UEA Kritik UU Sanksi AS pada Suriah, Sebut Hambat Rekonstruksi Suriah
Rabu, 10 Maret 2021 - 16:24 WIB
Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed melemparkan kritikan keras terhadap Caesar Act, dengan menyebut UU sanksi ini menghambat proses rekonstruksi di Suriah. Foto/Ist
ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) , Sheikh Abdullah bin Zayed melemparkan kritikan keras terhadap Caesar Act. Sheikh Abdullah menyebut undang-udang sanksi Amerika Serikat (AS) ini menghambat proses rekonstruksi di Suriah.
Berbicara saat melakukan konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Sheikh Abdullah mengatakan undang-undang ini merupakan hambatan terbesar saat ini dalam upaya membangun kembali Suriah.
"Mempertahankan Caesar Act seperti sekarang ini membuat jalan ini sangat sulit bagi kita sebagai bangsa dan sektor swasta,” kata Sheikh Abdullah.
“Tantangan terbesar yang dihadapi dalam hal koordinasi dan bekerja dengan Suriah saat ini adalah Caesar Act,” sambungnya,seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (10/3/2021).
Caesar Act dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump untuk mencegah entitas atau negara asing mengambil bagian dalam rencana rekonstruksi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Sanksi ini sendiri ditujukan untuk memaksa Assad mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, khususnya Resolusi 2254, yang menyerukan transisi politik untuk mengakhiri perang selama bertahun-tahun.
Berbicara saat melakukan konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Sheikh Abdullah mengatakan undang-undang ini merupakan hambatan terbesar saat ini dalam upaya membangun kembali Suriah.
"Mempertahankan Caesar Act seperti sekarang ini membuat jalan ini sangat sulit bagi kita sebagai bangsa dan sektor swasta,” kata Sheikh Abdullah.
Baca Juga
“Tantangan terbesar yang dihadapi dalam hal koordinasi dan bekerja dengan Suriah saat ini adalah Caesar Act,” sambungnya,seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (10/3/2021).
Caesar Act dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump untuk mencegah entitas atau negara asing mengambil bagian dalam rencana rekonstruksi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Sanksi ini sendiri ditujukan untuk memaksa Assad mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, khususnya Resolusi 2254, yang menyerukan transisi politik untuk mengakhiri perang selama bertahun-tahun.
(esn)
tulis komentar anda