Guru-guru Mogok Kerja, Sekolah-sekolah di Tepi Barat Tutup
Rabu, 28 Oktober 2020 - 01:02 WIB
TEPI BARAT - Sekolah-sekolah di Tepi Barat, Palestina , tutup pada Selasa (27/10), saat para guru menggelar mogok kerja untuk memprotes kondisi mereka yang tak digaji selama beberapa bulan terakhir.
“Sebagian besar sekolah di kota Ramallah mengikuti seruan mogok kerja oleh Serikat Guru Palestina dan menutup pintu sekolahnya,” papar laporan Anadolu Agency.
Aksi mogok kerja oleh para guru itu akan berlanjut hingga 12 November karena tidak rutinnya pembayaran gaji mereka.
Pada Senin (26/10), pemerintah Palestina mengatakan pembayaran pegawai akan dipotong hingga setengahnya pada Minggu depan, dengan kemungkinan menaikkan persentase minimum sesuai kondisi keuangan.
Kondisi ini sudah berlangsung selama empat bulan pada lebih dari 130.000 pegawai pemerintah Palestina.
Pada Juni, Otoritas Palestina (PA) menolak menerima pendapatan pajak dari Israel, karena Tel Aviv membuat syarat transfer pendapatan pajak yakni koordinasi antara kedua pihak. (Baca Juga: Remaja Palestina Meninggal setelah Dipukuli Tentara Israel)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menghentikan koordinasi dengan Israel, setelah Israel mengumumkan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki, termasuk Lembah Jordan. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)
Pendapatan pajak , yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa itu dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina pada impor dan ekspor Palestina. (Lihat Video: Jelang Libur Panjang, Penumpang Sejumlah Transportasi Meningkat)
Pendapatan pajak diperkirakan mencapai USD200 juta per bulan, karena Israel memotong sekitar USD40 juta untuk layanan ekspor dan impor Palestina dan tagihan listrik. Pajak ini mencakup 63% dari pendapatan publik Palestina.
“Sebagian besar sekolah di kota Ramallah mengikuti seruan mogok kerja oleh Serikat Guru Palestina dan menutup pintu sekolahnya,” papar laporan Anadolu Agency.
Aksi mogok kerja oleh para guru itu akan berlanjut hingga 12 November karena tidak rutinnya pembayaran gaji mereka.
Pada Senin (26/10), pemerintah Palestina mengatakan pembayaran pegawai akan dipotong hingga setengahnya pada Minggu depan, dengan kemungkinan menaikkan persentase minimum sesuai kondisi keuangan.
Kondisi ini sudah berlangsung selama empat bulan pada lebih dari 130.000 pegawai pemerintah Palestina.
Pada Juni, Otoritas Palestina (PA) menolak menerima pendapatan pajak dari Israel, karena Tel Aviv membuat syarat transfer pendapatan pajak yakni koordinasi antara kedua pihak. (Baca Juga: Remaja Palestina Meninggal setelah Dipukuli Tentara Israel)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menghentikan koordinasi dengan Israel, setelah Israel mengumumkan rencananya mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki, termasuk Lembah Jordan. (Lihat Infografis: Daftar Produk Prancis yang Berpotensi Diboikot Dunia Muslim)
Pendapatan pajak , yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa itu dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina pada impor dan ekspor Palestina. (Lihat Video: Jelang Libur Panjang, Penumpang Sejumlah Transportasi Meningkat)
Pendapatan pajak diperkirakan mencapai USD200 juta per bulan, karena Israel memotong sekitar USD40 juta untuk layanan ekspor dan impor Palestina dan tagihan listrik. Pajak ini mencakup 63% dari pendapatan publik Palestina.
(sya)
tulis komentar anda