Kecil Kemungkinan Trump Bisa Kudeta Militer terhadap Biden, Ini Alasannya
Sabtu, 14 November 2020 - 13:17 WIB
"Jika negara terus mengikuti supremasi hukum, saya melihat tidak ada jalan konstitusional yang masuk akal bagi Trump untuk tetap sebagai presiden, kecuali bukti baru dari beberapa kegagalan besar-besaran sistem pemilu di banyak negara bagian," kata Richard Hasen, seorang profesor hukum di University of California, Irvine, yang berspesialisasi dalam pemilu, menuliskannya dalam email.
"Akan menjadi perebutan kekuasaan antidemokrasi yang telanjang untuk mencoba menggunakan badan legislatif negara bagian untuk menyiasati pilihan pemilih dan saya tidak berharap itu terjadi.” (Baca: Ketika Trump Masih Malu-malu Akui Biden Menang Pilpres AS )
Bagi anggota parlemen di satu negara bagian guna memilih untuk mengesampingkan keinginan yang jelas dari pemilihnya dengan cara ini akan menjadi luar biasa dan mungkin menyebabkan protes keras. Agar Trump memenangkan electoral college, beberapa negara bagian harus mengambil langkah luar biasa ini, sebuah langkah yang akan menyebabkan reaksi ekstrem dan krisis demokrasi yang nyata di seluruh negeri.
“Ada ketertarikan yang aneh dengan berbagai skenario gelap yang dibayangkan, mungkin melibatkan badan legislatif negara bagian yang memberontak, tapi ini lebih merupakan fiksi distopia daripada apapun yang mungkin terjadi,” kata Richard Pildes, seorang profesor hukum di Universitas New York.
"Ironisnya, atau tragedi, kami berhasil menyelenggarakan pemilu yang sangat mulus, dengan rekor jumlah pemilih, dalam keadaan yang sangat sulit—namun, sebagian besar pendukung presiden sekarang yakin bahwa prosesnya cacat."
Apakah ada indikasi Partai Republik di negara bagian penting ini akan setuju dengan ini?
Tak lama setelah hari pemilihan, Jake Corman, seorang Republikan teratas di senat negara bagian Pennsylvania, menunjukkan partainya akan "mengikuti hukum" di Pennsylvania, yang mengharuskan pemberian pemilih kepada pemenang suara populer (popular vote). Dalam tulisanya Oktober lalu, Corman mengatakan badan legislatif negara bagian "tidak memiliki dan tidak akan memiliki andil dalam mengintervensi pemilih presiden (di) negara bagian atau dalam memutuskan hasil pilpres."
Tetapi pada hari Selasa, Partai Republik di badan legislatif Pennsylvania mengatakan mereka ingin menyelidiki tuduhan penipuan pemilih seperti yang dilontarkan kubu Trump. Tidak ada bukti penyimpangan yang meluas di negara bagian itu, tetapi langkah tersebut mengkhawatirkan karena itu bisa menjadi awal dari upaya untuk merusak hasil suara populer (popular vote) di negara bagian tersebut. Badan legislatif yang dipimpin Partai Republik di Michigan juga menyelidiki dugaan serupa, seperti halnya kubu Partai Republik di Wisconsin. Tidak ada bukti kesalahan yang meluas di kedua tempat. (Baca juga: Biden Menang Pilpres AS dengan 306 Electoral Votes, Trump 232 )
Apakah ini terkait dengan gugatan hukum yang diajukan Trump?
"Akan menjadi perebutan kekuasaan antidemokrasi yang telanjang untuk mencoba menggunakan badan legislatif negara bagian untuk menyiasati pilihan pemilih dan saya tidak berharap itu terjadi.” (Baca: Ketika Trump Masih Malu-malu Akui Biden Menang Pilpres AS )
Bagi anggota parlemen di satu negara bagian guna memilih untuk mengesampingkan keinginan yang jelas dari pemilihnya dengan cara ini akan menjadi luar biasa dan mungkin menyebabkan protes keras. Agar Trump memenangkan electoral college, beberapa negara bagian harus mengambil langkah luar biasa ini, sebuah langkah yang akan menyebabkan reaksi ekstrem dan krisis demokrasi yang nyata di seluruh negeri.
“Ada ketertarikan yang aneh dengan berbagai skenario gelap yang dibayangkan, mungkin melibatkan badan legislatif negara bagian yang memberontak, tapi ini lebih merupakan fiksi distopia daripada apapun yang mungkin terjadi,” kata Richard Pildes, seorang profesor hukum di Universitas New York.
"Ironisnya, atau tragedi, kami berhasil menyelenggarakan pemilu yang sangat mulus, dengan rekor jumlah pemilih, dalam keadaan yang sangat sulit—namun, sebagian besar pendukung presiden sekarang yakin bahwa prosesnya cacat."
Apakah ada indikasi Partai Republik di negara bagian penting ini akan setuju dengan ini?
Tak lama setelah hari pemilihan, Jake Corman, seorang Republikan teratas di senat negara bagian Pennsylvania, menunjukkan partainya akan "mengikuti hukum" di Pennsylvania, yang mengharuskan pemberian pemilih kepada pemenang suara populer (popular vote). Dalam tulisanya Oktober lalu, Corman mengatakan badan legislatif negara bagian "tidak memiliki dan tidak akan memiliki andil dalam mengintervensi pemilih presiden (di) negara bagian atau dalam memutuskan hasil pilpres."
Tetapi pada hari Selasa, Partai Republik di badan legislatif Pennsylvania mengatakan mereka ingin menyelidiki tuduhan penipuan pemilih seperti yang dilontarkan kubu Trump. Tidak ada bukti penyimpangan yang meluas di negara bagian itu, tetapi langkah tersebut mengkhawatirkan karena itu bisa menjadi awal dari upaya untuk merusak hasil suara populer (popular vote) di negara bagian tersebut. Badan legislatif yang dipimpin Partai Republik di Michigan juga menyelidiki dugaan serupa, seperti halnya kubu Partai Republik di Wisconsin. Tidak ada bukti kesalahan yang meluas di kedua tempat. (Baca juga: Biden Menang Pilpres AS dengan 306 Electoral Votes, Trump 232 )
Apakah ini terkait dengan gugatan hukum yang diajukan Trump?
Lihat Juga :