IAEA-Iran Capai Kesepakatan Sementara Soal Verifikasi Fasilitas Nuklir
Senin, 22 Februari 2021 - 19:47 WIB
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi mengatakan dia telah mencapai kesepakatan bilateral sementara dengan Iran soal verifikasi fasilitas nuklir. Foto/REUTERS
TEHERAN - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan telah mencapai kesepakatan bilateral sementara dengan Iran soal verifikasi fasilitas nuklir. Langkah ini adalah upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir.
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi mengatakan, Iran akan menghentikan penerapan langkah-langkah sukarela seperti yang digambarkan dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, atau kesepakatan nuklir, pada 23 Februari, untuk mematuhi undang-undang yang disahkan oleh parlemennya.
Parlemen Iran pada Desember 2020 menyetujui Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi, sebagai respon atas kebijakan tekanan maksimum pemerintahan Donald Trump.
Ini adalah sebuah undang-undang yang mengamanatkan pemerintah Iran untuk meluncurkan kembali pengayaan uranium 20 persen, kemudian berhenti menerapkan protokol tambahan IAEA jika sanksi terhadap Iran tidak dicabut.
Meski demikian, jelasnya,menurut pemahaman teknis bilateral sementara yang dicapai antara kedua belah pihak, IAEA tetap akan melanjutkan verifikasi yang diperlukan dan kegiatan pemantauan hingga tiga bulan.
"Ada sedikit akses, mari kita hadapi itu. Tapi kami masih bisa mempertahankan tingkat pekerjaan pemantauan dan verifikasi yang diperlukan," kata Grossi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (22/2/2021).
Dia mengatakan bahwa perjanjian sementara ini memungkinkan diskusi politik di tingkat lain berlangsung dan membantu menghindari situasi di mana dunia internasional "buta" akan perkembangan nuklir Iran.
Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi mengatakan, Iran akan menghentikan penerapan langkah-langkah sukarela seperti yang digambarkan dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, atau kesepakatan nuklir, pada 23 Februari, untuk mematuhi undang-undang yang disahkan oleh parlemennya.
Parlemen Iran pada Desember 2020 menyetujui Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi, sebagai respon atas kebijakan tekanan maksimum pemerintahan Donald Trump.
Ini adalah sebuah undang-undang yang mengamanatkan pemerintah Iran untuk meluncurkan kembali pengayaan uranium 20 persen, kemudian berhenti menerapkan protokol tambahan IAEA jika sanksi terhadap Iran tidak dicabut.
Meski demikian, jelasnya,menurut pemahaman teknis bilateral sementara yang dicapai antara kedua belah pihak, IAEA tetap akan melanjutkan verifikasi yang diperlukan dan kegiatan pemantauan hingga tiga bulan.
"Ada sedikit akses, mari kita hadapi itu. Tapi kami masih bisa mempertahankan tingkat pekerjaan pemantauan dan verifikasi yang diperlukan," kata Grossi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (22/2/2021).
Dia mengatakan bahwa perjanjian sementara ini memungkinkan diskusi politik di tingkat lain berlangsung dan membantu menghindari situasi di mana dunia internasional "buta" akan perkembangan nuklir Iran.
(esn)
tulis komentar anda