AS dan Indonesia Inginkan Kebebasan Navigasi di Laut China Selatan
Rabu, 04 Agustus 2021 - 11:27 WIB
Dalam pertemuan itu, Blinken juga memuji upaya Indonesia untuk mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan dan menekankan pentingnya mengembalikan Myanmar ke jalan menuju demokrasi.
"Pada [pembicaraan soal] iklim, kedua belah pihak membahas peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya,” imbuh Departemen Luar Negeri AS.
Pembicaraan itu dilakukan sebelum Blinken berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan ASEAN, beberapa anggota di antaranya memiliki klaim yang bersaing di Laut China Selatan dengan China.
Beijing mengeklaim hampir semua jalur air strategis di Laut China Selatan sebagai miliknya dan telah membangun kekuatannya di sana.
Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Centre for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington, mengatakan hanya ada sedikit waktu untuk mengembangkan perjanjian kemitraan strategis yang dicapai di bawah pemerintahan Obama sebelum mantan presiden Donald Trump menjabat.
“Perjanjian seperti ini bukan prioritas bagi pemerintahannya,” katanya tentang kesepakatan yang membentang ke beberapa domain, termasuk pertahanan, energi, dan hubungan ekonomi yang lebih luas.
“Menghancurkan detail di semua bidang ini akan memakan waktu dan membutuhkan fokus yang cukup besar oleh pejabat senior kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi.”
"Pada [pembicaraan soal] iklim, kedua belah pihak membahas peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya,” imbuh Departemen Luar Negeri AS.
Pembicaraan itu dilakukan sebelum Blinken berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan ASEAN, beberapa anggota di antaranya memiliki klaim yang bersaing di Laut China Selatan dengan China.
Beijing mengeklaim hampir semua jalur air strategis di Laut China Selatan sebagai miliknya dan telah membangun kekuatannya di sana.
Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Centre for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington, mengatakan hanya ada sedikit waktu untuk mengembangkan perjanjian kemitraan strategis yang dicapai di bawah pemerintahan Obama sebelum mantan presiden Donald Trump menjabat.
“Perjanjian seperti ini bukan prioritas bagi pemerintahannya,” katanya tentang kesepakatan yang membentang ke beberapa domain, termasuk pertahanan, energi, dan hubungan ekonomi yang lebih luas.
“Menghancurkan detail di semua bidang ini akan memakan waktu dan membutuhkan fokus yang cukup besar oleh pejabat senior kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi.”
(min)
Lihat Juga :