PBB Kecam Keras Penangkapan dan Pemulangan Paksa 6 Guru Turki di Kosovo
Senin, 23 November 2020 - 07:01 WIB
“Dalam konteks pandemi penyakit virus corona global (COVID-19) saat ini dan ancaman yang ditimbulkannya di tempat-tempat penahanan, Kelompok Kerja menyerukan kepada Pemerintah Turki untuk mengambil tindakan segera guna memastikan pembebasan segera enam orang tersebut," bunyi pernyataan pers WGAD yang dilansir dari laman Stockholm.org, Minggu (22/11/2020). (Baca juga: Biden Akan Umumkan Kabinet Pertamanya pada Selasa )
Ankara mengatakan enam orang itu telah membantu tersangka pengikut gerakan Gulen yang melarikan diri dari penganiayaan di Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menargetkan pengikut gerakan tersebut sejak investigasi korupsi pada 17-25 Desember 2013, yang melibatkan Perdana Menteri Erdogan, anggota keluarga dan lingkaran dalamnya.
(Baca juga : Porsche Taycan Sukses Cetak Rekor Drifting Marathon 55 Menit )
Erdogan mengabaikan investigasi itu serta menyebutnya sebagai kudeta Gulen dan konspirasi melawan pemerintahannya. Erdogan kemudian menuduh gerakan itu melawan pemerintahannya dan mulai menargetkan anggotanya.
Erdogan mengintensifkan tindakan keras serta menimpakan tuduhan kudeta pada 15 Juli 2016 pada kelompok tersebut. Namun, Gulen dan gerakan tersebut dengan tegas menyangkal keterlibatan dalam kudeta yang gagal atau aktivitas lainnya. Serta menilai kudeta itu merupakan rekayasa Erdogan dan kelompoknya untuk menutupi korupsi serta memberangus demokrasi.
Sebagai bagian dari tindakan keras, Erdogan memecat sekitar 130.000 pegawai negeri termasuk petugas polisi, guru, dokter dan akademisi serta 20.571 anggota angkatan bersenjata melalui undang-undang darurat, mengunci puluhan ribu dan menyita aset mereka. Selain itu, jurnalis, LSM dan aktivis demokrasi juga ditahan dengan tuduhan yang mengada-ada.
Menurut laporan PBB, seluruh operasi direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen Kosovo, yang mengambil alih otoritas polisi dan mengambil kendali kantor polisi, bertentangan dengan standar prosedur hukum domestik dan internasional.
Ankara mengatakan enam orang itu telah membantu tersangka pengikut gerakan Gulen yang melarikan diri dari penganiayaan di Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menargetkan pengikut gerakan tersebut sejak investigasi korupsi pada 17-25 Desember 2013, yang melibatkan Perdana Menteri Erdogan, anggota keluarga dan lingkaran dalamnya.
(Baca juga : Porsche Taycan Sukses Cetak Rekor Drifting Marathon 55 Menit )
Erdogan mengabaikan investigasi itu serta menyebutnya sebagai kudeta Gulen dan konspirasi melawan pemerintahannya. Erdogan kemudian menuduh gerakan itu melawan pemerintahannya dan mulai menargetkan anggotanya.
Erdogan mengintensifkan tindakan keras serta menimpakan tuduhan kudeta pada 15 Juli 2016 pada kelompok tersebut. Namun, Gulen dan gerakan tersebut dengan tegas menyangkal keterlibatan dalam kudeta yang gagal atau aktivitas lainnya. Serta menilai kudeta itu merupakan rekayasa Erdogan dan kelompoknya untuk menutupi korupsi serta memberangus demokrasi.
Sebagai bagian dari tindakan keras, Erdogan memecat sekitar 130.000 pegawai negeri termasuk petugas polisi, guru, dokter dan akademisi serta 20.571 anggota angkatan bersenjata melalui undang-undang darurat, mengunci puluhan ribu dan menyita aset mereka. Selain itu, jurnalis, LSM dan aktivis demokrasi juga ditahan dengan tuduhan yang mengada-ada.
Menurut laporan PBB, seluruh operasi direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Intelijen Kosovo, yang mengambil alih otoritas polisi dan mengambil kendali kantor polisi, bertentangan dengan standar prosedur hukum domestik dan internasional.
Lihat Juga :