ASEAN Didesak Tinggalkan Doktrin Non-Intervensi demi Menolong Myanmar

JAKARTA - Pemimpin oposisi Kamboja, Sam Rainsy, mendesak semua pemerintah negara ASEAN bersatu dan mengirimkan pesan tegas kepada junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik di negara tersebut. Dia juga mendesak para pemerintah ASEAN meninggalkan doktrin lama “non-intervensi” demi menolong negara yang sedang kacau itu.

Desakan Rainsy disampaikan saat berbicara dengan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, Senator dan Ketua Dewan Liberal dan Demokrat Asia Filipina Kiko Pangilinan, mantan juru bicara Parlemen Singapura Charles Chong, dan mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya.





Menurut Rainsy, semua pemerintah negara ASEAN harus bersatu dan mengirimkan pesan bersama kepada junta militer Myanmar untuk segera memulihkan situasi politik di Myanmar seperti sebelum kudeta 1 Februari 2021 dan untuk menghormati suara rakyat pada pemilu November 2020.

"Semua pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan rakyat yang tidak bersalah juga harus dituntut dan dibawa ke pengadilan," seru Rainsy.

Apabila upaya-upaya tersebut masih gagal, Rainsy dan para tokoh tersebut mendesak agar pemerintah negara ASEAN bersatu dan menangguhkan keanggotaan Myanmar di ASEAN. Setelah itu, memberlakukan sanksi perdagangan dan ekonomi yang ditargetkan melawan junta militer dan rekan-rekannya.



"ASEAN sudah terlalu lama memegang doktrin non-intervensi. Mungkin itu diperlukan pada masa lalu, tetapi situasi sekarang mendesak karena sudah berkali-kali ASEAN gagal dalam menangani krisis dan masalah di wilayahnya akibat doktrin tersebut. Ini waktunya kita semua bersatu dan menggunakan pendekatan baru,” kata Rainsy.