Yordania: Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Bergantung pada Solusi Dua Negara
Minggu, 06 Desember 2020 - 05:48 WIB
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi sebut penyelesaian damai untuk konflik Israel-Palestina bergantung pada solusi dua negara. Foto/REUTERS
AMMAN - Yordania sebut penyelesaian damai untuk konflik Israel-Palestina bergantung pada solusi dua negara. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi saat berbicara di konferensi keamanan tahunan, IISS Manama Dialogue.
"Konflik Israel-Palestina adalah sumber ketegangan terbesar yang kami lihat di wilayah ini dan ini telah dimasukkan ke dalam konflik lain yang terus ada," katanya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (6/12/2020).
Dia mengatakan, kesepakatan Abraham Accords antara Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Israel harus dimanfaatkan untuk menciptakan daya tarik dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. ( )
"Solusi dua negara yang diakui oleh Resolusi 181 adalah satu-satunya premis untuk perdamaian yang adil, langgeng dan komprehensif antara Israel dan Palestina, untuk membawa keamanan dan kemakmuran bagi semua," kata Bozkir, mengacu pada resolusi Sidang Umum 1947.
Dia dengan tajam mengkritik apa yang dia sebut upaya untuk mengikis status Yerusalem, ancaman aneksasi, dan blokade tidak manusiawi di Gaza yang menggambarkan mereka sebagai bagian dari pola berulang, yang sangat membatasi hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Palestina.
"Konflik Israel-Palestina adalah sumber ketegangan terbesar yang kami lihat di wilayah ini dan ini telah dimasukkan ke dalam konflik lain yang terus ada," katanya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (6/12/2020).
Dia mengatakan, kesepakatan Abraham Accords antara Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Israel harus dimanfaatkan untuk menciptakan daya tarik dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. ( )
"Solusi dua negara yang diakui oleh Resolusi 181 adalah satu-satunya premis untuk perdamaian yang adil, langgeng dan komprehensif antara Israel dan Palestina, untuk membawa keamanan dan kemakmuran bagi semua," kata Bozkir, mengacu pada resolusi Sidang Umum 1947.
Dia dengan tajam mengkritik apa yang dia sebut upaya untuk mengikis status Yerusalem, ancaman aneksasi, dan blokade tidak manusiawi di Gaza yang menggambarkan mereka sebagai bagian dari pola berulang, yang sangat membatasi hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Palestina.
(esn)
Lihat Juga :
tulis komentar anda