AS Sanksi Dua Anggota Senior Hizbullah
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 15:32 WIB
AS menjatuhkan sanksi kepada Sheikh Nabil Qaouk, mantan kepala militer Hizbullah di Lebanon selatan. Foto/Arab News
WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah memberikan sanksi kepada dua pejabat tinggi Hizbullah , termasuk seorang mantan komandan militer di selatan negara itu.
Para petinggi Hizbullah yang terkena sanksi adalah Nabil Qaouk dan Hassan Al-Baghdadi, keduanya anggota Dewan Pusat Hizbullah. Dewan itu bertanggung jawab untuk memilih anggota badan pembuat keputusan teratas grup, Dewan Shoura. Qaouk juga menjabat sebagai komandan militer Hizbullah di Lebanon selatan dari tahun 1995 hingga 2010.(Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
"Hari ini kami menunjuk dua pejabat Hizbullah, yang selanjutnya mengekspos aktivitas kelompok teroris dan mengganggu jaringan operasionalnya," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam sebuah tweet seperti dilansir dari Arab News, Sabtu (24/10/2020).
Pemerintahan Trump telah meningkatkan sanksi terhadap kelompok militan Lebanon yang didukung Iran itu dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menargetkan anggota parlemen dan sekutu kelompok tersebut untuk pertama kalinya. AS menganggap kelompok itu, yang bersenjata berat dan punya kekuatan militer serta politik yang dominan di Lebanon, sebagai organisasi teroris.
Bulan lalu, Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada dua mantan menteri kabinet yang bersekutu dengan Hizbullah, termasuk mantan menteri keuangan negara itu. Sanksi tersebut merupakan langkah langka dan menyampaikan pesan yang kuat kepada sekutu kelompok tersebut di Lebanon, yang sedang mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Baca juga: Korupsi dan Dukung Hizbullah, Pejabat Lebanon Disanksi AS )
Secara terpisah, Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada duta besar Iran untuk Irak - anggota Pasukan Quds, sayap elit Korps Pengawal Revolusi Iran, atau IRGC, yang mengawasi operasi luar negeri. Iraj Masjedi mengambil alih sisi politik dari portofolio Irak Iran setelah pemimpin Pasukan Quds, Jenderal Qassem Soleimani, tewas dalam serangan AS pada Januari tahun ini.
Pompeo mengatakan Masjedi telah mengarahkan kegiatan kelompok itu selama bertahun-tahun, mengancam stabilitas Irak.
Para petinggi Hizbullah yang terkena sanksi adalah Nabil Qaouk dan Hassan Al-Baghdadi, keduanya anggota Dewan Pusat Hizbullah. Dewan itu bertanggung jawab untuk memilih anggota badan pembuat keputusan teratas grup, Dewan Shoura. Qaouk juga menjabat sebagai komandan militer Hizbullah di Lebanon selatan dari tahun 1995 hingga 2010.(Baca juga: Raja Salman: Hizbullah Telah Menghancurkan Lebanon, Harus Dilucuti )
"Hari ini kami menunjuk dua pejabat Hizbullah, yang selanjutnya mengekspos aktivitas kelompok teroris dan mengganggu jaringan operasionalnya," kata Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dalam sebuah tweet seperti dilansir dari Arab News, Sabtu (24/10/2020).
Pemerintahan Trump telah meningkatkan sanksi terhadap kelompok militan Lebanon yang didukung Iran itu dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menargetkan anggota parlemen dan sekutu kelompok tersebut untuk pertama kalinya. AS menganggap kelompok itu, yang bersenjata berat dan punya kekuatan militer serta politik yang dominan di Lebanon, sebagai organisasi teroris.
Bulan lalu, Departemen Keuangan AS memberi sanksi kepada dua mantan menteri kabinet yang bersekutu dengan Hizbullah, termasuk mantan menteri keuangan negara itu. Sanksi tersebut merupakan langkah langka dan menyampaikan pesan yang kuat kepada sekutu kelompok tersebut di Lebanon, yang sedang mengalami krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.(Baca juga: Korupsi dan Dukung Hizbullah, Pejabat Lebanon Disanksi AS )
Secara terpisah, Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada duta besar Iran untuk Irak - anggota Pasukan Quds, sayap elit Korps Pengawal Revolusi Iran, atau IRGC, yang mengawasi operasi luar negeri. Iraj Masjedi mengambil alih sisi politik dari portofolio Irak Iran setelah pemimpin Pasukan Quds, Jenderal Qassem Soleimani, tewas dalam serangan AS pada Januari tahun ini.
Pompeo mengatakan Masjedi telah mengarahkan kegiatan kelompok itu selama bertahun-tahun, mengancam stabilitas Irak.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda