Marahnya China saat AS Jual Senjata Besar-besaran ke Taiwan
Jum'at, 06 Agustus 2021 - 10:25 WIB
China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memberontak, dan dalam tiga komunike bersama yang dikeluarkan oleh AS dan China antara tahun 1972 hingga 1982 sebagai bagian dari normalisasi hubungan mereka, AS menyetujui posisi Beijing.
Baca juga: Menhan Korut Ogah Tepuk Tangan untuk Kim Jong-un, Nasibnya Dipertanyakan
Pemerintah di Taipei, yang secara resmi disebut Republik China, adalah satu-satunya yang tersisa dari pemerintahan republik setelah kemenangan komunis tahun 1949 dalam Perang Saudara China. Kedua belah pihak mengeklaim sebagai satu-satunya wakil sah rakyat China.
Pada hari Rabu, Badan Logistik Pertahanan AS mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan sistem senjata senilai USD750 juta ke Taiwan, termasuk 40 sistem artileri self-propelled M109A6 Paladin. Secara dangkal mirip dengan tank, Paladin memiliki meriam 155 milimeter besar yang dapat menembakkan peluru hingga 40 mil jauhnya.
Kesepakatan itu masih harus disetujui oleh Kongres, yang biasanya melakukannya setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh Departemen Luar Negeri. Kesepakatan penjualan senjata besar-besaran ini akan menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Joe Biden.
Baca juga: Menhan Korut Ogah Tepuk Tangan untuk Kim Jong-un, Nasibnya Dipertanyakan
Pemerintah di Taipei, yang secara resmi disebut Republik China, adalah satu-satunya yang tersisa dari pemerintahan republik setelah kemenangan komunis tahun 1949 dalam Perang Saudara China. Kedua belah pihak mengeklaim sebagai satu-satunya wakil sah rakyat China.
Pada hari Rabu, Badan Logistik Pertahanan AS mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri telah menyetujui potensi penjualan sistem senjata senilai USD750 juta ke Taiwan, termasuk 40 sistem artileri self-propelled M109A6 Paladin. Secara dangkal mirip dengan tank, Paladin memiliki meriam 155 milimeter besar yang dapat menembakkan peluru hingga 40 mil jauhnya.
Kesepakatan itu masih harus disetujui oleh Kongres, yang biasanya melakukannya setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh Departemen Luar Negeri. Kesepakatan penjualan senjata besar-besaran ini akan menjadi yang pertama di bawah pemerintahan Joe Biden.
(min)
Lihat Juga :