Koalisi dengan Partai Yahudi Israel, Partai Islam Arab Pamerkan Wajah Asli Ikhwanul Muslimin
Selasa, 08 Juni 2021 - 15:53 WIB
Mansour Abbas, pemimpin United Arab List (paling kanan) bersama mitra koalisinya Yair Lapid dari partai Yesh Atid dan Naftali Bennett dari partai Yemina (tengah) membentuk pemerintahan baru Israel. Foto/United Arab List Raam/Handout via REUTERS
TEL AVIV - Mansour Abbas, pemimpin United Arab List [partai Islam Arab Israel], kemungkinan akan menghadapi keputusan sulit selama beberapa minggu dan bulan mendatang karena bergabung dalam koalisi pemerintahan baru di Israel .
Rabu malam pekan lalu diumumkan bahwa Abbas telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin bersama oleh Yair Lapid dari partai Yesh Atid, dan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yemina. Keduanya merupakan partai-partai nasionalis Yahudi Israel.
Baca juga: Empat Orang Sekeluarga Ditabrak Mati dengan Pickup karena Mereka Muslim
Bagi Palestina dan dunia Arab yang lebih luas, langkah Abbas itu adalah ironi.
Analis melihat perkembangan itu sebagai contoh lain dari partai yang diilhami Ikhwanul Muslimin, yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip ketika datang pada krisis.
“Berita ini tidak mengejutkan. Afiliasi Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka,” kata Dr Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, kepada Arab News.
“Kerjasama ini hanyalah episode lain dalam drama jangka panjang yang akan terus menunjukkan tingkat dan kemauan Ikhwanul Muslimin untuk bekerjasama dengan siapa pun kecuali pemerintah negara mereka sendiri," paparnya.
Apakah "pernikahan kenyamanan" ini akan bertahan cukup lama adalah masalah lain. Jika disetujui di Knesset [Parlemen Israel], koalisi akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini juga akan menandai pertama kalinya sebuah partai Islam Arab bertugas di pemerintahan Israel sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Jika Abbas menjadi menteri, dia akan menjadi politisi Arab pertama yang duduk di meja Kabinet Israel. Politisi dan pemilih Yahudi-Israel sebelumnya telah memandang partisipasi seperti itu sebagai langkah yang terlalu jauh dalam mengkompromikan sifat negara Yahudi.
Baca juga: Putri Cantik Imigran Malaysia Ditembak Mati di AS
Mungkin juga ada kegugupan di pihak politisi Arab sendiri pada partisipasi aktif dalam pemerintahan negara yang legitimasinya, dan bahkan haknya untuk hidup, masih sangat diperdebatkan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim.
Gembong-gembong politisi Israel berkisar dari anggota Druze dari partai Likud [partainya Netanyahu], Hadash [partai komunis sekuler], hingga perwakilan minoritas Badui yang terpinggirkan di selatan Israel, yang beberapa di antaranya menjadi sukarelawan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Rabu malam pekan lalu diumumkan bahwa Abbas telah setuju untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpin bersama oleh Yair Lapid dari partai Yesh Atid, dan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yemina. Keduanya merupakan partai-partai nasionalis Yahudi Israel.
Baca juga: Empat Orang Sekeluarga Ditabrak Mati dengan Pickup karena Mereka Muslim
Bagi Palestina dan dunia Arab yang lebih luas, langkah Abbas itu adalah ironi.
Analis melihat perkembangan itu sebagai contoh lain dari partai yang diilhami Ikhwanul Muslimin, yang menempatkan kekuasaan dan kepentingan pribadi di atas prinsip-prinsip ketika datang pada krisis.
“Berita ini tidak mengejutkan. Afiliasi Ikhwanul Muslimin selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan politik mereka,” kata Dr Hamdan Al-Shehri, seorang analis politik dan sarjana hubungan internasional, kepada Arab News.
“Kerjasama ini hanyalah episode lain dalam drama jangka panjang yang akan terus menunjukkan tingkat dan kemauan Ikhwanul Muslimin untuk bekerjasama dengan siapa pun kecuali pemerintah negara mereka sendiri," paparnya.
Apakah "pernikahan kenyamanan" ini akan bertahan cukup lama adalah masalah lain. Jika disetujui di Knesset [Parlemen Israel], koalisi akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini juga akan menandai pertama kalinya sebuah partai Islam Arab bertugas di pemerintahan Israel sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Jika Abbas menjadi menteri, dia akan menjadi politisi Arab pertama yang duduk di meja Kabinet Israel. Politisi dan pemilih Yahudi-Israel sebelumnya telah memandang partisipasi seperti itu sebagai langkah yang terlalu jauh dalam mengkompromikan sifat negara Yahudi.
Baca juga: Putri Cantik Imigran Malaysia Ditembak Mati di AS
Mungkin juga ada kegugupan di pihak politisi Arab sendiri pada partisipasi aktif dalam pemerintahan negara yang legitimasinya, dan bahkan haknya untuk hidup, masih sangat diperdebatkan di sebagian besar dunia Arab dan Muslim.
Gembong-gembong politisi Israel berkisar dari anggota Druze dari partai Likud [partainya Netanyahu], Hadash [partai komunis sekuler], hingga perwakilan minoritas Badui yang terpinggirkan di selatan Israel, yang beberapa di antaranya menjadi sukarelawan di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Lihat Juga :