Protes Deal PM dengan Militer, 12 Menteri Sudan Mundur Bersamaan
Rabu, 24 November 2021 - 00:08 WIB
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok. Sebanyak 12 menteri Sudan mengundurkan diri bersamaan untuk memprotes kesepakatan politik PM Hamdok dengan militer. Foto/Sudanese Presidential Palace/Anadolu Agency
KHARTOUM - Sebanyak 12 menteri Sudan , termasuk menteri luar negeri, mengundurkan diri bersamaan, Selasa (23/11/2021). Itu sebagai protes terhadap Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang telah membuat kesepakatan dengan dewan militer yang berkuasa di negara itu.
Pada hari Minggu lalu, kekuasaan Hamdok—yang diguling dalam kudeta bulan lalu—dipulihkan setelah menandatangani perjanjian politik dengan kepala dewan militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Kesepakatan itu untuk mengakhiri krisis selama berminggu-minggu yang mengancam akan merusak transisi politik negara tersebut.
Sementara kesepakatan itu sebagian besar disambut oleh masyarakat internasional, aktivis pro-demokrasi Sudan telah menolaknya sebagai upaya untuk melegitimasi kudeta militer. Mereka menuntut agar militer tidak menjadi bagian dari pemerintahan Sudan di masa depan.
Para menteri yang mengundurkan diri adalah bagian dari pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Hamdok yang dibubarkan pada 25 Oktober 2021 oleh Jenderal al-Burhan. Langkah militer memicu protes nasional di mana setidaknya 41 orang tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan.
Mereka yang mengundurkan diri adalah menteri luar negeri, menteri kehakiman, menteri pertanian, menteri irigasi, menteri investasi, menteri energi, menteri pendidikan tinggi, menteri tenaga kerja, menteri transportasi, menteri kesehatan, menteri pemuda
dan menteri urusan agama.
Jenderal al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah transisi pada 25 Oktober 2021, di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi.
Pemerintah transisi yang terdiri dari warga sipil dan tokoh militer dibentuk setelah kesepakatan pembagian kekuasaan disepakati setelah penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.
Pada hari Minggu lalu, kekuasaan Hamdok—yang diguling dalam kudeta bulan lalu—dipulihkan setelah menandatangani perjanjian politik dengan kepala dewan militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Kesepakatan itu untuk mengakhiri krisis selama berminggu-minggu yang mengancam akan merusak transisi politik negara tersebut.
Sementara kesepakatan itu sebagian besar disambut oleh masyarakat internasional, aktivis pro-demokrasi Sudan telah menolaknya sebagai upaya untuk melegitimasi kudeta militer. Mereka menuntut agar militer tidak menjadi bagian dari pemerintahan Sudan di masa depan.
Para menteri yang mengundurkan diri adalah bagian dari pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Hamdok yang dibubarkan pada 25 Oktober 2021 oleh Jenderal al-Burhan. Langkah militer memicu protes nasional di mana setidaknya 41 orang tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan.
Mereka yang mengundurkan diri adalah menteri luar negeri, menteri kehakiman, menteri pertanian, menteri irigasi, menteri investasi, menteri energi, menteri pendidikan tinggi, menteri tenaga kerja, menteri transportasi, menteri kesehatan, menteri pemuda
dan menteri urusan agama.
Jenderal al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah transisi pada 25 Oktober 2021, di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi.
Pemerintah transisi yang terdiri dari warga sipil dan tokoh militer dibentuk setelah kesepakatan pembagian kekuasaan disepakati setelah penggulingan penguasa lama Omar al-Bashir pada 2019.
tulis komentar anda