Normalisasi Hubungan Sudan-Israel Picu Kontroversi
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:35 WIB
Upaya politik sepihak yang dilakukan elite Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel memicu kontroversi dan polemik di negara tersebut. Foto/Al Jazeera
KHARTOUM - Upaya politik sepihak yang dilakukan elite Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel memicu kontroversi dan polemik di negara tersebut. Sebagian kelompok dan warga Sudan menolak kesepakatan normalisasi hubungan yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin transisi Sudan.
Kesepakatan itu menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang memutuskan menjalin hubungan dengan Israel pada tahun ini. Isu Israel merupakan hal sensitif di Sudan yang dikenal sebagai negara kritikus keras terhadap Israel. (Baca: Inilah Penyebab Hati Tidak Merasakan manisnya Iman)
Itu memicu ketegangan antara pemimpin sipil dan militer menjelang transisi pemerintahan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan menyusul demonstrasi berkelanjutan selama beberapa bulan pada April 2019. Proses tersebut bisa saja memicu kembalinya konflik militer karena ketegangan kepemimpinan sipil dan militer. Tidak jelas juga kapan kesepakatan normalisasi Sudan-Israel akan segera direalisasikan.
Pemerintahan transisi Sudan menyatakan hubungan dengan Israel seharusnya dipisahkan dari penghapusan Sudan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS. Sudan juga menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan bantuan hutang, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan dengan kesepakatan dengan Israel maka terdapat pertukaran bantuan. Selain itu, Sudan juga tidak akan diblokade ekonomi dari negara anggota Liga Arab.
Pengkritik kesepakatan normalisasi hubungan tersebut berasal dari National Consensus Forces Alliance, kelompok krisi dan komponen penting aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berjuang melawan Bashir. “Kekuatan transisi melanggar dokumen konstitusi yang mewujudkan normalisasi dengan entitas Zionis dan mengabaikan komitmen Tiga Tidak Sudan,” demikian keterangan mereka, dilansir Al Jazeera. Tiga Tidak itu merupakan komitmen yang dibuat di Khartoum oleh negara-negara Arab pada 1967 tentang “tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel dan tidak ada negosiasi dengan Israel.”
Partai Kongres Populer, faksi Islam yang mendukung Bashir, juga mengecam langkah normalisasi tersebut. Pemimpin oposisi Sadiq al-Mahdi juga mengancam akan mencabut dukungan kepada Partai Umma dari pemerintah jika normalisasi terus berjalan. (Baca juga: Kemenag Bekali Guru RA Keterampilan Psikososial di Masa Pandemi)
Banyak warga Sudan juga menarima normalisasi dengan alasan kepentingan ekonomi Sudan. Namun, banyak juga menyatakan keberatan. “Sudan harus mendukung Palestina, ini masalah prinsip dan agama,” kata Ahmed Al-Nour, guru berusia 36 tahun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina menolak mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dan Israel yang dimediasi AS. "Tidak ada seorang pun berhak berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Palestina," kata Abbas.
Hal senada juga diungkapkan Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dia mengatakan keputusan normalisasi dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang yang baru" bagi rakyat Palestina. Hamas, penguasa kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel adalah "dosa politik". (Baca juga: Ratusan Ribu Bayi Meninggal Akibat Polusi Udara)
Kesepakatan itu menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga yang memutuskan menjalin hubungan dengan Israel pada tahun ini. Isu Israel merupakan hal sensitif di Sudan yang dikenal sebagai negara kritikus keras terhadap Israel. (Baca: Inilah Penyebab Hati Tidak Merasakan manisnya Iman)
Itu memicu ketegangan antara pemimpin sipil dan militer menjelang transisi pemerintahan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan menyusul demonstrasi berkelanjutan selama beberapa bulan pada April 2019. Proses tersebut bisa saja memicu kembalinya konflik militer karena ketegangan kepemimpinan sipil dan militer. Tidak jelas juga kapan kesepakatan normalisasi Sudan-Israel akan segera direalisasikan.
Pemerintahan transisi Sudan menyatakan hubungan dengan Israel seharusnya dipisahkan dari penghapusan Sudan sebagai negara pendukung terorisme oleh AS. Sudan juga menghadapi krisis ekonomi yang membutuhkan bantuan hutang, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi menunjukkan dengan kesepakatan dengan Israel maka terdapat pertukaran bantuan. Selain itu, Sudan juga tidak akan diblokade ekonomi dari negara anggota Liga Arab.
Pengkritik kesepakatan normalisasi hubungan tersebut berasal dari National Consensus Forces Alliance, kelompok krisi dan komponen penting aliansi Kebebasan dan Perubahan yang berjuang melawan Bashir. “Kekuatan transisi melanggar dokumen konstitusi yang mewujudkan normalisasi dengan entitas Zionis dan mengabaikan komitmen Tiga Tidak Sudan,” demikian keterangan mereka, dilansir Al Jazeera. Tiga Tidak itu merupakan komitmen yang dibuat di Khartoum oleh negara-negara Arab pada 1967 tentang “tidak ada pengakuan terhadap Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel dan tidak ada negosiasi dengan Israel.”
Partai Kongres Populer, faksi Islam yang mendukung Bashir, juga mengecam langkah normalisasi tersebut. Pemimpin oposisi Sadiq al-Mahdi juga mengancam akan mencabut dukungan kepada Partai Umma dari pemerintah jika normalisasi terus berjalan. (Baca juga: Kemenag Bekali Guru RA Keterampilan Psikososial di Masa Pandemi)
Banyak warga Sudan juga menarima normalisasi dengan alasan kepentingan ekonomi Sudan. Namun, banyak juga menyatakan keberatan. “Sudan harus mendukung Palestina, ini masalah prinsip dan agama,” kata Ahmed Al-Nour, guru berusia 36 tahun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina menolak mengutuk kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dan Israel yang dimediasi AS. "Tidak ada seorang pun berhak berbicara atas nama rakyat Palestina dan atas nama Palestina," kata Abbas.
Hal senada juga diungkapkan Wasel Abu Youssef, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dia mengatakan keputusan normalisasi dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang yang baru" bagi rakyat Palestina. Hamas, penguasa kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel adalah "dosa politik". (Baca juga: Ratusan Ribu Bayi Meninggal Akibat Polusi Udara)
Lihat Juga :
tulis komentar anda