AS Hendak Usir Ribuan Mahasiswa China, Konflik Makin Memanas

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump akan segera mengusir ribuan mahasiswa pascasarjana China yang studi di berbagai univeritas di Amerika Serikat (AS) . Langkah ini menjadi indikasi terbaru bahwa konflik kedua negara semakin memanas.

Washington dan Beijing terus berseteru atas berbagai masalah, mulai dari perang dagang, pandemi virus corona baru (Covid-19), hak asasi manusia, dan status Hong Kong.

Selain bersiap mengusir ribuan mahasiswa China, pemerintah Trump juga berencana menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat Beijing. (Baca: AS Berniat Batalkan Visa Mahasiswa Pasca Sarjana China )

Presiden Donald Trump mengatakan dia akan membuat pengumuman tentang China pada hari Jumat waktu Washington. Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan presiden sedang mempertimbangkan proposal yang sudah berumur berbulan-bulan untuk mencabut visa pelajar yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan di China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat atau pun intelijen China.



Sedangkan sanksi yang disiapkan akan menargetkan para pejabat Beijing yang bertanggung jawab atas pemberlakukan Undang-Undang Keamanan di Hong Kong. Sanksi itu terkait dengan perjalanan dan keuangan.

"Kami akan mengumumkan apa yang kami lakukan besok sehubungan dengan China dan kami tidak senang dengan China," kata Trump kepada wartawan dalam sebuah acara pada Kamis waktu Washington. "Kami tidak senang dengan apa yang terjadi. Di seluruh dunia orang menderita, 186 negara. Di seluruh dunia mereka menderita. Kami tidak senang."

Meskipun pengusiran mahasiswa tidak secara langsung terkait dengan masalah Hong Kong dan langkah China untuk menegaskan kontrol penuh atas bekas wilayah jajahan Inggris tersebut, potensi sanksi terhadap pejabat yang terlibat dalam upaya itu akan menjadi hasil dari tekad Menteri Luar Neger Michael Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dapat dianggap wilayah otonom dari daratan China. (Baca juga: China Usir Kapal Perang AS Bersenjata Rudal dari Laut China Selatan )

Pompeo memberi tahu Kongres AS pada Rabu bahwa Hong Kong tidak lagi layak atas perdagangan preferensial dan status komersial yang telah dinikmati dari AS sejak kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997. Di bawah perjanjian bersama China-Inggris tentang penyerahan wilayah, Hong Kong adalah wilayah yang diperintah secara berbeda dari daratan selama 50 tahun di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem".

Tekad Pompeo membuka pintu bagi kemungkinan sanksi dan hilangnya "tunjangan" khusus yang diterima Hong Kong dari AS. Tetapi baik Pompeo maupun pejabat lainnya pada Rabu tidak dapat menggambarkan tindakan apa yang mungkin diambil pemerintah Trump.