Kubu Suu Kyi Dulu Bela Militer Aniaya Muslim Rohingya, Sekarang Beda
Senin, 29 Maret 2021 - 10:04 WIB
Pihak berwenang terus menerus gagal menjamin perlindungan untuk pemulangan mereka, membuat mereka hidup dalam kondisi jorok di kamp-kamp pengungsi. Mereka ditolak hak-hak dasarnya termasuk kewarganegaraan, sementara pihak berwenang—termasuk yang terpilih sebelumnya—bahkan menolak untuk mengakui mereka sebagai Rohingya dan menyebut mereka "Bengali", sebutan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap komunitas itu.
"Saya telah menunggu waktu untuk memanggil saudara-saudara Rohingya kami sebagai keluarga saya," kata Sasa dalam wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television yang dilansir Senin (29/3/2021).
"Kami adalah satu keluarga. Sekarang kami hanya memiliki satu musuh bersama yaitu para jenderal militer ini."
Komentar itu muncul menjelang akhir pekan paling mematikan sejak kudeta. Pada hari Sabtu lalu saja, sedikitnya 114 pengunjuk rasa dan warga sipil tewas dalam bentrokan dengan pasukan junta Myanmar.
Selusin menteri pertahanan dari seluruh dunia bersama-sama mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan 459 orang.
Sebagai bagian dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), pemerintah paralel yang dibentuk oleh anggota yang digulingkan dari Liga Nasional untuk Demokrasi, Sasa mengatakan orang-orang harus diberi kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari penindasan kekerasan dari militer.
Baca juga: Suu Kyi Dikudeta dan Ditahan, Pengungsi Muslim Rohingya Bersukacita
Junta membela tindakan kerasnya terhadap pengunjuk rasa dengan secara konsisten menggambarkan mereka sebagai perusuh kejam yang telah menyerang pasukan keamanan dan merusak properti.
"Saya telah menunggu waktu untuk memanggil saudara-saudara Rohingya kami sebagai keluarga saya," kata Sasa dalam wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television yang dilansir Senin (29/3/2021).
"Kami adalah satu keluarga. Sekarang kami hanya memiliki satu musuh bersama yaitu para jenderal militer ini."
Komentar itu muncul menjelang akhir pekan paling mematikan sejak kudeta. Pada hari Sabtu lalu saja, sedikitnya 114 pengunjuk rasa dan warga sipil tewas dalam bentrokan dengan pasukan junta Myanmar.
Selusin menteri pertahanan dari seluruh dunia bersama-sama mengutuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan 459 orang.
Sebagai bagian dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), pemerintah paralel yang dibentuk oleh anggota yang digulingkan dari Liga Nasional untuk Demokrasi, Sasa mengatakan orang-orang harus diberi kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari penindasan kekerasan dari militer.
Baca juga: Suu Kyi Dikudeta dan Ditahan, Pengungsi Muslim Rohingya Bersukacita
Junta membela tindakan kerasnya terhadap pengunjuk rasa dengan secara konsisten menggambarkan mereka sebagai perusuh kejam yang telah menyerang pasukan keamanan dan merusak properti.
Lihat Juga :