Laporan RIAC: Rusia, Turki, dan Iran Sepakat Singkirkan Presiden Assad
Rabu, 06 Mei 2020 - 05:01 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Iran Hassan Rouhani di Ankara, Turki, 16 September 2019. Foto/REUTERS
MOSKOW - Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC) memperkirakan Rusia, Turki dan Iran akan mencapai kesepakatan untuk menyingkirkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Menurut laporan RIAC, tiga negara itu juga akan menciptakan gencatan senjata untuk membentuk pemerintahan transisi yang didalamnya termasuk oposisi, anggota rezim dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
RIAC dikenal dekat dengan para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Rusia. Laporan RIAC menyebut organisasi Rusia bernama Yayasan untuk Proteksi Nilai-nilai Nasional yang berafiliasi dengan badan keamanan dan kantor Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggelar survei di Suriah.
Survei itu mengirim pesan politik sangat jelas bahwa rakyat Suriah tidak ingin Assad tetap menjadi presiden.
“Sejak awal intervensi militer di Suriah, Moskow berupaya menghindari dianggap sebagai pembela Assad, berbagai negosiasi menekankan rakyat Suriah akan memutuskan apakah Assad masih atau tidak untuk tetap berkuasa,” ungkap laporan itu, dilansir Middle East Monitor.
“Rusia menjadi lebih serius tentang membuat perubahan di Suriah, paling tidak karena melindungi Assad telah menjadi penghalang,” papar laporan RIAC.
Kantor berita Rusia, TASS menyatakan, “Rusia memperkirakan Assad tidak hanya tak bisa memimpin negara itu lagi, tapi juga kepala rezim Suriah itu menyeret Moskow menuju skenario Afghanistan, yang sangat tidak diharapkan Rusia.”
TASS juga menjelaskan, “Iran yang menderita akibat sanksi Amerika Serikat (AS), tidak tertarik mencapai stabilitas di seluruh kawasan, karena mempertimbangkan pertarungannya dengan Washington.”
TASS mempertimbangkan, meski Moskow siap menggunakan Assad untuk negosiasi kesepakatna yang menjamin kepentingannya, ini mengorbankan rakyat Suriah untuk menjamin Assad tetap berkuasa.
Menurut laporan RIAC, tiga negara itu juga akan menciptakan gencatan senjata untuk membentuk pemerintahan transisi yang didalamnya termasuk oposisi, anggota rezim dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
RIAC dikenal dekat dengan para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Rusia. Laporan RIAC menyebut organisasi Rusia bernama Yayasan untuk Proteksi Nilai-nilai Nasional yang berafiliasi dengan badan keamanan dan kantor Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggelar survei di Suriah.
Survei itu mengirim pesan politik sangat jelas bahwa rakyat Suriah tidak ingin Assad tetap menjadi presiden.
“Sejak awal intervensi militer di Suriah, Moskow berupaya menghindari dianggap sebagai pembela Assad, berbagai negosiasi menekankan rakyat Suriah akan memutuskan apakah Assad masih atau tidak untuk tetap berkuasa,” ungkap laporan itu, dilansir Middle East Monitor.
“Rusia menjadi lebih serius tentang membuat perubahan di Suriah, paling tidak karena melindungi Assad telah menjadi penghalang,” papar laporan RIAC.
Kantor berita Rusia, TASS menyatakan, “Rusia memperkirakan Assad tidak hanya tak bisa memimpin negara itu lagi, tapi juga kepala rezim Suriah itu menyeret Moskow menuju skenario Afghanistan, yang sangat tidak diharapkan Rusia.”
TASS juga menjelaskan, “Iran yang menderita akibat sanksi Amerika Serikat (AS), tidak tertarik mencapai stabilitas di seluruh kawasan, karena mempertimbangkan pertarungannya dengan Washington.”
TASS mempertimbangkan, meski Moskow siap menggunakan Assad untuk negosiasi kesepakatna yang menjamin kepentingannya, ini mengorbankan rakyat Suriah untuk menjamin Assad tetap berkuasa.
tulis komentar anda