Diborong Negara Kaya, 10 Negara Miskin Tidak Dapat Vaksin Tahun Depan
Kamis, 10 Desember 2020 - 10:21 WIB
Seorang operator laboratorium menunjukkan vaksin DNA Covid-19 INO-4800 di fasilitas perusahaan bioteknologi Kaneka Eurogentec di Liege, Belgia, kemarin. Foto/Reuters
LONDON - Sembilan dari 10 orang di negara miskin tidak akan mendapatkan vaksin pada tahun depan. Itu karena negara kaya akan memborong banyak vaksin sesuai dengan kebutuhan mereka. Negara miskin
Negara kaya yang memiliki 14% dari populasi global justru memborong 53% dari total vaksin yang menjanjikan pada bulanlalu. Hal itu diungkapkan People's Vaccine Alliance, koalisi yang terdiri dari Oxfam, Amnesty International dan Global Justice Now.Mereka pun menuntut keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia baik kaya dan miskin. (Baca: 10 Sniper Paling Mematikan Sepanjang Sejarah)
Mereka mengatakan perusahaan farmasi yang bekerja mengembangkan vaksin seharusnya membuka data hak kekayaan intelektual dan teknologi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Seharusnya tidak boleh ada pertarungan antar negara untuk mengamankan dosis vaksin yang cukup,” jelas Mohga Kamal-Yanni, penasihat People's Vaccine Alliance(PVA), kepada Reuters.
“Selama masa yang tidak pasti saat pandemic global, kehidupan rakyat dan kehidupan seharusnya diutamakan dibandingkan keuntungan perusahaan farmasi,” kata Kamal-Yanni. PVA mengungkapkan, di saat kelompok rentan sudah mendapatkan vaksin pada Selasa lalu di Inggris, Sebagian besar orang manula di Bhutan, Ethiopia, dan Haiti cenderung tertinggal. Tiga vaksin yang telah mengumumkan efisiensi dan efektivitasnya yakni Moderna dan Pfizer telah diborong oleh negara kaya.
Sedangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford justru berjanji akan menyediakan 64% dosis vaksin mereka untuk negara berkembang. Itu akan menjangkau 18% populasi dunia pada tahun depan. Vaksin tersebut dikenal lebih murah dan lebih mudah disimpan sehingga memudahkan dalamproses distribusi. (Baca juga: Unsoed Kukuhkan 4 Guru Besar Baru)
PVA menggunakan data informasi sains dan perusahaan analisis Airfinity untuk menganalisis kesepakatan antara negara dan delapan kandidat vaksin, termasuk Sinovac dari China dan Sputnik V dari Rusia.
Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris,Kanada, Jepang, Swiss, Australia, Hong Kong, Makau, Selandia Baru, Israel dan Kuwait sudah mengakuisis 53% dosis vaksin. Oxfam mencatat bahwa Kanada membeli vaksin yang mampu memvaksin sebanyak lima kali untuk penduduknya.
“Dengan membeli mayoritas vaksin suplai vaksin dunia, negara kaya sudah melanggar kewajiban menghormati hak asasi,” kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Sosial dan Ekonomi Amnesty International.
Sebelum sudah ada komitmen vaksin yang disebut dengan Covax untuk mengamankan lebih dari 700 juta dosis vaksin untuk distribusikan kepada 92 negara berpendapatan rendah. Namun, APV menyebutkan komitmen tersebut tidak cukup. Mereka menuntut agar alih teknologi produksi vaksin bisa dilakukan sehingga vaksin bisa diproduksi lebih banyak. (Baca juga: Mau Suntik Vaksin Covid-19, Lihat Dulu Daftar Harganya!)
Negara kaya yang memiliki 14% dari populasi global justru memborong 53% dari total vaksin yang menjanjikan pada bulanlalu. Hal itu diungkapkan People's Vaccine Alliance, koalisi yang terdiri dari Oxfam, Amnesty International dan Global Justice Now.Mereka pun menuntut keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dunia baik kaya dan miskin. (Baca: 10 Sniper Paling Mematikan Sepanjang Sejarah)
Mereka mengatakan perusahaan farmasi yang bekerja mengembangkan vaksin seharusnya membuka data hak kekayaan intelektual dan teknologi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). “Seharusnya tidak boleh ada pertarungan antar negara untuk mengamankan dosis vaksin yang cukup,” jelas Mohga Kamal-Yanni, penasihat People's Vaccine Alliance(PVA), kepada Reuters.
“Selama masa yang tidak pasti saat pandemic global, kehidupan rakyat dan kehidupan seharusnya diutamakan dibandingkan keuntungan perusahaan farmasi,” kata Kamal-Yanni. PVA mengungkapkan, di saat kelompok rentan sudah mendapatkan vaksin pada Selasa lalu di Inggris, Sebagian besar orang manula di Bhutan, Ethiopia, dan Haiti cenderung tertinggal. Tiga vaksin yang telah mengumumkan efisiensi dan efektivitasnya yakni Moderna dan Pfizer telah diborong oleh negara kaya.
Sedangkan AstraZeneca dan Universitas Oxford justru berjanji akan menyediakan 64% dosis vaksin mereka untuk negara berkembang. Itu akan menjangkau 18% populasi dunia pada tahun depan. Vaksin tersebut dikenal lebih murah dan lebih mudah disimpan sehingga memudahkan dalamproses distribusi. (Baca juga: Unsoed Kukuhkan 4 Guru Besar Baru)
PVA menggunakan data informasi sains dan perusahaan analisis Airfinity untuk menganalisis kesepakatan antara negara dan delapan kandidat vaksin, termasuk Sinovac dari China dan Sputnik V dari Rusia.
Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris,Kanada, Jepang, Swiss, Australia, Hong Kong, Makau, Selandia Baru, Israel dan Kuwait sudah mengakuisis 53% dosis vaksin. Oxfam mencatat bahwa Kanada membeli vaksin yang mampu memvaksin sebanyak lima kali untuk penduduknya.
“Dengan membeli mayoritas vaksin suplai vaksin dunia, negara kaya sudah melanggar kewajiban menghormati hak asasi,” kata Steve Cockburn, Kepala Keadilan Sosial dan Ekonomi Amnesty International.
Sebelum sudah ada komitmen vaksin yang disebut dengan Covax untuk mengamankan lebih dari 700 juta dosis vaksin untuk distribusikan kepada 92 negara berpendapatan rendah. Namun, APV menyebutkan komitmen tersebut tidak cukup. Mereka menuntut agar alih teknologi produksi vaksin bisa dilakukan sehingga vaksin bisa diproduksi lebih banyak. (Baca juga: Mau Suntik Vaksin Covid-19, Lihat Dulu Daftar Harganya!)
tulis komentar anda