Jadi Musuh Bebuyutan Israel, Inilah Hamas dan Para Bosnya
Rabu, 12 Mei 2021 - 12:50 WIB
Hamas didirikan pada tahun 1987 atau setelah Intifada Pertama pecah. Awalnya, kelompok tersebut berdiri sebagai cabang Gaza dari Ikhwanul Muslimin Mesir.
Baca juga: Sehebat-hebatnya Iron Dome Israel, Bobol Juga oleh Rudal Sijeel Hamas
Pada awal berdirinya, Hamas tidak bersifat konfrontatif terhadap Israel dan justru memusuhi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Salah satu pendiri Hamas adalah Sheikh Ahmed Yassin. Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa kelompo tersebut didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan untuk mendirikan sebuah negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sejak tahun 1994, kelompok tersebut telah sering menyatakan bahwa mereka akan menerima gencatan senjata jika Israel menarik diri dari wilayah dengan perbatasan sesuai peta tahun 1967 dengan membayar ganti rugi, mengizinkan pemilihan umum yang bebas di wilayah tersebut. Kelompok itu juga menuntut hak untuk mengembalikan para pengungsi Palestina.
Taktik Militer
Sayap militer Hamas telah melancarkan serangan terhadap warga sipil dan tentara Israel, yang sering kali menggambarkannya sebagai pembalasan, khususnya atas pembunuhan eselon atas kepemimpinan mereka.
Taktik mereka termasuk bom bunuh diri, penyusupan melalui terowongan dan, sejak 2001 beralih dengan taktik serangan roket.
Sebagian besar roket yang dimiliki Brigade Izzuddin Al-Qassam adalah roket jarak dekat dengan jangkauan 16 km. Namun, sejak 2009, sayap militer Hamas ini memiliki tipe roket Grad dengan jangkauan 21 km hingga 40 km yang telah menghujani kota-kota besar Israel seperti Beer Sheva, Ashdod, Tel Aviv dan Haifa.
Dalam pemilu Parlemen Palestina bulan Januari 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi, mengalahkan Partai Fatah yang berafiliasi dengan PLO.
Setelah pemilu, Kuartet (Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat) memberikan bantuan luar negeri di masa depan kepada Otoritas Nasional Palestina (PNA) dengan syarat komitmen PNA terhadap non-kekerasan, pengakuan negara Israel, dan penerimaan dari perjanjian sebelumnya. Hamas menolak persyaratan tersebut, yang menyebabkan Kuartet menghentikan program bantuan luar negerinya dan Israel menjatuhkan sanksi ekonomi pada pemerintahan yang dipimpin Hamas.
Baca juga: Sehebat-hebatnya Iron Dome Israel, Bobol Juga oleh Rudal Sijeel Hamas
Pada awal berdirinya, Hamas tidak bersifat konfrontatif terhadap Israel dan justru memusuhi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Salah satu pendiri Hamas adalah Sheikh Ahmed Yassin. Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa kelompo tersebut didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan untuk mendirikan sebuah negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Sejak tahun 1994, kelompok tersebut telah sering menyatakan bahwa mereka akan menerima gencatan senjata jika Israel menarik diri dari wilayah dengan perbatasan sesuai peta tahun 1967 dengan membayar ganti rugi, mengizinkan pemilihan umum yang bebas di wilayah tersebut. Kelompok itu juga menuntut hak untuk mengembalikan para pengungsi Palestina.
Taktik Militer
Sayap militer Hamas telah melancarkan serangan terhadap warga sipil dan tentara Israel, yang sering kali menggambarkannya sebagai pembalasan, khususnya atas pembunuhan eselon atas kepemimpinan mereka.
Taktik mereka termasuk bom bunuh diri, penyusupan melalui terowongan dan, sejak 2001 beralih dengan taktik serangan roket.
Sebagian besar roket yang dimiliki Brigade Izzuddin Al-Qassam adalah roket jarak dekat dengan jangkauan 16 km. Namun, sejak 2009, sayap militer Hamas ini memiliki tipe roket Grad dengan jangkauan 21 km hingga 40 km yang telah menghujani kota-kota besar Israel seperti Beer Sheva, Ashdod, Tel Aviv dan Haifa.
Dalam pemilu Parlemen Palestina bulan Januari 2006, Hamas memenangkan mayoritas kursi, mengalahkan Partai Fatah yang berafiliasi dengan PLO.
Setelah pemilu, Kuartet (Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat) memberikan bantuan luar negeri di masa depan kepada Otoritas Nasional Palestina (PNA) dengan syarat komitmen PNA terhadap non-kekerasan, pengakuan negara Israel, dan penerimaan dari perjanjian sebelumnya. Hamas menolak persyaratan tersebut, yang menyebabkan Kuartet menghentikan program bantuan luar negerinya dan Israel menjatuhkan sanksi ekonomi pada pemerintahan yang dipimpin Hamas.