Senator Amerika Sebut 30.000 Tentara AS di Taiwan, China Ancam Perang
Kamis, 19 Agustus 2021 - 01:33 WIB
Kapal perang Amerika Serikat, USS Stethem. Senator AS sebut 30.000 tentara Amerika berada di Taiwan, yang membuat China marah. Foto/US Navy/ Mass Communication Specialist 3rd Class Kelsey J. Hockenberger/Handout via REUTERS
BEIJING - Senator John Cornyn dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) men-tweet bahwa ada 30.000 tentara Amerika di Taiwan. Tweet itu menyulut kemarahan Beijing, di mana China melalui medianya mengancam akan meluncurkan perang terhadap pulau tersebut.
Tweet itu sebenarnya bagian dari perdebatan sengit tentang jatuhnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban. Senator Cornyn berpendapat bahwa retensi pasukan AS yang kurang dari 2.500 tentara dapat mencegah keruntuhan rezim Kabul yang memalukan.
Sebagai perbandingan, dia menyoroti jumlah pasukan Amerika yang jauh lebih besar di Jerman, Jepang, Korea Selatan dan 30.000 di Taiwan.
Tweet itu memicu tanggapan langsung di Global Times yang dikelola pemerintah China yang memperingatkan bahwa, jika benar, China tidak akan pernah menerimanya.
"Diyakini bahwa China akan segera menerapkan Undang-Undang Anti-Pemisahan, menghancurkan dan mengusir pasukan AS di Taiwan dengan cara militer, dan pada saat yang sama mewujudkan reunifikasi dengan kekuatan,” tulis media pemerintah China tersebut dalam editorialnya, kemarin.
“Pasukan AS yang ditempatkan di pulau Taiwan sangat melanggar perjanjian yang ditandatangani ketika China dan AS menjalin hubungan diplomatik mereka serta semua dokumen politik antara kedua negara. Ini juga secara kritis bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan hukum domestik AS. Ini setara dengan invasi militer dan pendudukan Provinsi Taiwan di China. Ini adalah tindakan menyatakan perang terhadap Republik Rakyat China.”
Cornyn telah menghapus tweet kontroversialnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Namun, tweet itu menggarisbawahi ketegangan luar biasa antara Washington dan Beijing yang telah meningkat di bawah pemerintahan Obama, Trump dan sekarang Biden, dan karakter "ledakan" Taiwan sebagai pemicu perang.
Seperti Trump, Biden telah mempertanyakan kebijakan Satu-China yang memperlakukan Beijing sebagai pemerintah sah seluruh China termasuk Taiwan dan telah menjadi landasan hubungan AS-China selama lebih dari 40 tahun. Meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi kebijakan tersebut, namun secara de facto AS mengakui kebijakan Satu-China ketika menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979 dan memutuskan semua hubungan formal dengan Taipei.
Setelah tiga dekade perang yang dipimpin AS, pecahnya Perang Dunia III, yang akan diperjuangkan dengan senjata nuklir, merupakan bahaya yang akan segera terjadi dan nyata.
Hubungan AS dengan Taiwan tetap pada tingkat informal yang terbatas selama beberapa dekade. Sementara Washington memasok senjata ke Taipei di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 dan menentang segala upaya China untuk menyatukan kembali Taiwan secara paksa, Washington mengakhiri aliansi militernya dengan Taipei dan memindahkan pasukan AS dari pulau itu.
Di bawah Trump, bagaimanapun, Washington melanjutkan kontak tingkat tinggi dengan Taipei dan pada hari-hari terakhir pemerintahan mengakhiri semua pembatasan pertemuan antara pejabat militer dan sipil AS dan Taiwan. Biden mengisyaratkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama ketika, untuk pertama kalinya, duta besar de facto Taiwan di Washington diundang untuk menghadiri pelantikannya.
Tweet itu sebenarnya bagian dari perdebatan sengit tentang jatuhnya kekuasaan Afghanistan ke tangan Taliban. Senator Cornyn berpendapat bahwa retensi pasukan AS yang kurang dari 2.500 tentara dapat mencegah keruntuhan rezim Kabul yang memalukan.
Sebagai perbandingan, dia menyoroti jumlah pasukan Amerika yang jauh lebih besar di Jerman, Jepang, Korea Selatan dan 30.000 di Taiwan.
Tweet itu memicu tanggapan langsung di Global Times yang dikelola pemerintah China yang memperingatkan bahwa, jika benar, China tidak akan pernah menerimanya.
"Diyakini bahwa China akan segera menerapkan Undang-Undang Anti-Pemisahan, menghancurkan dan mengusir pasukan AS di Taiwan dengan cara militer, dan pada saat yang sama mewujudkan reunifikasi dengan kekuatan,” tulis media pemerintah China tersebut dalam editorialnya, kemarin.
“Pasukan AS yang ditempatkan di pulau Taiwan sangat melanggar perjanjian yang ditandatangani ketika China dan AS menjalin hubungan diplomatik mereka serta semua dokumen politik antara kedua negara. Ini juga secara kritis bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan hukum domestik AS. Ini setara dengan invasi militer dan pendudukan Provinsi Taiwan di China. Ini adalah tindakan menyatakan perang terhadap Republik Rakyat China.”
Cornyn telah menghapus tweet kontroversialnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Namun, tweet itu menggarisbawahi ketegangan luar biasa antara Washington dan Beijing yang telah meningkat di bawah pemerintahan Obama, Trump dan sekarang Biden, dan karakter "ledakan" Taiwan sebagai pemicu perang.
Seperti Trump, Biden telah mempertanyakan kebijakan Satu-China yang memperlakukan Beijing sebagai pemerintah sah seluruh China termasuk Taiwan dan telah menjadi landasan hubungan AS-China selama lebih dari 40 tahun. Meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi kebijakan tersebut, namun secara de facto AS mengakui kebijakan Satu-China ketika menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979 dan memutuskan semua hubungan formal dengan Taipei.
Setelah tiga dekade perang yang dipimpin AS, pecahnya Perang Dunia III, yang akan diperjuangkan dengan senjata nuklir, merupakan bahaya yang akan segera terjadi dan nyata.
Hubungan AS dengan Taiwan tetap pada tingkat informal yang terbatas selama beberapa dekade. Sementara Washington memasok senjata ke Taipei di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 dan menentang segala upaya China untuk menyatukan kembali Taiwan secara paksa, Washington mengakhiri aliansi militernya dengan Taipei dan memindahkan pasukan AS dari pulau itu.
Di bawah Trump, bagaimanapun, Washington melanjutkan kontak tingkat tinggi dengan Taipei dan pada hari-hari terakhir pemerintahan mengakhiri semua pembatasan pertemuan antara pejabat militer dan sipil AS dan Taiwan. Biden mengisyaratkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama ketika, untuk pertama kalinya, duta besar de facto Taiwan di Washington diundang untuk menghadiri pelantikannya.
tulis komentar anda