Ogah Pulangkan 31 Ton Emas Venezuela, Inggris Kembali Dukung Guaido

Perselisihan atas emas dimulai pada Mei 2018 ketika Maduro memenangkan kembali pemilu dalam pemungutan suara yang diboikot oleh koalisi oposisi utama dan disebut sebagai pemilu palsu. Setelah itu, Boris Johnson, yang saat itu menjadi menteri luar negeri Inggris, mengatakan: “Kita mungkin harus mengencangkan sekrup ekonomi di Venezuela.”

Prihatin dengan sanksi yang meningkat terhadap pemerintah Maduro, BCV mengatakan kepada BoE bahwa mereka ingin membawa pulang 14 ton emas yang telah disimpan di sana.

Sekitar akhir tahun 2018, presiden BCV Calixto Ortega melakukan perjalanan ke London untuk membahas masalah tersebut dengan pejabat BoE. Hal itu diungkap Sarosh Zaiwalla, seorang pengacara yang berbasis di London yang mewakili BCV. Namun, Ortega diberitahu bahwa ada masalah dengan otoritasnya.

Pada Februari 2019, Inggris bergabung dengan lusinan negara lain dalam mendukung klaim Guaido sebagai presiden yang sah. Pada bulan April, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap BCV, menuduh Maduro menggunakannya untuk "menjarah" aset Venezuela untuk memperkaya "orang dalam" yang korup.

Sebelum dijatuhi sanksi, Venezuela melunasi beberapa transaksi pertukaran emas yang telah disepakati BCV dengan Deutsche Bank pada tahun-tahun sebelumnya, kata orang-orang yang mengetahui kesepakatan itu. Itu mengakibatkan 17 ton emas yang disimpan di brankas BoE dikembalikan ke kendali BCV, sehingga kepemilikannya di sana menjadi 31 ton, sekitar seperempat dari total cadangan emas Venezuela.

Sanksi tersebut kemudian memicu penghentian awal pertukaran emas lainnya yang dilakukan antara BCV dan Deutsche Bank, melepaskan lebih banyak emas ke BCV. Demikian kronologi versi tim hukum Guaido yang diajukan dalam kasus pengadilan sebelumnya.

Tim Guaido meminta pengadilan Inggris untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili BCV dan menerima emas.

Uni Eropa, yang secara resmi ditinggalkan Inggris pada awal tahun, mengatakan pada Januari bahwa mereka tidak bisa lagi secara hukum mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela setelah ia kehilangan posisinya sebagai kepala parlemen usai pemilihan legislatif pada bulan Desember, meskipun Uni Eropa tidak mengakui pemilihan tersebut.