Tutupi Bisnis di Permukiman Israel, Amnesty Kecam Airbnb Jelang IPO
Kamis, 10 Desember 2020 - 09:11 WIB
Logo perusahaan Airbnb. Foto/REUTERS
TEL AVIV - Amnesty International menuduh Airbnb bertindak dengan itikad buruk terhadap investor menjelang debut pasar saham (IPO) pada Kamis (10/12).
Tuduhan itu muncul karena Airbnb tidak memberi tahu investor tentang aktivitas bisnis yang sensitif secara politik di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Airbnb tidak memberikan komentar atas tuduhan Amnesty. Juru bicara perusahaan merujuk kepada Reuters pada pernyataan 2019 yang mengatakan tidak akan mengambil untung dari daftar mitra di Tepi Barat.
Amnesty menyeru Airbnb menghapus daftar properti sewaan di permukiman ilegal tersebut dengan mengatakan perusahaan seharusnya menyebutkannya di bagian "Faktor Risiko" dari pengajuan 16 November pada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. (Baca Juga: Seorang Wanita Arab Calonkan Diri sebagai Presiden Israel)
Perusahaan booking yang berbasis di San Francisco itu menggelar IPO di Nasdaq pada Kamis (10/12). (Lihat Infografis: Pandemi Belum Reda, Tetap Prioritaskan Kepentingan Anak)
"Saham Airbnb diperkirakan dibeli dana investasi dan pensiun di penjuru dunia, yang berarti sejumlah besar orang secara tidak langsung akan memiliki investasi di Airbnb tanpa memahami konsekuensi penuhnya," papar kelompok hak asasi manusia itu. (Lihat Video: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-Detik Penembakan Laskar FPI)
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang direbut dalam perang 1967 itu ilegal. Israel membantah tuduhan itu dengan alasan kebutuhan keamanan dan hubungan historis dan religius dengan wilayah tersebut. Padahal wilayah itu diinginkan Palestina untuk negara masa depan.
“Airbnb memiliki daftar sekitar 200 properti untuk disewa di permukiman Israel di Tepi Barat,” ungkap Amnesty.
Saleh Higazi, wakil direktur regional Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan, “Airbnb perlu bertindak benar pada investor dan berhenti mengambil keuntungan dari permukiman ilegal."
Mengindahkan seruan dari warga Palestina dan aktivis hak asasi manusia, Airbnb pada 2018 mengatakan akan menghapus properti di permukiman ilegal Israel.
Tetapi setelah mendapat tantangan hukum di Amerika Serikat, Airbnb mencabut keputusan pada 2019 sambil berkomitmen menyumbangkan keuntungan dari pemesanan dari permukiman ilegal.
"Setiap keuntungan yang dihasilkan untuk Airbnb oleh aktivitas host Airbnb di seluruh Tepi Barat akan disumbangkan ke organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan yang melayani orang-orang di berbagai belahan dunia," papar Airbnb dalam pernyataannya pada April 2019.
Airbnb adalah salah satu dari 112 perusahaan yang menurut kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki hubungan bisnis dengan permukiman ilegal.
Selain itu juga terdapat berbagai perusahaan perjalanan lain dan produsen baja yang memiliki kaitan dengan permukiman ilegal Yahudi.
Tuduhan itu muncul karena Airbnb tidak memberi tahu investor tentang aktivitas bisnis yang sensitif secara politik di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Airbnb tidak memberikan komentar atas tuduhan Amnesty. Juru bicara perusahaan merujuk kepada Reuters pada pernyataan 2019 yang mengatakan tidak akan mengambil untung dari daftar mitra di Tepi Barat.
Amnesty menyeru Airbnb menghapus daftar properti sewaan di permukiman ilegal tersebut dengan mengatakan perusahaan seharusnya menyebutkannya di bagian "Faktor Risiko" dari pengajuan 16 November pada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. (Baca Juga: Seorang Wanita Arab Calonkan Diri sebagai Presiden Israel)
Perusahaan booking yang berbasis di San Francisco itu menggelar IPO di Nasdaq pada Kamis (10/12). (Lihat Infografis: Pandemi Belum Reda, Tetap Prioritaskan Kepentingan Anak)
"Saham Airbnb diperkirakan dibeli dana investasi dan pensiun di penjuru dunia, yang berarti sejumlah besar orang secara tidak langsung akan memiliki investasi di Airbnb tanpa memahami konsekuensi penuhnya," papar kelompok hak asasi manusia itu. (Lihat Video: HRS Beri Pernyataan tentang Detik-Detik Penembakan Laskar FPI)
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang direbut dalam perang 1967 itu ilegal. Israel membantah tuduhan itu dengan alasan kebutuhan keamanan dan hubungan historis dan religius dengan wilayah tersebut. Padahal wilayah itu diinginkan Palestina untuk negara masa depan.
“Airbnb memiliki daftar sekitar 200 properti untuk disewa di permukiman Israel di Tepi Barat,” ungkap Amnesty.
Saleh Higazi, wakil direktur regional Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan, “Airbnb perlu bertindak benar pada investor dan berhenti mengambil keuntungan dari permukiman ilegal."
Mengindahkan seruan dari warga Palestina dan aktivis hak asasi manusia, Airbnb pada 2018 mengatakan akan menghapus properti di permukiman ilegal Israel.
Tetapi setelah mendapat tantangan hukum di Amerika Serikat, Airbnb mencabut keputusan pada 2019 sambil berkomitmen menyumbangkan keuntungan dari pemesanan dari permukiman ilegal.
"Setiap keuntungan yang dihasilkan untuk Airbnb oleh aktivitas host Airbnb di seluruh Tepi Barat akan disumbangkan ke organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk bantuan kemanusiaan yang melayani orang-orang di berbagai belahan dunia," papar Airbnb dalam pernyataannya pada April 2019.
Airbnb adalah salah satu dari 112 perusahaan yang menurut kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki hubungan bisnis dengan permukiman ilegal.
Selain itu juga terdapat berbagai perusahaan perjalanan lain dan produsen baja yang memiliki kaitan dengan permukiman ilegal Yahudi.
(sya)
tulis komentar anda