Ini Penyebab Jatuhnya Teknologi Sensitif AS ke Tangan China
Rabu, 02 Juni 2021 - 10:56 WIB
Departemen Perdagangan AS dituding jadi biang kerok jatuhnya teknologi sensitif ke tangan China. Foto/Ilustrasi
WASHINGTON - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) gagal melakukan tugasnya untuk melindungi keamanan dan menjauhkan teknologi sensitif dari tangan militer China . Demikian laporan penasihat Kongres AS yang dilihat oleh Reuters.
Laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China, yang akan diterbitkan pada hari Selasa waktu setempat, mengatakan Departemen Perdagangan lambat membuat daftar teknologi sensitif yang harus diteliti sebelum diekspor ke China.
"Keterlambatan dalam mengembangkan daftar teknologi yang muncul dan mendasar, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang 2018, dapat memperburuk risiko keamanan nasional," bunyi laporan itu.
"Departemen Perdagangan, yang dipercayakan untuk memperkuat undang-undang kontrol ekspor AS, sampai saat ini, gagal menjalankan tanggung jawabnya," kata laporan berjudul "Bisnis yang Belum Selesai: Kontrol Ekspor dan Reformasi Investasi Asing," seperti dikutip dari Reuters, Rabu (2/6/2021).
Laporan tersebut juga mempertanyakan apakah penundaan lebih dari dua tahun dalam mengembangkan daftar tersebut harus diselidiki oleh inspektur jenderal Departemen Perdagangan. Laporan itu juga menanyakan apakah wewenang untuk menegakkan kontrol ekspor harus didelegasikan ke lembaga lain.
Laporan itu juga mencatat beberapa tindakan oleh Commerce.
Departemen telah mengusulkan untuk mengatur perangkat lunak untuk pengeditan gen, yang dapat mempermudah pengembangan senjata biologis, tetapi aturan tersebut belum final. Departemen ini juga merilis aturan sementara tentang citra geospasial yang melibatkan jaringan saraf AI.
"Teknologi pengawasan canggih juga mendapat perhatian, termasuk pada kontrol ekspor untuk mempromosikan hak asasi manusia, mengingat penggunaannya di Xinjiang untuk penahanan minoritas Muslim Uighur. Tetapi departemen tersebut masih tidak mengontrol jenis perangkat lunak pengawasan canggih yang lebih baru," kata laporan itu.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Perdagangan AS menolak untuk secara langsung menanggapi kurangnya daftar, tetapi mencatat telah menerbitkan empat aturan tentang kontrol pada teknologi yang muncul dan lebih banyak lagi yang tertunda.
Departemen Perdagangan AS juga mengatakan telah memperluas aturan pengguna akhir militer dan menambahkan perusahaan ke daftar entitasnya, yang membatasi pemasok AS untuk menjual ke perusahaan seperti Huawei Technologies dan Hangzhou Hikvision.
Pada tahun 2018, Kongres AS memperketat kebijakan ekspor AS dan proses penyaringan investasi asing sebagai tanggapan atas upaya entitas China untuk mendapatkan teknologi AS yang sensitif dan menggunakan inovasi sipil untuk militer.
Kongres meloloskan Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor tahun 2018 untuk mempersulit ekspor teknologi utama ke musuh seperti China.
Undang-undang tersebut mengarahkan Departemen Perdagangan untuk bekerja dengan lembaga lain untuk mengidentifikasi teknologi yang muncul, atau mutakhir, dan apa yang disebut teknologi dasar yang penting untuk membuat barang-barang utama seperti semikonduktor, yang harus dikendalikan.
Pada November 2018, departemen tersebut menerbitkan 45 contoh teknologi baru, termasuk pengenalan wajah dan suara, tetapi tidak ada daftar yang diselesaikan. Dan departemen itu belum mengusulkan daftar teknologi dasar, alih-alih meminta masukan pada bulan Agustus tentang cara menentukan kategori.
