Jerman Tuduh Rusia dan China Mengulur-ulur Sanksi untuk Korut
Rabu, 18 November 2020 - 14:37 WIB
Jerman menuding Rusia dan China sengaja mengulur-ulur sanksi untuk Korut. Foto/Ilustrasi
NEW YORK - Jerman menuduh Rusia dan China mencegah komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menentukan apakah Korea Utara (Korut) telah melanggar batasan PBB atas impor minyak sulingan.
DK PBB telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk mencekik pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. Pada 2017, negara itu dikenakan pembatasan impor minyak sulingan sebanyak 500.000 barel per tahun.
China dan Rusia adalah satu-satunya negara yang telah memberi tahu komite sanksi Korut DK PBB untuk ekspor minyak olahan ke Pyongyang, tetapi mereka melakukannya dalam ton, bukan barel. Komite sanksi DK PBB tidak dapat menyetujui tingkat konversi sehingga dapat menentukan kapan pembatasannya tercapai.
"Meskipun banyak upaya - masalah ini telah menjadi agenda tidak kurang dari tiga tahun - untuk menemukan kesepakatan tentang tingkat konversi, Rusia dan China telah menunda prosesnya," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, yang merupakan ketua komite sanksi, kepada wartawan.
"Meskipun ini seharusnya tidak menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan, menjadi jelas bahwa kedua delegasi mempolitisasi topik ini," kata Heusgen setelah mengangkat masalah secara tertutup dalam pertemuan resmi DK PBB seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (18/11/2020).
Misi Rusia dan China ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar.(Baca juga: Rezim Kim Jong-un Dicurigai Latih Lumba-Lumba sebagai Tentara Perang )
Selama tiga tahun terakhir, Amerika Serikat (AS) dan puluhan sekutunya menuduh Korut melanggar pembatasan bahan bakar melalui impor ilegal dan menyerukan penghentian segera semua pengiriman. Namun, Rusia dan China berulang kali mencegah komite sanksi mengeluarkan pernyataan semacam itu.
Misi Korut untuk PBB di New York belum menanggapi tuduhan tersebut.(Baca juga: Korut Bangun 2 Kapal Selam Baru, Satunya untuk Tembakkan Rudal Balistik )
DK PBB telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk mencekik pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang. Pada 2017, negara itu dikenakan pembatasan impor minyak sulingan sebanyak 500.000 barel per tahun.
China dan Rusia adalah satu-satunya negara yang telah memberi tahu komite sanksi Korut DK PBB untuk ekspor minyak olahan ke Pyongyang, tetapi mereka melakukannya dalam ton, bukan barel. Komite sanksi DK PBB tidak dapat menyetujui tingkat konversi sehingga dapat menentukan kapan pembatasannya tercapai.
"Meskipun banyak upaya - masalah ini telah menjadi agenda tidak kurang dari tiga tahun - untuk menemukan kesepakatan tentang tingkat konversi, Rusia dan China telah menunda prosesnya," kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, yang merupakan ketua komite sanksi, kepada wartawan.
"Meskipun ini seharusnya tidak menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan, menjadi jelas bahwa kedua delegasi mempolitisasi topik ini," kata Heusgen setelah mengangkat masalah secara tertutup dalam pertemuan resmi DK PBB seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (18/11/2020).
Misi Rusia dan China ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera menanggapi permintaan komentar.(Baca juga: Rezim Kim Jong-un Dicurigai Latih Lumba-Lumba sebagai Tentara Perang )
Selama tiga tahun terakhir, Amerika Serikat (AS) dan puluhan sekutunya menuduh Korut melanggar pembatasan bahan bakar melalui impor ilegal dan menyerukan penghentian segera semua pengiriman. Namun, Rusia dan China berulang kali mencegah komite sanksi mengeluarkan pernyataan semacam itu.
Misi Korut untuk PBB di New York belum menanggapi tuduhan tersebut.(Baca juga: Korut Bangun 2 Kapal Selam Baru, Satunya untuk Tembakkan Rudal Balistik )
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda