Pemerintah Prancis Emoh Akui Kemerdekaan Nagorno Karabakh
Jum'at, 27 November 2020 - 06:37 WIB
Pemerintah Prancis menolak mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh. Foto/Sputnik
PARIS - Prancis tidak mengakui kemerdekaan Republik Artsakh yang memproklamirkan diri, yang mengontrol sebagian wilayah Nagorno Karabakh Azerbaijan , meskipun ada resolusi yang relevan dari Senat. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.
Senat Prancis pada hari Rabu mengeluarkan resolusi dengan suara mayoritas mutlak yang meminta pemerintah negara itu untuk mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh. Dokumen tersebut, yang sifatnya nasehat, telah dielu-elukan oleh Armenia dan Republik Artsakh tetapi mendapat kritik keras dari Azerbaijan.(Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
"Selama debat yang diadakan sebelum pemungutan suara (di Senat), Menteri Negara untuk Pariwisata, Prancis di Luar Negeri dan Francophonie Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan kembali sikap Prancis tentang masalah ini: Prancis tidak mengakui Republik Artsakh yang memproklamirkan dirinya sendiri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Sputnik, Jumat (27/11/2020).
Dia menekankan bahwa sebagai salah satu ketua OSCE Minsk Group, Prancis harus bekerja menuju penyelesaian politik dari konflik tersebut, termasuk diskusi tentang status Nagorno-Karabakh di masa depan. Menurut juru bicara itu, hasil perundingan tersebut belum bisa ditentukan secara sepihak sebelumnya.
"Hari ini, kita harus fokus untuk memastikan pemulangan yang aman bagi para pengungsi, yang harus meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir karena konflik tersebut. Menteri negara juga menekankan dalam pidatonya kepada Senat bahwa sejauh ini belum ada negara yang mengakui Nagorno-Karabakh," tambah juru bicara itu.
Awal bulan ini, Yerevan dan Baku menyetujui gencatan senjata di Nagorno-Karabakh, mengakhiri perang selama enam minggu di wilayah yang disengketakan tersebut. Perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah yang dikendalikan oleh Republik Artsakh yang didominasi Armenia dan penempatan 1.960 penjaga perdamaian Rusia ke wilayah tersebut.
Selama konflik puluhan tahun, Armenia telah memberikan dukungan penuh kepada Republik Artsakh, tetapi tanpa mengakui kemerdekaannya.
Sebelumnya, Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum.
"Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.(Baca juga: Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif )
Sementara Turki, yang mendukung Azerbaijan, mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan.
"Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh Atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Turki Nilai Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabkah Konyol )
Senat Prancis pada hari Rabu mengeluarkan resolusi dengan suara mayoritas mutlak yang meminta pemerintah negara itu untuk mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh. Dokumen tersebut, yang sifatnya nasehat, telah dielu-elukan oleh Armenia dan Republik Artsakh tetapi mendapat kritik keras dari Azerbaijan.(Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
"Selama debat yang diadakan sebelum pemungutan suara (di Senat), Menteri Negara untuk Pariwisata, Prancis di Luar Negeri dan Francophonie Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan kembali sikap Prancis tentang masalah ini: Prancis tidak mengakui Republik Artsakh yang memproklamirkan dirinya sendiri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Sputnik, Jumat (27/11/2020).
Dia menekankan bahwa sebagai salah satu ketua OSCE Minsk Group, Prancis harus bekerja menuju penyelesaian politik dari konflik tersebut, termasuk diskusi tentang status Nagorno-Karabakh di masa depan. Menurut juru bicara itu, hasil perundingan tersebut belum bisa ditentukan secara sepihak sebelumnya.
"Hari ini, kita harus fokus untuk memastikan pemulangan yang aman bagi para pengungsi, yang harus meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir karena konflik tersebut. Menteri negara juga menekankan dalam pidatonya kepada Senat bahwa sejauh ini belum ada negara yang mengakui Nagorno-Karabakh," tambah juru bicara itu.
Awal bulan ini, Yerevan dan Baku menyetujui gencatan senjata di Nagorno-Karabakh, mengakhiri perang selama enam minggu di wilayah yang disengketakan tersebut. Perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah yang dikendalikan oleh Republik Artsakh yang didominasi Armenia dan penempatan 1.960 penjaga perdamaian Rusia ke wilayah tersebut.
Selama konflik puluhan tahun, Armenia telah memberikan dukungan penuh kepada Republik Artsakh, tetapi tanpa mengakui kemerdekaannya.
Sebelumnya, Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum.
"Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.(Baca juga: Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif )
Sementara Turki, yang mendukung Azerbaijan, mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan.
"Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh Atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Turki Nilai Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabkah Konyol )
(ber)
tulis komentar anda