Kecam Kudeta Militer di Sudan, AS: Segera Pulihkan Pemerintahan Sipil
Selasa, 26 Oktober 2021 - 05:00 WIB
“Pengambilalihan pemerintah transisi Sudan oleh militer dan penangkapan pejabat senior pemerintah melanggar aturan konstitusional dan tujuan demokratis rakyat Sudan,” tulis Warner di Twitter. “Saya mengutuk upaya kudeta ini, dan bergabung dengan seruan bipartisan untuk segera memulihkan pemerintahan sipil,” lanjutnya.
Usai terjadinya kudeta, sistem komunikasi dan informasi di Sudan mulai mengalami gangguan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menunjukkan laporan bahwa internet mati di negara itu dan sarana komunikasi lainnya ditangguhkan.
Baca: Tolak Dukung Kudeta, Militer Angkut Perdana Menteri Sudan ke Lokasi Rahasia
“Pemutusan internet secara sembunyi-sembunyi bertentangan dengan hukum internasional, dan layanan Internet dan seluler harus dipulihkan. Sebab, hal itu penting bagi orang untuk mencari dan menerima informasi, terutama dalam keadaan yang meresahkan ini,” jelasnya.
Dia meminta militer dan pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional, untuk menghormati kebebasan berekspresi orang, serta hak berkumpul secara damai. “Akan menjadi bencana jika Sudan mundur setelah akhirnya mengakhiri dekade kediktatoran represif,” ujarnya.
Usai terjadinya kudeta, sistem komunikasi dan informasi di Sudan mulai mengalami gangguan. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet menunjukkan laporan bahwa internet mati di negara itu dan sarana komunikasi lainnya ditangguhkan.
Baca: Tolak Dukung Kudeta, Militer Angkut Perdana Menteri Sudan ke Lokasi Rahasia
“Pemutusan internet secara sembunyi-sembunyi bertentangan dengan hukum internasional, dan layanan Internet dan seluler harus dipulihkan. Sebab, hal itu penting bagi orang untuk mencari dan menerima informasi, terutama dalam keadaan yang meresahkan ini,” jelasnya.
Dia meminta militer dan pasukan keamanan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional, untuk menghormati kebebasan berekspresi orang, serta hak berkumpul secara damai. “Akan menjadi bencana jika Sudan mundur setelah akhirnya mengakhiri dekade kediktatoran represif,” ujarnya.
(esn)
Lihat Juga :