluar dari mal untuk pergi dan berdoa dan mencaci maki siapa pun yang terlihat bergaul dengan lawan jenis.
Di tempat yang dulunya tidak terpikirkan, beberapa toko dan restoran sekarang tetap buka selama salat lima waktu.
Ketika kekuatan ulama berkurang, para pengkhotbah mendukung keputusan pemerintah yang pernah mereka lawan dengan keras—termasuk mengizinkan perempuan mengemudi, pembukaan kembali bioskop dan penjangkauan kepada orang-orang Yahudi.
Arab Saudi merevisi buku pelajaran sekolah dengan menghapus referensi terkenal yang merendahkan komunitas non-Muslim dengan sebutan "babi" dan "kera".
Praktik agama non-Muslim tetap dilarang di kerajaan itu, tetapi penasihat pemerintah Ali Shihabi baru-baru ini mengatakan kepada media Amerika Serikat, Insider, bahwa mengizinkan sebuah gereja ada dalam "daftar tugas kepemimpinan".
Pihak berwenang telah secara terbuka mengesampingkan pencabutan larangan mutlak terhadap alkohol, yang dilarang dalam Islam. Tetapi berbagai sumber termasuk seorang diplomat yang berbasis di Teluk mengutip pejabat Saudi yang mengatakan dalam pertemuan tertutup bahwa "itu akan terjadi secara bertahap".
“Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Arab Saudi telah memasuki era pasca-Wahhabi, meskipun kontur agama yang tepat di negara ini masih berubah-ubah,” kata Kristin Diwan, dari Arab Gulf States Institute di Washington kepada AFP.
"Agama tidak lagi memiliki hak veto atas ekonomi, kehidupan sosial, dan kebijakan luar negeri," ujarnya.
(min)
Lihat Juga :
tulis komentar anda