AS Setujui Semua Transaksi Terkait Houthi Yaman selama Sebulan
Selasa, 26 Januari 2021 - 15:58 WIB
Warga berunjuk rasa menentang langkah Donald Trump menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris asing. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat menyetujui semua transaksi yang melibatkan gerakan Houthi Yaman hingga bulan depan.
Langkah ini diambil ketika Washington meninjau kebijakan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump yang menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing.
Tindakan pemerintahan Presiden Joe Biden tersebut tampaknya dirancang untuk menghilangkan ketakutan perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang terlibat dalam perdagangan komersial ke Yaman, yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor.
Departemen Keuangan AS dalam Pertanyaan yang Sering Diajukan secara khusus menyatakan, “Bank asing tidak akan terkena sanksi jika mereka secara sadar melakukan atau memfasilitasi transaksi untuk Houthi.”
Lihat infografis: Transgender Kini Dapat Restu Biden untuk Berdinas di Militer
"Ini pada dasarnya menghapus seluruh dampak penetapan sambil memberikan kesempatan kepada pemerintahan Biden membuat keputusan sendiri daripada terjebak dengan keputusan Mike Pompeo," ungkap Brian O'Toole, mantan pejabat Departemen Keuangan di era pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Lihat video: Bocah Diculik Guru Privatnya di Bandung
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam Selasa lalu, sehari sebelum Presiden Joe Biden menjabat.
Tindakan Pompeo itu mendapat peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok bantuan karena dapat mendorong Yaman mengalami krisis kelaparan skala besar.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari kebijakan itu.
Namun para pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup. Mereka menyerukan keputusan itu dicabut.
Departemen Luar Negeri AS telah memulai peninjauan kebijakan itu dan bekerja secepat mungkin menyimpulkan proses dan membuat keputusan.
Lisensi Departemen Keuangan baru yang dikeluarkan pada Senin memungkinkan semua transaksi yang melibatkan grup Houthi atau entitas apa pun yang 50% persen atau lebih oleh Houthi, hingga 26 Februari 2021.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi dalam perang yang secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi dan Iran.
PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan Yaman juga diperparah keruntuhan ekonomi dan pandemi COVID-19.
Langkah ini diambil ketika Washington meninjau kebijakan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump yang menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris asing.
Tindakan pemerintahan Presiden Joe Biden tersebut tampaknya dirancang untuk menghilangkan ketakutan perusahaan-perusahaan dan bank-bank yang terlibat dalam perdagangan komersial ke Yaman, yang hampir sepenuhnya bergantung pada impor.
Departemen Keuangan AS dalam Pertanyaan yang Sering Diajukan secara khusus menyatakan, “Bank asing tidak akan terkena sanksi jika mereka secara sadar melakukan atau memfasilitasi transaksi untuk Houthi.”
Lihat infografis: Transgender Kini Dapat Restu Biden untuk Berdinas di Militer
"Ini pada dasarnya menghapus seluruh dampak penetapan sambil memberikan kesempatan kepada pemerintahan Biden membuat keputusan sendiri daripada terjebak dengan keputusan Mike Pompeo," ungkap Brian O'Toole, mantan pejabat Departemen Keuangan di era pemerintahan mantan Presiden Barack Obama.
Lihat video: Bocah Diculik Guru Privatnya di Bandung
Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memasukkan Houthi ke daftar hitam Selasa lalu, sehari sebelum Presiden Joe Biden menjabat.
Tindakan Pompeo itu mendapat peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok bantuan karena dapat mendorong Yaman mengalami krisis kelaparan skala besar.
Pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, dan perangkat medis dari kebijakan itu.
Namun para pejabat PBB dan kelompok bantuan mengatakan pengecualian itu tidak cukup. Mereka menyerukan keputusan itu dicabut.
Departemen Luar Negeri AS telah memulai peninjauan kebijakan itu dan bekerja secepat mungkin menyimpulkan proses dan membuat keputusan.
Lisensi Departemen Keuangan baru yang dikeluarkan pada Senin memungkinkan semua transaksi yang melibatkan grup Houthi atau entitas apa pun yang 50% persen atau lebih oleh Houthi, hingga 26 Februari 2021.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80% rakyatnya membutuhkan bantuan.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi dalam perang yang secara luas dianggap sebagai konflik proksi antara sekutu AS, Arab Saudi dan Iran.
PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan Yaman juga diperparah keruntuhan ekonomi dan pandemi COVID-19.
(sya)
tulis komentar anda