Menlu Junta Myanmar Terbang ke Thailand untuk Bahas Krisis
Rabu, 24 Februari 2021 - 14:11 WIB
Demonstran menulis Kami Ingin Demokrasi di ruas jalan di Myanmar. Foto/REUTERS
YANGON - Menteri Luar Negeri (Menlu) junta Myanmar Wunna Maung Lwin mengunjungi Thailand untuk membahas krisis yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.
“Wunna Maung Lwin tiba untuk pembicaraan tentang upaya diplomatik oleh Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara,” ungkap sumber di Thailand, saat para penentang kudeta turun ke jalan lagi di Myanmar.
Indonesia telah memimpin upaya mengarahkan jalan keluar dari krisis dengan bantuan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun rencana Indonesia tampak goyah pada Rabu pagi dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi yang membatalkan rencana perjalanan ke Myanmar.
Pekan ini terjadi demonstrasi besar-besaran dan pemogokan umum pada Senin untuk mengecam kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Protes berlanjut meskipun ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang-orang terbunuh.
"Kami, etnis minoritas, tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak kami, tetapi sekarang kami melakukannya," ungkap San Aung Li, 26, anggota etnis minoritas Kachin.
“Jadi saya mendukung protes seperti halnya semua etnis, dengan satu suara,” papar dia.
Dengan protes dan gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan kehidupan di Myanmar, Indonesia berusaha mencari jalan keluar.
Sejumlah sumber mengatakan para anggota ASEAN akan mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk mengadakan pemilu yang adil.
Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilu baru tetapi mereka memberlakukan keadaan darurat satu tahun ketika merebut kekuasaan sehingga kemungkinan besar akan terjadi setelah itu.
Tapi partai yang dipimpin Suu Kyi, yang menang pada pemilu 8 November ingin kemenangan itu diakui. Militer menolak mengakui kemenangan itu dengan alasan terjadi kecurangan pemilu.
Menlu Indonesia, Retno Marsudi, yang berada di Thailand, diharapkan terbang ke Myanmar tetapi perjalanan itu dibatalkan.
“Setelah memperhatikan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” papar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Teuku Faizasyah, dalam pengarahan di Jakarta.
Pada Selasa, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon untuk menyuarakan penolakan terhadap pemilu baru. Demonstran menuntut hasil pemilu November diakui.
Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu November, menahan Suu Kyi dan banyak pemimpin partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer.
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, sebelumnya mengatakan kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut para pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, anggota komite yang mewakili anggota parlemen yang digulingkan militer. Dia ditunjuk sebagai "pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri".
“Wunna Maung Lwin tiba untuk pembicaraan tentang upaya diplomatik oleh Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara,” ungkap sumber di Thailand, saat para penentang kudeta turun ke jalan lagi di Myanmar.
Indonesia telah memimpin upaya mengarahkan jalan keluar dari krisis dengan bantuan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun rencana Indonesia tampak goyah pada Rabu pagi dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi yang membatalkan rencana perjalanan ke Myanmar.
Pekan ini terjadi demonstrasi besar-besaran dan pemogokan umum pada Senin untuk mengecam kudeta dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Protes berlanjut meskipun ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang-orang terbunuh.
"Kami, etnis minoritas, tidak memiliki kesempatan untuk menuntut hak kami, tetapi sekarang kami melakukannya," ungkap San Aung Li, 26, anggota etnis minoritas Kachin.
“Jadi saya mendukung protes seperti halnya semua etnis, dengan satu suara,” papar dia.
Dengan protes dan gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan kehidupan di Myanmar, Indonesia berusaha mencari jalan keluar.
Sejumlah sumber mengatakan para anggota ASEAN akan mengirim pengawas untuk memastikan para jenderal menepati janji mereka untuk mengadakan pemilu yang adil.
Militer belum memberikan kerangka waktu untuk pemilu baru tetapi mereka memberlakukan keadaan darurat satu tahun ketika merebut kekuasaan sehingga kemungkinan besar akan terjadi setelah itu.
Tapi partai yang dipimpin Suu Kyi, yang menang pada pemilu 8 November ingin kemenangan itu diakui. Militer menolak mengakui kemenangan itu dengan alasan terjadi kecurangan pemilu.
Menlu Indonesia, Retno Marsudi, yang berada di Thailand, diharapkan terbang ke Myanmar tetapi perjalanan itu dibatalkan.
“Setelah memperhatikan perkembangan terkini dan masukan dari negara-negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” papar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Teuku Faizasyah, dalam pengarahan di Jakarta.
Pada Selasa, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Yangon untuk menyuarakan penolakan terhadap pemilu baru. Demonstran menuntut hasil pemilu November diakui.
Tentara merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu November, menahan Suu Kyi dan banyak pemimpin partai. Komisi pemilu menolak gugatan militer.
The Future Nation Alliance, kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, sebelumnya mengatakan kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".
Kelompok itu menuntut para pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, anggota komite yang mewakili anggota parlemen yang digulingkan militer. Dia ditunjuk sebagai "pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri".
(sya)
Lihat Juga :
tulis komentar anda