Taliban-AS Saling Tuding Langgar Perjanjian Damai

DOHA - Perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan kelompok militan Afghanistan , Taliban , sepertinya berada di ujung tanduk. Pasalnya, keduanya terlibat saling tuding melanggar perjanjian damai yang teken pada Februari tahun lalu itu.

Taliban menuduh AS telah melanggar kesepakatan penting yang ditandatangani antara kedua belah pihak di Qatar, setelah Pentagon mengatakan kelompok itu gagal memenuhi perjanjian tersebut.

"Pihak lain telah melanggar perjanjian, hampir setiap hari mereka melanggarnya," kata juru bicara Taliban di Qatar, Mohammad Naeem, kepada kantor berita AFP.

"Mereka membombardir warga sipil, rumah, dan desa, dan kami telah memberi tahu mereka dari waktu ke waktu, ini bukan hanya pelanggaran perjanjian tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia," sambungnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (29/1/2021).



Baca Juga: Pakistan Bebaskan Tersangka Pemenggalan Jurnalis AS, Gedung Putih Marah

Sebelumnya Pentagon mengatakan penolakan Taliban untuk memenuhi komitmen mengurangi kekerasan di Afghanistan menimbulkan pertanyaan tentang apakah semua pasukan AS akan dapat pergi pada bulan Mei seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian damai yang ditandatangani pada Februari 2020.

Perjanjian perdamaian meminta AS untuk mengurangi jumlah pasukan menjadi 2.500, dan kemudian menarik pasukan sepenuhnya pada bulan Mei.

Baca Juga: Situs Masjid Era Generasi setelah Nabi Muhammad SAW Ditemukan di Israel

Mantan Presiden AS Donald Trump memerintahkan tingkat pasukan AS di Afghanistan dikurangi menjadi 2.500 hanya beberapa hari sebelum dia meninggalkan jabatannya, memberikan keputusan sulit kepada penerusnya Joe Biden tentang bagaimana mempertahankan pengaruh terhadap Taliban dalam mendukung pembicaraan damai.



Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan AS mempertahankan komitmennya untuk penarikan pasukan penuh, tetapi perjanjian itu juga menyerukan Taliban untuk memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan mengurangi kekerasan.

"Tanpa mereka memenuhi komitmen mereka untuk meninggalkan terorisme dan menghentikan serangan kekerasan terhadap Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan, sangat sulit untuk melihat secara spesifik ke depan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan," kata Kirby.

“Tapi kami masih berkomitmen untuk itu,” tegasnya.

Pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS telah memperjelas rencana pemerintahan Biden untuk mengambil pandangan baru pada perjanjian perdamaian.



Gedung Putih mengatakan penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan kepada mitranya dari Afghanistan melalui panggilan telepon Jumat lalu bahwa pemerintahan baru akan "meninjau" kesepakatan itu.

Menteri Luar Negeri AS yang baru dilantik, Antony Blinken, pada hari Rabu lalu mengatakan bahwa pemerintah ingin melihat secara rinci untuk memahami dengan tepat apa yang ada dalam perjanjian sebelum memutuskan bagaimana melanjutkannya.

Perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan awal bulan ini melanjutkan pembicaraan damai di Qatar - negara Teluk tempat kelompok bersenjata itu memiliki kantor - yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade.

Tapi frustrasi dan ketakutan telah tumbuh karena lonjakan kekerasan baru-baru ini, dan kedua belah pihak saling menyalahkan.