Komisi AS-China dibentuk oleh Kongres dua dekade lalu untuk melaporkan implikasi keamanan nasional dari perdagangan dengan China. Sekarang diketuai oleh Carolyn Bartholomew, yang ditunjuk oleh Ketua DPR Nancy Pelosi.
Laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China, yang akan diterbitkan pada hari Selasa waktu setempat, mengatakan Departemen Perdagangan lambat membuat daftar teknologi sensitif yang harus diteliti sebelum diekspor ke China.
"Keterlambatan dalam mengembangkan daftar teknologi yang muncul dan mendasar, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang 2018, dapat memperburuk risiko keamanan nasional," bunyi laporan itu.
"Departemen Perdagangan, yang dipercayakan untuk memperkuat undang-undang kontrol ekspor AS, sampai saat ini, gagal menjalankan tanggung jawabnya," kata laporan berjudul "Bisnis yang Belum Selesai: Kontrol Ekspor dan Reformasi Investasi Asing," seperti dikutip dari Reuters, Rabu (2/6/2021).
Laporan tersebut juga mempertanyakan apakah penundaan lebih dari dua tahun dalam mengembangkan daftar tersebut harus diselidiki oleh inspektur jenderal Departemen Perdagangan. Laporan itu juga menanyakan apakah wewenang untuk menegakkan kontrol ekspor harus didelegasikan ke lembaga lain.
Laporan itu juga mencatat beberapa tindakan oleh Commerce.
Departemen telah mengusulkan untuk mengatur perangkat lunak untuk pengeditan gen, yang dapat mempermudah pengembangan senjata biologis, tetapi aturan tersebut belum final. Departemen ini juga merilis aturan sementara tentang citra geospasial yang melibatkan jaringan saraf AI.
"Teknologi pengawasan canggih juga mendapat perhatian, termasuk pada kontrol ekspor untuk mempromosikan hak asasi manusia, mengingat penggunaannya di Xinjiang untuk penahanan minoritas Muslim Uighur. Tetapi departemen tersebut masih tidak mengontrol jenis perangkat lunak pengawasan canggih yang lebih baru," kata laporan itu.
Baca Juga
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Perdagangan AS menolak untuk secara langsung menanggapi kurangnya daftar, tetapi mencatat telah menerbitkan empat aturan tentang kontrol pada teknologi yang muncul dan lebih banyak lagi yang tertunda.
Departemen Perdagangan AS juga mengatakan telah memperluas aturan pengguna akhir militer dan menambahkan perusahaan ke daftar entitasnya, yang membatasi pemasok AS untuk menjual ke perusahaan seperti Huawei Technologies dan Hangzhou Hikvision.
Pada tahun 2018, Kongres AS memperketat kebijakan ekspor AS dan proses penyaringan investasi asing sebagai tanggapan atas upaya entitas China untuk mendapatkan teknologi AS yang sensitif dan menggunakan inovasi sipil untuk militer.
Kongres meloloskan Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor tahun 2018 untuk mempersulit ekspor teknologi utama ke musuh seperti China.
Undang-undang tersebut mengarahkan Departemen Perdagangan untuk bekerja dengan lembaga lain untuk mengidentifikasi teknologi yang muncul, atau mutakhir, dan apa yang disebut teknologi dasar yang penting untuk membuat barang-barang utama seperti semikonduktor, yang harus dikendalikan.
Pada November 2018, departemen tersebut menerbitkan 45 contoh teknologi baru, termasuk pengenalan wajah dan suara, tetapi tidak ada daftar yang diselesaikan. Dan departemen itu belum mengusulkan daftar teknologi dasar, alih-alih meminta masukan pada bulan Agustus tentang cara menentukan kategori.
Komisi AS-China dibentuk oleh Kongres dua dekade lalu untuk melaporkan implikasi keamanan nasional dari perdagangan dengan China. Sekarang diketuai oleh Carolyn Bartholomew, yang ditunjuk oleh Ketua DPR Nancy Pelosi.
(ian)
Lihat Juga :
tulis komentar anda